2030 Semua Konflik di Riau Harusnya Sudah Tuntas

2030 Semua Konflik di Riau Harusnya Sudah Tuntas

18 November 2019 32

 

Pekanbaru, - Scale Up berharap melalui upaya politik dan kebijakan, konflik SDA di Riau sudah bisa diselesaikan pada tahun 2030, terutama konflik sektor HTI dan sektor perkebunan.  Hingga tahun 2019, penyelesaian konflik belum menunjukkan upaya-upaya yang serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Scale Up mendorong pemerintah daerah untuk membentuk unit penanganan konflik, sebagai upaya politik dan kebijakan pemerintah.

“Konflik sudah sangat besar menguras biaya baik pemerintah, perusahaan terutama masyarakat, oleh sebab itu perlu sekali upaya politik dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA). Demikian disampaikan Direktur Scale Up, Dr. Rawa El Amady di Pekanbaru.

Ia menyampaikan bahwa Scale Up merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi terciptanya tata pengaturan kehidupan sosial yang baik dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan melalui kemitraan (partnership) yang dinamis antara masyarakat sipil (civil society), pemerintah (government) dan sektor swasta (private sector).

Scale Up memiliki berbagai strategi untuk penyelesaian konflik, salah satunya dengan kegiatan sharing session, melalui sharing session ini kita dapat mendengarkan pengalaman konflik dan penyelesaiannya yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian, kita akan mengetahui apa sebab dan resolusinya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, tujuan umum diskusi sharing session adalah mendorong pembentukan unit penanganan konflik di tingkat daerah.  Sehingga konflik bisa diselesaikan dengan massal.

“Selama ini, yaitu dari tahun 2007 sampai sekarang Scale Up hanya bisa menyelesaikan 18 kasus. Targetnya tahun 2030 konflik sudah diatasi. Namun sampai sekarang belum ada gebrakan besar oleh pemerintah daerah dalam upaya penanganan konflik di Riau. Konflik hanya diselesaikan seperti pemadam kebakaran,” jelasnya.

Samsir, salah satu masyarakat Kampar yang didampingi oleh Scale Up dalam menangani konflik menyampaikan bahwa sebelum di dampingi oleh Scale Up, setiap kali masyarakat berjumpa dengan perusahaan, perusahaan selalu mengatakan untuk berkomunikasi dengan menteri.

“Perusahaan menyuruh kami untuk melaporkan masalah dengan menteri, kalau kami ingin tanah kami kembali. Dan kami telah mencoba untuk menemui dinas terkait di Kampar. Tetapi jawaban dari Pemerintah Kampar juga sama yaitu menjumpai menteri, tentu bagi kami masyarakat hal itu ibarat melihat matahari, artinya tidak akan bisa,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya meminta pendampingan kepada Scale Up agar bisa bertemu dengan pihak perusahaan dan dewan kehutanan.

“Banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi. Oleh sebab itu, melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Scale Up seperti pelatihan negosiasi menjadikan masyarakat dapat bernegosiasi dengan baik. tidak lagi menggunakan otot, tetapi dengan menggunakan otak serta tidak melakukan kekerasan,” katanya.