subscribe: Posts | Comments

Perwakilan 4 Desa di Curup Bengkulu Ikuti Pelatihan Resolusi Konflik

0 comments
Perwakilan 4 Desa di Curup Bengkulu Ikuti Pelatihan Resolusi Konflik

Bengkulu, Scale Up – Scale Up kembali menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat desa terkait pemahaman FPIC dan resolusi konflik. Kali ini pelatihan selama dua hari tersebut dilaksanakan di Propinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Curup, pada 3 dan 4 Desember 2015 bersama dengan NGO lokal Akar Foundation.

Pelatihan mengambil tempat di ruang pertemuan Hotel Griya Anggita Kabupaten Curup dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari 4 desa, yaitu Desa Talang Donok,  Desa Talang Donok 1, Desa Bajok, dan Desa Teluk Diyen.

Menurut Direktur Eksekutif Scale Up Harry Oktavian, tujuan Scale Up ke Kabupaten Curup adalah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait materi FPIC dan resolusi konflik. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, masyarakat bisa memahami sikap apa yang akan mereka ambil berlandaskan pada prinsip-prinsip FPIC, ketika dihadapkan pada sebuah persoalan penguasaan hutan dan lahan, misalnya oleh perusahaan atau pemerintah di wilayah mereka dan apa solusi yang akan ditempuh ketika terjadi konflik sehingga membutuhkan resolusi di antara pihak yang bersengketa.

bengkulu03

Ketua Akar Foundation Erwin Basrin dalam kata sambutan di saat membuka awal pelatihan mengatakan, konflik itu sendiri tidak hanya terjadi antara kita dan pihak lain, tetapi ada juga konflik yang terjadi dalam diri kita sendiri.

“Kalau tadi ada bermacam konflik,  maka konflik terhadap diri sendiri yang tidak diungkapkan disebut konflik tersembunyi (latent). Yang kedua adalah konflik yang mencuat, kemudian adalah konflik terbuka seperti tawuran atau konflik dengan Taman Nasional seperti yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Dengan memahami apa itu FPIC dan resolusi konflik, masing-masing individu yang berkonflik bisa mengantarkan dirinya melalui langkah-langkah yang tepat dan terarah menuju solusi yang terbaik.

Nara sumber dalam pelatihan tersebut menghadirkan Emil Kleden dari Forest People Programme (FPP). Emil membawakan materi bertema  ‘Hak-hak masyarakat adat berdasarkan peraturan di Indonesia, prasyarat FPIC dapat diimplementasikan, dan pengenalan Whakatane.’

Dalam pemaparannya, Emil Kladen menjelaskan bahwa sumber-sumber klaim hak adalah hukum adat/lokal/kebiasaan/ tradisi dan hukum negara. “Hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan ada syaratnya yaitu masyarakat hukum adatnya, wilayahnya, lembaga, dan hukum adat. Dari keempat syarat di atas, lembaga dan hukum adat adalah syarat yang selalu jadi masalah karena sulit untuk dibuktikan,” ungkapnya.

bengkulu02

Pelatihan yang berjalan selama dua hari cukup antusias diikuti oleh para peserta, apalagi di sela-sela pelatihan, salah seorang trainer dari Scale Up Istiqomah Marfuah membangkitkan semangat peserta dengan sejumlah permainan atau game.

Di akhir pelatihan, Erwin Basrin mengatakan, kata negoisasi itu diulang 307 kali dalam pelatihan ini. Artinya, negoisasi itu bukan suatu hal yang asing sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari.

“Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi penting dengan upaya kita untuk merebut kembali kawasan adat,” tutup Erwin. (scale up).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image