subscribe: Posts | Comments

Diprediksi Hutan di Riau, Kalteng dan Jambi “Hilang”

0 comments
Diprediksi Hutan di Riau, Kalteng dan Jambi “Hilang”
Jakarta (SatuNusantara)- Kondisi hutan nusantara semakin memperihatinkan. Hal itu disinyalir akibat perluasan lahan yang tidak terkontrol. Beberapa pemerhati lingkungan menyatakan, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka dalam rentang 10 tahun kedepan jumlah hutan akan terus terpuruk alias menyusut. Bahkan diprediksi beberapa hutan di tanah air seperti, hutan Riau akan hilang diikuti dengan Hutan Kalimantan Tengah dan Jambi. Sementara saat ini, kondisi hutan di Jawa hanya sisa 3 persen. Terancamnya kerusakan hutan atau berkurangnya lahan hutan disebabkan pembukaan lahan yang tidak terkontrol.
Hal ini juga dibenarkan beberapa lembaga pemerhati lingkungan. Dari data yang dilansir berbagi media, terungkap keruskan hutan Indonesia selama periode 2009-2013 sangat serius. Pada periode tersebut luasan hutan tanah air berkurang cukup signfikan. Hilangnya luasan lahan tersebut diperkirakan mencapai jutaan hektar yang diakibatkan eksplotasi pertambangan dan perluasan lahan pertanian dan yang tidak terkontrol.
Demikian Forest Watch Indonesia (FWI) salah satu lembaga yang konsern terhadap kelestarian hutan, mengungkapkan hilangnya lahan hutan yang cukup mencengangkan. Menurut FWI hilangnya lahan hutan berkisar 4,6 juta hektar. Lebih rinci FWI mengungkapkan, hilangnya 4,6 juta hektar yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, menjadikan lahan hutan hanya tersisa 82 juta hektar. Masing-masing 19,4 juta hektar di Papua, 26,6 juta hektar di Kalimantan, 11,4 juta hektar di Sumatera, 8,9 juta hektar di Sulawesi, 4,3 juta hektar di Maluku, serta 1,1 juta hektar di Bali dan Nusa Tenggara.
Lenyapnya lahan yang cukup fantastis tersebut menyebabkan dampak buruk, terutama bagi masyarakat di sekitar hutan. Selain dihantui ancaman bencana alam, penduduk disekitar hutan pun terancam oleh buasnya binatang liar turun gunung memenuhi naluri perutnya. Ancaman bintang buas terhadap kehidupan masyarakat, nyata telah terjadi dan dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah provinsi Sumatera.
Di provinsi ini, tercatat 395 konflik manusia dan harimau periode 2007 hingga 2011 yang terjadi di sembilan provinsi Sumatera, antara lain: Aceh : 106 Kasus, Bengkulu:82 Kasus, Jambi:70 Kasus, Lampung: 47 Kasus, Sumbar: 36 Kasus, Riau:26 Kasus, Ulu Masan Aceh: 15 Kasus, Sumut: 11 Kasus, Sumsel: 2 kasus. Hilangnya luasan lahan hutan yang selama ini terjadi merupakan faktor utama turunnya binatang buas menuju wilayah permukiman. Hutan yang sejatinya rumah bagi satwa liar lambat laun lenyap akibat tidak terkontrolnya eksploitasi hutan.
Revisi Pemberian Izin.
 
Sebagai langkah antisipasi, belum lama ini pemerintah mengambil kebijakan, melalui Revisi VIII atas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Revisi tersebut merupakan tindaklanjut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merespon Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011.
Dalam PIPPIB Revisi VIII ini luas areal penundaan pemberian izin baru berubah menjadi seluas 65.015.014 ha, atau bertambah 926.030 ha dari yang diatur dalam PIPPIB Revisi VII. Hal ini terjadi akibat adanya penambahan areal penundaan izin baru karena perkembangan tata ruang wilayah, pembaharuan data perizinan, maupun adanya pembaharuan data bidang tanah, selain itu juga terdapat pengurangan berdasarkan hasil survei lahan gambut, hasil survei hutan alam primer, lahan baku sawah, serta konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011.
PIPPIB direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali, melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial serta masukan dari para pihak terkait lainnya.
Hadirnya surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan lahan hutan yang selama ini terkesan tidak terkontrol dapat dibatasi. Dan sudah tentu, kepada seluruh pimpinan pemerintahan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki lahan akan berpedoman pada Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Hasil Revisi VIII (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2312/Menhut- VII/IPSDH/2015).
(ef/ foto:ist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image