subscribe: Posts | Comments

Agra Jambi Minta PT REKI Hentikan Intimidasi Melibatkan Militer

0 comments
Agra Jambi Minta PT REKI Hentikan Intimidasi Melibatkan Militer

jambibagus.com, Jambi – PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menghormati hak-hak masyarakat. Tetapi justru melakukan pelanggaran terhadap hak masyakat di wilayah konsesinya, khususnya hak Suku Anak Dalam (SAD).

Dalam catatan AGRA-Jambi, pada masa menjelang Ramadhan hingga saat ini, aktivitas intimidasi yang dilakukan PT REKI mengalami peningkatan. Pada awalnya intimidasi itu bermotif latihan militer dengan jumlah ratusan personil. Kemudian menjadikan Tentara dan Brimob sebagai juru biacara PT REKI dalam menghadapi masyarakat. Terakhir, terjadi pengrusakan fasilitas gapura milik masyarakat yang juga dilakukan tentara.

“TNI dibangun untuk pertahanan Negara, bukan menjadi utusan perusahaan,” kata Pauzan, Koordinator AGRA-Jambi. “Bila hanya latihan militer, kenapa muncul spanduk-spanduk pelarangan aktivitas di kawasan PT REKI dengan logo militer bersanding dengan logo PT REKI? Ini jelas intimidasi bagi masyarakat,” tambah Fauzan dalam siaran persnya, Selasa (7/7/2015).

Menurutnya, PT REKI adalah perusahaan yang menggalang dukungan publik internasional dalam upaya yang mereka gaungkan sebagai pelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang rusak. Di Provinsi Jambi, PT REKI mengelola kawasan hutan produksi yang sebelumnya menjadi areal operasi HPH PT Asialog.

“Jauh sebelum PT REKI berdiri, areal yang menjadi operasi perusahaan ini dikenal sebagai areal hidup masyarakat adat Suku Anak Dalam Batin 9 khususnya Bathin Bahar. Dalam prakteknya, PT REKI tidak pernah menganggap keberadaan mereka,” ungkap Fauzan.

Sebagai perusahaan lingkungan yang berorientasi global dan menarik dukungan publik, tentu PT REKI sangat memahami standar-standar internasional tentang penghormatan hak-hak masyarakat adat, misalnya, FPIC (Free, prior, Informed, Consent) atau prinsip-prinsip dimana mensyaratkan perusahaan untuk duduk bersama dengan masyarakat, memberikan informasi tentang perusahaan dan menghormati sikap masyarakat atas perusahaan.

“Namun dalam assessment yang dilakukan oleh AGRA Jambi bersama Scale-UP dan FPP, yang dilakukan tahun 2014 lalu, hal ini tidak pernah dilaksanakan. PT REKI hanya mengedepankan kekuasaan, dengan bermodal izin pemerintah, mereka segera beroperasi tanpa pernah menjalankan prinsip-prinsip FPIC warga,” tutup Pauzan. (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image