Scale Up Ekpos Hasil Riset Media Tiga Tahun Terkahir

Scale Up Ekpos Hasil Riset Media Tiga Tahun Terkahir

08 Februari 2019 23
Kamis, 31 Januari 2019, Scale Up melaksanakan konferensi pers guna mengekspos hasil riset media setahun terakhir. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Scale Up Jalan Kenari, Pekanbaru.  
 
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut di antaranya Staf Riset dan Fundraising Scale Up Irfan Miswari, Direktur Scale Up M.Rawa El Amady dan Head Office Scale Up Istiqomah Marfuah. Konferensi Pers dihadiri oleh media cetak dan media online yakni Media Indonesia, Mongabay, Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Green Radio, Cakaplah.com, Go Riau, Riautribun, RRI, Koran Riau, Wartanesia, Riau Terkini dan lainnya.
 
Selain ekspos data konflik riset media, Scale Up juga mensosialisasikan data konflik online, di mana masyarakat luas bisa dengan mudah mengakses data konflik melalaui web Scale Up di www.scaleup.or.id 
 
Adapun data yang dapat diakses di Sistem Database Konflik online Scale Up di antaranya jumlah konflik per tahun, luasan konflik, tipologi konflik (aktor konflik), daftar perusahaan yang terlibat, hasil-hasil penyelesaian konflik dan daerah-daerah berkonflik. Untuk informasi tersebut, tertera Data Konflik pada sisi kanan atas web Scale Up.
 
“Data konflik ini nantinya dapat diakses melalui web Scale Up. Kami akan meng-update konflik di Riau. Analisis konflik SDA ini berbasis pemberitaan media,” sebutnya.
 
Selama ini, lanjut Rawa, database Scale Up hanya berupa produk offline sehingga terbatas ruang publikasinya. Untuk itu, di 2019 ini Scale Up ingin data hasil riset media bisa diakses semua pihak terutama stakeholder atau pihak lainnya yang membutuhkan data konflik di Riau.
 
Sejauh ini, Scale Up telah mencatat angka konflik sumber daya alam (SDA) di Riau masih tergolong tinggi. Sepanjang 2016-2018 konflik mencapai 185 kasus dengan luas lahan sengketa sekitar 283.277 hektare (ha). Menyikapi hal tersebut, Scale Up mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyusun regulasi terkait pembentukan Unit Resolusi Konflik yang akuntabel dan transparan di daerah.
 
"Scale up ingin ada unit akuntabel transparan menangani konflik yang berisikan multistakeholder dari birokrasi, seluruh perusahaan, instansi hukum, NGO dan masyarakat,” punkas Rawa.
 
Disampaikan Rawa, hingga saat ini Scale up telah menyelesaikan 17 kasus konflik lahan di Riau. Seluruh kasus konflik itu terselesaikan dengan baik lewat pendekatan mediasi dan negosiasi.
 
Sementara, menurut Staf Riset dan Fundraising Scale Up Irfan Miswari, saat ini konflik SDA yang mendominasi terjadi pada sektor kehutanan dan sektor perkebunan. Untuk sektor kehutanan meliputi tumpang tindih perijinan, ulayat dan non ulayat, akses kelola, ganti rugi, alih fungsi, tapal batas dan okupasi. Kemudian, untuk sektor perkebunan, jenis konflik seperti izin bermasalah, penyerobotan lahan, KKPA, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, tumpang tindih, ganti rugi, tenaga kerja, tanah ulayat.
 
"Dari luas konflik lahan di Riau selama 3 tahun terakhir yakni 283.277 ha, Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten yang memiliki konflik lahan paling tinggi mencapai 83.121 ha. Di urutan kedua adalah Kabupaten Siak dengan 70.320 ha, Pelalawan 52.091 ha, Indragiri Hilir 44.732 ha, dan Kampar 36.016 ha," jelas Irfan.