migas, penyumbang pad yang bisa memicu konflik

migas, penyumbang pad yang bisa memicu konflik

15 Oktober 2018 10

Hingga saat ini Riau masih menjadi primadona, terutama Sumber Daya Alamnya (SDA). Meski keberadaan tutupan hutan di Riau terus menunjukkan penurunan. Banyak hutan Riau yang telah disulap menjadi perkebunan sawit masif. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusn Menteri Kehutanan melalui SK nomor 673 tahun 2014 menyetujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan hanya seluas 1.638.249.  Namun, di sisi lain, Riau juga menjadi penyuplay minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia setelah Kalimantan. Masa jaya migas Riau dimulai sejak disahkannya otonomi daerah pada masa Gubernur Rusli Zainal. Meski saat ini potensi migas Riau juga menunjukkan penurunan.

Potensi migas Riau kini bukanlah sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) utama. Produksi migas menurun. Jika produksi minyak pernah mencapai angka kejayaan di 1juta barel per hari, saat ini produksinya hanya mencapai setengah dari masa kejayaan tersebut. Namun, saat ini Riau masih menjadi penyuplay migas di Indonesia.

Menurut Expertise Sektor Industri Perminyakan Internasional, Mering NGO, pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat dalam perkembangannya sering menimbulkan konflik termasuk sektor migas. Aktor konflik sektor migas hampir sama dengan sektor SDA lainnya. Dalam konflik yang terjadi aktor yang sering muncul adalah masyarakat dengan perusahaan. Meskipun konflik sektor migas terjadi di beberapa wilayah, namun jarang menjadi topik hangat di nasional, tidak seperti konflik sektor hutan atau perkebunan.

Adanya konflik tersebut tentu saja menghambat tercapainya cita-cita pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi mengamanatkan bahwa pengelolaan SDA ditujukan sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, konflik-konflik yang terjadi perlu diselesaikan dengan baik. Salah satu upaya penanganan konflik yang perlu diupayakan adalah melalui mediasi dan pembentukan tim terpadu oleh Pemerintah Daerah, yang melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, Lembaga Swadaya Masyarakat,  unsur Badan Pertanahan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Upaya penyelesaian konflik juga perlu dilakukan secara kelembagaan dan terus menerus.

Setidaknya ada empat konflik sumber daya alam yang paling sering muncul di Riau. Pertama, konflik yang muncul dari persoalan pengadaan tanah. Konflik ini masih menjadi persoalan paling sering diperdebatkan. Konflik ini terjadi karena adanya klaim antar pihak terkait lahan yang akan dikelola, biasanya terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat, termasuk perusahan migas.

“Memang, masih sangat jarang konflik terjadi antar perusahaan migas dengan masyarakat. Konflik biasanya baru akan terjadi jika pada pengerjaan pipa saluran minyak dan gas melewati kebun masyarakat atau rumah tempat mereka tinggal. Biasanya konflik-konflik tersebut tidak sampai menimbulkan kericuhan yang cukup signifikan. Hanya saja, dari persoalan tersebut, konflik terjadi dalam hal ganti rugi pembebasan tanah,”  kata Mering saat mengisi sharing session Resolusi Konflik pada tanggal 29 Mai 2018 di Kantor Scale Up.

Konflik berikut yang muncul adalah permasalahan limbah. Limbah suatu perusahaan, sering kali menjadi penyumbang pencemaran lingkungan. Bahkan menimbulkan racun bagi masyarakat sekitar. Limbah perusahaan tersebut menjadi ancaman baru bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota akan menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

“Di Riau, konflik berkaitan dengan limbah migas ini beberapa kali terjadi, meski tidak sebanyak konflik perebutan lahan. Perusahaan biasanya bersama masyarakat mencari solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan,” sebutnya.

Terlepas dari konflik limbah dan pembebasan lahan, lanjut Mering, permasalahan tenaga kerja di suatu perusahaan juga kerap kali menjadi polemik. Tinggal dan beraktivitas di sekitar pemukiman masyarakat, perusahaan seharusnya mengutamakan masyarakat setempat untuk dipekerjakan. Di Pekanbaru misalnya. Aturan tersebut tertuang jelas dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.  Namun dalam perjalanannya, perusahaan kadang memberikan kesempatan bekerja kepada orang-orang yang bukan asli daerah tersebut. Alasannya kemampuan yang dimiliki masyarakat belum bisa untuk bekerja di perusahaan. Padahal, perusahaan seharusnya memberikan pelatihan agar masyarakat memiliki kemampuan yang dimaksud.

“Perusahaan boleh saja menerima seseorang dari luar daerah untuk bekerja di perusahaannya dengan menempati posisi-posisi strategis, sementara untuk posisi lainnya bisa diberikan kepada masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Sementara, karyawan perusahaan juga kurang mendapatkan pembinaan dalam menangani konflik. Perusahaan-perusahaan biasanya hanya merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya, yang menguasai bidang pekerjaannya saja. Padahal dalam menjalankan tugas, karyawan akan mungkin menghadapi konflik di lapangan.

“Misal dalam pekerjaan membuat pipa minyak atau gas, dan skema yang mereka buat melewati lahan masyrakat, baik itu kebun atau rumah, tentu harus ada solusinya. Salah penanganan malah memicu konflik yang lebih besar. Pelatihan mediasi atau negosiasi sangat diperlukan agar dapat meminimalisir konflik yang berlarut-larut,” ucap Mering.