subscribe: Posts | Comments

AKVO Perkenalkan Survei Lapangan Berbasis Smartphone Android

0 comments
AKVO Perkenalkan Survei Lapangan Berbasis Smartphone Android

Pekanbaru, Scale Up – Bertempat di Hotel Grand Tjokro Pekanbaru, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bekerjasama dengan ICCO,  AKVO, HuMa, dan Scale Up taja pelatihan  pemetaan kepemilikan tanah dan pendataan dampak HAM atas pengambilan tanah komunal. Pelatihan dihadiri oleh beberapa perwakilan dari masyarakat  Desa Teluk Meranti, Teluk Binjai, Petodaan, Kuala Panduk, Pangkalan Panduk, Pangkalan Terap, Pulau Muda, Segamai,  Teluk Belitung, Mengkirau, Meranti Bunting, Mayang Sari, Lukit, Mekarsari, Bagan Melibur, Pelantai, Sungai Anak Kamal, Penyengat, Sungai Rawa, Rawa Mekar, dan Mengkapan.

Aulia Rahman dari AKVO sebagai fasilitator sekaligus pemateri pada Senin (23/11) dalam presentasinya menyampaikan bahwa sebuah lembaga survei di Singapura menyebutkan, untuk tahun 2015 Penggunaan internet melalui  laptop menurun dari 62% menjadi 32 %, mobilephone meningkat dari 31% menjadi 39%, dan tablet meningkat dari 7 % menjadi 17%.

Aulia Rahman dari AKVO sebagai fasilitator sekaligus pemateri saat memberikan pelatihan pada Senin (23/11) di ruang pertemuan Grand Tjokro, Pekanbaru (foto : Scale Up)

Aulia Rahman dari AKVO sebagai fasilitator sekaligus pemateri saat memberikan pelatihan pada Senin (23/11) di ruang pertemuan Grand Tjokro, Pekanbaru (foto : Scale Up)

Kegiatan berisi materi pengenalan program Akvoflow untuk manager dashboard  dan penggunaan smartphone sebagai media untuk melakukan survei. Kegiatan dilanjutkan pada Selasa (24/11), yaitu pengenalan beberapa tools di dashboard dan beberapa program pendukung untuk analisis hasil survei, menyusun format data pertanyaan yang akan digunakan untuk survei.

Pada kegiatan hari kedua, peserta sepakat untuk mencoba meyusun pertanyaan survei yang diberi Judul Survei Data Konflik HAM.

Pada hari ketiga Rabu (25/11), setelah sebelumnya diberi pelatihan untuk Manager Dashboard sebagai pusat data untuk survei, hari ketiga dan ke empat pelatihan diberikan lebih kepada enumerator. dalam hal ini enumerator ditunjuk masyarakat dari perwakilan desa yang hadir dalam pelatihan tersebut.

Nurul Firmansyah dari HuMa Menjelaskan, pelatihan ini untuk tahap awal adalah menyusun pertanyaan survei terkait pelanggaran HAM oleh koorporasi yang muncul akibat konflik lahan.

“Kenapa penting ini melibatkan masyarakat, karena mereka merupakan korban dari pelanggaran tersebut,” ujarnya.  Pertama Hasil dari pelatihan ini merupakan bagian dari advokasi perubahan kebijakan untuk mendorong penyelesaian konflik, kedua mendorong kepatuhan bisnis untuk menghormati hak hak masyarakat terutama dalam konteks remedy (pemulihan) hak dari masyarakat korban konflik. Demikan ungkap Nurul.

Esti Nuringdyah dari ICCO dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa pelatihan ini mencoba mempromosikan HAM dalam praktek dengan sasarannya pemerintah dan perusahaan (koorporasi).

Esti Nuringdyah dari ICCO dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa pelatihan ini mencoba mempromosikan HAM dalam praktek (foto : Scale Up)

Esti Nuringdyah dari ICCO saat memberikan materi pelatihan pada Rabu (25/11/2015) terkait aplikasi survei yang dikembangkan oleh AKVO. (foto : Scale Up)

“Perusahaan harus punya mekanisme untuk menimalisir konflik yang terjadi kemudian perusahaan dan pemerintah menciptakan remedy, dan nanti akan ada fase yang disebut dengan fase pendataan dan teman teman dari JMGR akan menindak lanjutinya,” tambahnya.

Sementara itu, Irsyanul Halim dari JMGR di sela-sela coffee break menjelaskan bahwa JMGR memiliki banyak persoalan yang terjadi, ormas yang berbasis  massa ini sudah mencoba berbagai advokasi dan belum maksimal.

“Pelatihan ini mengembangkan strategi perjuangan dalam advokasi. Hape yang selama ini hanya untuk bbm, facebook, dan internet ternyata masih banyak pengembangan penggunaannya, salah satunya sebagai media untuk melanjutkan advokasi. Kalau dalam perjuangan kita tidak memiliki data data yang valid, maka kita gampang di tipu-tipu.” ungkapnya.

Belum tentu efektif, tetapi ini salah satu cara kita melakukan advokasi dengan data ini. Nantinya fakta yang ada tidak bisa dibantah atau terbantahkan. Demikian imbuh Irsyanul Halim yang pernah menjabat Sekjen JMGR tersebut.

Di sesi penutup pada hari ketiga, perwakilan masyarakat menyampaikan pendapat mereka  terhadap pelatihan yang diterima. Beberapa diantaranya menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat berharga bagi mereka karena mendapatkan pemahaman tentang pemetaan.

“Ke depan bisa kami bagikan dengan teman teman yang lain di kampung. Yang jelas ini sangat berkesan buat kami dan masyarakat kampung kami, semoga bisa memacu pemerintah dan masyarakat,”kata seorang peserta.

Peserta lain juga menyebutkan bahwa pelatihan ini merupakan pengalaman buat mereka. Sebelumnya dalam mengukur panjang dan luas lahan menggunakan pengukur meteran manual, sekarang mereka tidak repot lagi dengan menggunakan aplikasi seperti ini.

“Aplikasi ini merupakan ilmu baru dan menambah wawasan kami. Dan alat ini bisa menjadi penyambung lidah, jika kami terkena konflik,” tutup seorang peserta dari masyarakat. (scale up)*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image