![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Home | NEW RELEASE
Buku Scale Up cetakan pertama Oktober 2012, berjudul Panduan FPIC dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam (ISBN : 978-602-98542-1-3) dan Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam (ISBN : 978-602-98542-2-0) dapat anda peroleh dengan mengirimkan email ke : infoscaleup@yahoo.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentang Kami | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengalaman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitra & Link | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
-------------------------------- Peta Hutan Sumatera 2008 -------------------------------- -------------------------------- JUDUL BUKU : PANDUAN FPIC DALAM PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK SDA
JUDUL BUKU : PANDUAN PELATIHAN MEDIASI KONFLIK SDA LAPORAN TAHUNAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM DI RIAU TAHUN 2008, 2009, 2010, 2011 BUKU SCALE UP
Studi Pemahaman & Praktik PUBLIKASI BULETIN -------------------------------------- BUKU SAKU
-------------------------------- Support Online -------------------------------- --------------------------------
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senin, 6 Mei 2013 INILAH.COM, Jakarta - Konflik pertanahan di beberapa daerah, tak pernah berkurang. Eskalasinya justru makin meningkat. Ini bukti ketidakmampuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menangani konflik semacam itu. Menurut anggota Komisi II asal PDIP, Zainun Ahmadi, tren melonjaknya konflik industrial pertanahan, tak bisa dipungkiri. Sejak 2010, terjadi 106 konflik. Meningkat menjadi 163 konflik pada 2011. Dan, mencapai 198 konflik pada 2012. ‘’Harus diakui, BPN lemah,’’ tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (06/05/2013). [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Senin, 6 Mei 2013 Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Zainun Ahmadi menilai, eskalasi konflik pertanahan di beberapa daerah terus melonjak. Hal ini menunjukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah (Pemda), tidak memiliki solusi yang efektif dalam mencegahnya. Zainun Ahmadi menyebutkan, tahun 2010, terjadi 106 konflik. Setahun berikutnya berjumlah 163 konflik. Dan, pada 2012 mencapai 198 konflik. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Jum’at, 5 April 2013 Bentrok maut di Jurong 18 dinilai kriminal murni. PT APSL bantah perusahaan dan karyawan penyebab terjadinya bentrok. Riauterkini, PASIRPANGARAIAN - HRD PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL), Joni Marpaung, tegaskan bukan karyawan perusahaannya yang terlibat bentrok berdarah dengan warga Jurong 18 Desa Bonai Kecamatan Bonaidarussalam Kabupaten Rokan Hulu, awal Februari 2013 lalu.Menurut Joni, penyebab bentrok berdarah karena adanya dugaan jual beli lahan di luar areal PT APSL di Bonaidarussalam. "Sebenarnya bukan kita terlibat. PAM Swakarsa kita di dalam perusahaan. Memang kebetulan ada yang menggunakan jasa warga Flores juga kan? Tapi kita tidak tahu siapa dia," ungkap Joni menjawab riauterkinicom di Pasirpangaraian, Kamis (4/4/13). [read more] BERITA TERKAIT : Bentrok Maut di Jurong 18 Didampingi Komnas PA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selasa, 2 April 2013 DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat dengan PTPN IV Sumut. Perusahaan plat merah tersebut dituding mencaplok 637 hektar lahan warga Rohil. Riauterkini-BAGANSIAPIAPI - Carut-marut lahan perusahaan kembali terjadi diwilayah perkebunan PTPN IV Sumatera Utara. 637 ha lahannya masuk wilayah Rohil. Kondisi itu terungkap saat hearing lanjutan Komisi I DPRD Rohil Selasa (2/4/13) dengan PTPN IV, Pemkab Rohil, Kepenghuluan Panipahan Laut, BPN di gedung DPRD, hearing serupa sudah pernah dilakukan (26/3/13) lalu. [read more] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rabu, 27 Maret 2013 BISNIS.COM, JAKARTA - Hampir 3 jam lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari. Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir. [read more] BERITA TERKAIT : KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Ketegangan di Mekar Jaya (Bagian 2) KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Teror & Perlawanan Petani (Bagian 3) KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi--Konflik Terpanjang (Bagian 4-habis) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rabu, 27 Maret 2013 Perusahaan sawit menyewa preman untuk mengintimidasi warga. Anak-anak tak bisa sekolah. Puluhan anak menangis di antara bangunan rumah yang telah kosong melompong. Perkampungan mereka yang sebelumnya aman tentram kini mencekam. Bahkan, layaknya kota mati, Desa Bonai dan sebagian rumah di Desa Putat di perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, kini tak lagi berpenghuni. Warga harus melarikan diri dari rumah setiap kali para preman yang disewa perusahaan sawit melakukan intimidasi dan penyerangan ke rumah-rumah warga. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rabu, 27 Maret 2013 Sampai saat ini sengketa lahan PT RAKA dengan warga belum tuntas. Sebagai upaya lanjutan, Pemprov Riau mengukur titik koordinat Kabupaten Kampar dan Rohul. Riauterkini, PEKANBARU - Konflik PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang terus berkepanjangan mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pengukuran kembali terhadap batas antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Dengan titik koordinat yang ada ini diharapkan bisa memberikan gambaran batas masing-masing desa termasuk Dana Lancang. Hal ini diungkapkan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latief kepada watawan, Selasa (26/3/13). "Jadi kita akan melakukan pengukuran titik koordinat sehingga batas lima desa termasuk Danau Lancang diketahui masuk ke kabupaten mana. Apa di Kampar ataupun Rohul," serunya. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rabu, 27 Maret 2013 Riauterkini, RENGAT - Mengantisipasi potensi konflik akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan persoalan batas desa, Kecamatan, Kabupaten maupun batas Provinsi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pemkab Inhu menginstruksikan pada Camat se-Inhu untuk menghindari konflik lapangan. Instruksi ini sekaligus menindak lanjuti Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini kepada riauterkinicom Rabu (27/3/13) melalui selulernya menegaskan, Pemkab Inhu telah memberikan instruksi kepada seluruh camat di wilayah Inhu untuk menghidari terjadi konflik di lapangan. Dengan melaksanakan 4 poin yang telah ditentukan. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Selasa, 26 Maret 2013 Komnas Perlindungan Anak " berkunjung ke Polda Riau untuk membahas jaminan keselamatan anak di daerah konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Rohul. Riauterkini, PEKANBARU - Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindung Anak Arist Merdeka Sirait, Selasa (26/3/13), menjambangi Markas Polda Riau untuk membahas masalah anak-anak di daerah rawan konflik, khususnya di Desa Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kedatangan Arist ke Markas Polda Riau dijamu Wakil Kapolda Riau Kombes Agus Sofian. Dalam "sowan" itu, Ketum Komnas Anak ini meminta Polda membantu keselamatan anak-anak di daerah-daerah yang rawan konflik, khusus Desa Bonai Darussalam, Rohul. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Selasa, 26 Maret 2013 Riauterkini, RENGAT - Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) rawan potensi konflik, mengingat banyaknya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan sengketa batas batas wilayah di Kabupaten Inhu. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tepem) Setdakab Inhu Henry Yasnur kepada riauterkinicom Selasa (26/3/13) di Pematang Reba. "Rawanya potensi konflik ini mengingat banyaknya konflik antara warga dengan perusahaan yang bersengketa lahan terjadi hampir diseluruh wilayah Inhu, demikian juga pada batas batas desa, kecamatan, kabupaten maupun batas provinsi di Kabupaten Inhu," ujarnya. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahad, 17 Maret 2013 Mongabay.co.id - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu. [read more] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabtu, 16 Februari 2013 DALAM enam tahun terakhir, HuMa mencatat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, terjadi menyebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu kilometer persegi alias setara separuh Sumatera Barat. Penyumbang konflik terbesar sektor perkebunan dan kehutanan, mengalahkan kasus pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan non kebun. Sektor perkebunan 119 kasus, dengan luasan area mencapai 413.972 hektar, sedang sektor kehutanan 72 kasus, dengan luas area mencapai 1, 2 juta hektar lebih. [read more] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rabu, 13 Februari 2013 Kebijakan ini berlaku dimulai dari tanggal 1 Februari 2013 dan akan diberlakukan kepada : 1) APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia; 2) Seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan dipergunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China; 3) Ekspansi di masa depan. [download Ind. letter] [download Eng. letter] Senin, 7 Januari 2013 Terlampir surat CSO Indonesia 22 April 2013, terkait SOP dan Protocol FCP - APP [Download surat] Terlampir surat tertanggal 4 Januari 2013, terkait desakan atas komitmen isu sosial APP khsususnya FPIC, HAM dan resolusi konflik [Download Ind.letter] ___ [Download Eng.letter] BERITA TERKAIT : Dewan HAM PBB pada 16 juni 2011, telah menyetujui prinsip-prinsip panduan untuk HAM dan bisnis yang dirancang untuk memberikan standar global demi mencegah dan mengatasi risiko dampak buruk terhadap HAM terkait dengan kegiatan usaha.
[download : a new set of guiding principles for business and human rights] Atas jawaban prinsip-prinsip panduan di atas, kemudian pada 15 Mei 2012, APP mengumumkan kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi Pada 24 September 2012, sejumlah lembaga NGO melayangkan surat kepada APP, untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai audit HAM APP yang dilakukan oleh Mazars Pada 12 oktober 2012, APP membalas surat di atas, untuk menyampaikan tanggapan mereka dan menjelaskan inisiatif lebih lanjut ARTIKEL LAINNYA : [11/12/2013] Lembaga Independen Bermanfaat Untuk Penyelesaian Konflik Agraria [07/12/2013] Konflik Agraria Menggila, Akademisi Bikin Petisi ke Presiden [28/12/2012] Temuan Anggota DPRD Riau - PT Ivomas Setiap Malam 'Kurung' Warga Empat Desa [27/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) [26/12/2012] Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 1) [20/12/2012] Kapolri: Kurangnya Alat Ukur Tanah Ikut Picu Konflik Lahan [13/12/2012] Ombudsman: Perizinan PT RAKA Batal Demi Hukum [13/12/2012] LSM Scale Up Nilai Riau Paling Rentan Konflik Agraria di Sumatra INFO JAMBI [12/12/2012] Tuntut Lahan, Petani Jambi Berjalan Kaki ke Jakarta [09/12/2012] Ninik Mamak Tiku-Manggopoh Makin Sulit Kendalikan Emosi Massa [08/12/2012] Suku Anak Dalam Lelah Berharap kepada Negara [08/12/2012] Hutan Tanaman - Papua-Kalimantan Target Ekspansi [07/12/2012] Ironis, Regulasi SDA Marjinalisasi Masyarakat Hukum Adat [06/12/2012] Desa Penyengat Ajukan Rencana Usulan IUPHHK Hutan Desa ke Bupati Siak [Oleh : Romesh Irawan Putra] [27/11/2012] Waspada, Konflik Agraria Terbesar Bisa Pecah di Riau [19/11/2012] DKN Tengahi Konflik Warga - PT PSPI [06/11/2012] Siaran pers berikut terkait kampanye internasional utk menekan lembaga keuangan utk tidak membiayai investasi APP/Sinar Mas di Indonesia [02/11/2012] Sorotan Pertemuan RSPO: Wilmar Berkasus di Indonesia, Sinar Mas Konflik di Liberia [29/10/2012] Tanah 2.000 Ha Diserobot Pengusaha Sawit, Warga Riau Ngadu ke Komnas HAM [28/10/2012] Klaim Areal Moratorium Hutan Alam APP Tak Sesuai Fakta [12/10/2012] Ribuan Hektar Tanah Raja Melayu Diserobot HTI, Warga Turun Tangan [04/10/2012] 295.000 Ha, Lahan Pertanian Rakyat di Riau Dicaplok Perusahaan [04/10/2012] Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Capai Kesepakatan-Terkait Pengelolaan Hutan dalam Kawasan KPH Tasik Besar Serkap [10/08/2012] Scale Up-AJI Taja Diskusi Mekanisme Penyelesaian Konflik SDA [09/08/2012] Penyelesaian Konflik Secara Damai atas Tanah Ulayat Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu [31/07/2012] Bentrokan Warga vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi NFO SUMSEL [28/07/2012] Konflik Agraria Ogan Ilir Kembali Menelan Korban INFO JAMBI [24/07/2012] Konflik Warga dengan PT.REKI INFO JAMBI [11/07/2012] Pelatihan Negosiasi untuk Solusi Penyelesaian Konflik bagi Masyarakat di kawasan Proyek Restorasi Ekosistem Sumatera INFO SUMSEL [01/07/2012] Konflik Lahan dengan PTPN VII, 600 an Petani Aksi ke Jakarta [29/06/2012] Scale Up Bentangkan Hasil Penelitian Konflik Agraria di LAM Riau [28/06/2012] Pemerintah Perlu Bentuk Komisi Penanggulangan Sengketa Lahan [27/06/2012] RESOLUSI KONFLIK MELALUI JURNALISME DAMAI - AJI-Scale Up Kupas Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BERITA FOTO Rabu, 4 Januari 2012
----------------------------------------------------------------------- Senin, 21 November 2011
--------------------------------------------------------------------------- Rabu, 9 November 2011
---------------------------------------------------------------------------- Sabtu, 20 Agustus 2011
---------------------------------------------------------------------------- Indeks Foto Lainnya
|
| |
BERITA VIDEO Rabu, 4 Januari 2012
---------------------------------------------------------------------- Selasa, 2 Agustus 2011
--------------------------------------------------------------------------- Kamis, 20 Mei 2010
--------------------------------------------------------------------------- Kamis, 4 Februari 2010
--------------------------------------------------------------------------- Indeks Video Lainnya
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hubungi Kami : |
|||||||||||||||||||||||||||||||