Perlu Gerakan Bersama Mendorong Percepatan Hutan Adat

Perlu Gerakan Bersama Mendorong Percepatan Hutan Adat

28 Desember 2018 90
 
Pekanbaru - Dalam upaya mendorong percepatan pengesahan Hutan Adat, peserta sharing sesion Scale Up menunjuk Manajer Program Scale Up, Khairul Abdi sebagai juru hubung  guna mempercepat gerakan bersama percepatan Hutan Adat. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kampar Yudi menyampaikan bahwa upaya untuk mendorong pengesahan Hutan Adat mengalami banyak kendala, mulai dari birokrasi di kabupaten, belum adanya respon dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau  dan masih lemahnya dukungan dari NGO-NGO di Riau.
 
Menurut Yudi, pihaknya telah mengirim surat audiensi kepada BKSDA Riau. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari BKSDA Riau.
“Sudah tiga kali surat audiensi kami kirim ke BKSDA. Walau bagaimanapun kawasan yang sedang kami perjuangkan ada dalam kawasan konservasi, Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling,” kata Yudhi, saat menjadi pemateri dalam sharing session Scale Up, Rabu 26 Desember 2018.
 
Saat ini, lanjut Yudhi, setidaknya ada dua kenegerian yang mengajukan hutan adat ke pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Luas kedua kawasan tersebut mencapai 10ribu hektar. Banyak tantangan yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan penetapan kawasan dari pemerintah. 
 
“AMAN Kampar bersama masyarakat terus memperjuangkan hutan adat agar segera ditetapkan oleh Kementerian LHK. Disampaikan Yudhi, gerakan perjuangan ini sebenarnya sudah cukup lama, sekitar lima tahun. Hanya saja perjuangan tersebut belum dilirik hingga terbitnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 35/PUU-X/2012,” sebutnya. 
 
Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Hanya saja penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan. Surat Edaran tersebut mensyaratkan Peraturan Daerah untuk untuk penetapan kasawan hutan adat oleh Menhut. Jika demikian, pengukuhan hutan adat masih sangat panjang sementara proses pelepasan dan konversi kawasan hutan bagi kepentingan industri masih marak dilakukan.
 
Untuk itu, rencana pembentukan gerakan percepatan Hutan Adat dirasa perlu segera direalisasi. Menurut Direktur Scale Up, M Rawa El Amady, penunjukan juru hubung diharapkan mampu melakukan upaya-upaya agar gerakan menjadi gerakan besar.
 
“Diharapakan gerakan hutan adat ini menjadi gerakan resmi di pemerintah provinsi, yang selama ini masih adem ayem. Gerakan ini, apapun namanya harus melibatkan organisasi masyarakat, pemerintah, dan perorangan secara luas. Sehingga gerakannya mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pencapaian peningkatan luasan penetapan Hutan Adat,” pungkasnya. 
 
Adapun peserta yang hadir dalam sahring session Scale Up di antaranya AMAN Kampar bersama NGO-NGO di Pekanbaru, APKASINDO, Drs. H. Fachri Yasin, MaGr, Muhammad Herwan, pengamat hukum dan lainnya.