SCALE UP PINDAH KANTOR, INI ALAMAT BARUNYA

SCALE UP PINDAH KANTOR, INI ALAMAT BARUNYA

12 Desember 2019 294

Pekanbaru -  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Scale Up secara resmi telah pindah kantor dari yang sebelumnya beralamat di Jalan kenari No 15, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

“Saat ini  Scale Up berkantor di Kompleks Villa Garuda Mas Blok A 03, tepatnya di Jalan garuda, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru,” kata Direktur Scale Up  Dr. M. Rawa El Amady di Pekanbaru.

Ia menyampaikan pindahnya kantor Scale Up ini disebab kan oleh beberapa hal yang salah satu diantaranya ialah untuk mendapatkan suasana baru dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Scale Up.

“Selain itu, di tempat yang baru ini atau kantor baru ini, juga tersedia tempat pertemuan yang lebih memadai dari kantor sebelumnya, dan hal itu kami nilai tepat, sebab kami dapat lebih mengembangkan usaha dan menghidupkan organisasi,” jelasnya.

Salah satu Staff Scale Up Fajar Septyono menilai bahwa kantor baru Scale Up ini memiliki suasana yang lebih nyaman dari kantor sebelumnya.

“Kantor baru lebih nyaman juga membuat hati lapang,” ujarnya.

Scale Up merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi terciptanya tata pengaturan kehidupan sosial yang baik dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan melalui kemitraan (partnership) yang dinamis antara masyarakat sipil (civil society), pemerintah (government) dan sektor swasta (private sector).

Scale Up memiliki berbagai strategi untuk penyelesaian konflik Sumber Daya Alam (SDA), salah satunya dengan kegiatan sharing session yang bertujuan untuk mendorong pembentukan unit penanganan konflik di tingkat daerah.  Sehingga konflik bisa diselesaikan dengan massal.

Di Provinsi Riau, Konflik SDA yang terjadi meliputi konflik di sektor kehutanan dan di sektor perkebunan dengan beberapa permasalahan yang diantaranya ialah adanya tumpang tindih perizinan, tanah ulayat maupun non ulayat, akses kelola, ganti rugi, alih fungsi, tapal batas maupun okupasi.

Sedangkan disektor perkebunan jenis konflik SDA ini meliputi konflik yang sebabkan izin bermasalah, penyerobotan lahan, pencemaran lingkungan, perambahan hutan, tenaga kerja dan banyak lagi sebab-sebab lainnya yang menjadi pemicu terjadinya konflik SDA.