subscribe: Posts | Comments

Deklarasi Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Palangkaraya

0 comments
Deklarasi Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Palangkaraya

Deklarasi Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Palangkaraya 

“Kami, perwakilan masyarakat gambut di Indonesia, berkumpul di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia, pada tanggal 24-25 Februari 2015, membuat seruan ini kepada masyarakat gambut Internasional, Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional lingkungan, perbankan, dan iklim”.

Di Indonesia, luas lahan rawa gambut diperkirakan 32.656.106 hektar [1] atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Kawasan gambut di Indonesia mengalami kerusakan yang begitu parah. Sebagian besar kawasan gambut di Indonesia telah dikonversi menjadi kawasan industri skala besar seperti perkebunan sawit, pertambangan, HTI dan proyek- proyek pembangunan.

Ekspansi industri skala besar dan monokultur mengancam keberadaan lebih dari 10 juta jiwa masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya terhadap kawasan gambut. Kanalisasi yang dilakukan di lahan gambut oleh industri skala besar menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan kehilangan fungsi hidrologisnya.

Pola pengelolaan gambut yang telah dilakukan saat ini seperti Rawa Tripa di Aceh, proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalteng, Semenajung Kampar dan Kepulauan Meranti (Pulau Padang) di Riau, baferzone Berbak di Jambi, ekspansi pembangunan HTI / perkebunan sawit di OKI/Muba di Sumsel, MIFFE di Papua dan masih banyak lagi telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan baik secara ekologi, ekonomi, sodial dan bahkan merusak tatanan budaya masyarakat gambut. Disisi lain pengelolaan gambut yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengelola lahan secara berkelanjutan dan lestari. Sistem “handel” yang ada di Kalimantan Tengah dan “membalau” di Riau menjadi contoh best management practise yang telah dilakukan oleh masyarakat dan masih berlanjut hingga saat ini. Pola pengelolaan gambut disetiap daerah akan berbeda karena karakteristik gambut yang sangat spesifik.

Saat ini masyarakat gambut mengalami kesulitan mengenai (1). Kepastian lahan bagi kehidupan mereka, (2). Stigma parapihak yang menyebutkan masyarakat tidak mampu mengelola lahan gambut, (3). Gambut dipandang sebagai lahan kosong dan tidak produktif.

Model pembangunan eksploitatif yang dipaksakan melalui pemberian izin-izin konsesi skala besar disektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan proyek-proyek pembangunan di atas tanah-tanah masyarakat gambut, menyebabkan masyarakat gambut kehilangan kehidupan serta menanggung akibat kerusakan lingkungan.

Perampasan lahan yang terjadi seiring dengan implementasi pembangunan yang eksploitatif tersebut menyebabkan masyarakat gambut kehilangan hak-hak atas tanah, hak-hak atas lingkungan yang sehat dan hak-hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Proyek-proyek pembangunan yang eksploitatif ini juga telah menghancurkan ekosistem gambut, terjadinya kerusakan lingkungan yang luar biasa parah, menyebabkan terjadinya krisis air, pangan dan berdampak juga pada pemanasan global serta perubahan iklim.

Lahan gambut ini memiliki arti yang penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah gambut. Untuk melindungi ekosistem gambut ini, serta untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupan rakyat, maka pertemuan masyarakat gambut nasional menyampaikan sikap dan seruan kepada seluruh masyarakat gambut Internasional, Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional lingkungan, perbankan, dan iklim :

  1. Menghentikan seluruh konversi skala besar lahan gambut dengan mengatasnamakan pembangunan untuk kesejateraan rakyat disektor Perkebunan, Pertambangan & Kehutanan.
  2. Melakukan evaluasi perizinan yang eksploitatif di kawasan gambut diseluruh Indonesia.
  3. Memberikan akses dan pengakuan atas hak-hak masyarakat, kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat gambut.
  4. Menyerukan kepada Bank-Bank dan donor-donor serta organisasi dunia usaha agar memberikan perhatian khusus dengan membangun standar lingkungan dan sosial yang tinggi terhadap pemberian kredit-kredit usaha yang akan dikembangkan diatas areal gambut di Indonesia.
  5. Meminta kepada stakeholder yang berkaitan dengan areal gambut di Indonesia untuk mendukung pengelolaan gambut yang berbasiskan masyarakat dengan usaha- usaha yang berkelanjutan.
  6. Penegakan hukum terhadap seluruh proses penghancuran dan kejahatan di lahan gambut.
  7. Percepatan penyelesaian konflik yang terjadi di lahan gambut dengan menggunakan basis penguasaan lahan masyarakat.
  8. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemulihan lahan gambut yang sudah rusak.

Kami Masyarakat Gambut Nasional, Penandatangan Deklarasi Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Palangka Raya;
1. Perwakilan Masyarakat Aceh,
    – Masyarakat Rawa Tripa Kabupaten Nagan Raya Aceh,
2. Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR),
3. Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ),
4. SPS Devisi Gambut Sumatera Selatan,
5. Perwakilan Masyarakat Gambut Kalimantan Tengah;
    – Kelurahan Kalawa,
    – Desa Kaladan,
    – Desa Mantaren I,
    – Desa Buntoi,
    – Desa Mantangai Hulu,
    – Desa Garung,
    – Desa Gohong,
6. Perwakilan Masyarakat Gambut Kalimantan Timur,
    – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kec. Muara Kaman, Desa Muara Siran
7. Perwakilan Masyarakat Gambut Papua Barat,
8. Perwakilan Masyarakat Gambut Papua Kabupaten Merauke,
9. Perkumpulan HuMa Indonesia
10. Scale Up
11. Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)
12. Pusaka Jakarta
13. Pokker SHK
14. Walhi Kalsel
15. Save Our Borneo
16. Yayasan Betang Borneo (YBB)
17. Biosfer Manusia (BIOMA) Kaltim

————————

[1] Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam presentasi Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional, Palangkaraya 24-25 Februari 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image