Resolusi Maninjau

28 Januari 2016 Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar” Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International, berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nihil Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nihil Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, baik di Indonesia

Surat Pernyataan Bersama Pucuak Adat Beserta Ninik Mamak Luhak Saparampek Nagari Kapa

Pada hari ini, Kamis, Tanggal 28 Januari 2016 yang bertempat di Rumah Gadang Lubuk Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. Kami Pucuak Adat Beserta Ninik Mamak Luhak Saparampek Nagari Kapa dan Masyarakat Adat Nagari Kapa menyatakan sebagai berikut : 1. Bahwa PT. Permata Hijau Pasaman ( PT. PHP

Prof. Aprizal : HGU Penyebab Banyak Masalah Hubungan Korporasi dengan Masyarakat Hukum Adat

Maninjau, Scale Up – Gerakan sosial menuntut perubahan kebijakan tata kelola hutan dan lahan terus meluas, menentang kriminalisasi masyarakat, mendesak penyelesaian konflik dan penegakan hukum serta menagih janji-janji ‘nawacita’ untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terus berlangsung. Namun, kesungguhan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif dan melaksanakan komitmen tersebut belum terlihat secara nyata. Berlandaskan atas

Kementerian LH: Hutan yang Dikelola Masyarakat Minim Titik Api

BENGKULU, KOMPAS.com — Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, menyebutkan bahwa kawasan hutan yang dikelola masyarakat justru minim titik api. “Selama peristiwa kabut asap terbukti titik api dari kawasan hutan yang dikelola masyarakat paling minim. Paling banyak titik api berasal dari hutan yang dikelola oleh perusahaan,” kata Wiratno dalam Workshop Konsultasi Publik