subscribe: Posts | Comments

Direktur Scale Up Serahkan Buku Pengelolaan Gambut ke Menteri KLHK

0 comments
Direktur Scale Up Serahkan Buku Pengelolaan Gambut ke Menteri KLHK

Jakarta, Scale Up – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bakal mengakomodir ruang hidup, nilai, dan praktek konservasi masyarakat adat serta masyarakat lokal ke dalam RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati.

“Pemerintah saat ini sudah bukan lagi sebagai pelaku utama dalam mengelola lahan atau hutan adat melainkan sebagai pemandu Menteri KLHK,” ujar Menteri KLHK, Siti Nurbaya di Hotel Ibis, Slipi Jakarta, Kamis (11/02).

“Kalau best practice-ya, kalau substansinya saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas jerih payah kawan-kawan mengumpulkan semua studi dan perilaku serta pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Dan itu menjadi dokumen yang sangat berharga bagi negara ini,” kata Siti Nurbaya.

Ditambahkannya, kini pemerintah telah memetakan lebih kurang 6,8 juta hektar hutan adat di seluruh Indonesia. Tujuannya agar bisa diketahui secara detail jenis-jenis yang berhubungan dengan batasan-batasan hutan.

“Contohnya, mana yang menjadi hutan larangan atau tidak agar tata cara kelolanya nanti tidak salah oleh semua pihak,” tutupnya.

Dalam acara Seminar dan Pertemuan Masyarakat Gambut – dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 10 Februari 2016 di Ruang Rimbawan II gedung KLHK Jakarta Lantai 1, dan pada 11 Februari 2016 di Ruang Pertemuan di Hotel Ibis Slipi Jakarta – yang ditaja Scale Up bertema ‘Memperkuat Posisi dan Model Kelola Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Gambut Nasional’, Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian berkesempatan menyerahkan secara langsung buku berjudul ‘Pengelolaan Gambut Berbasis Kearifan Lokal’ kepada Menteri KLHK, Siti Nurbaya.

harry-buku-menteri

Buku ini merupakan kumpulan dokumen studi yang diterbitkan oleh Scale Up bekerjasama dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), dan Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan (JMGSS).

Isi buku banyak mengungkapkan kehidupan masyarakat yang berdiam di pantai dan pinggir sungai yang berada di kawasan gambut, di mana aktivitas di lahan gambut oleh masyarakat sudah merupakan aktivitas budaya ekonomi sejak lama. Masyarakat di kawasan gambut telah membuktikan bahwa sudah ratusan tahun beraktivitas di kawasan gambut dari generasi ke generasi terbukti gambut tetap terjaga dengan baik.

Menurut Simpul Jaringan Masyarakat Gambut, Nurul Firmansyah, pemerintah perlu mengakomodir melalui kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat, dan pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat gambut dalam pengelolaan gambut itu sendiri.

“Pemerintah juga hendaknya mengakui hak atas tanah dan hak kelola masyarakat gambut,” ujar Nurul Firmansyah.

Kearifan Lokal Pengelolaan Gambut

Indonesia memiliki 20,6 juta hektar lahan gambut atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia. Lahan gambut di Indonesia menyebar di beberapa pulau , Sumatera (41,1%), Papua (23,1%), Kalimantan (22,8%), Sulawesi (1,6%), dan Halmahera-Seram (0,5%). 52% gambut (terbesar) di Sumatera berada di Riau berupa hutan, sehingga Riau dikenal sebagai paru-paru dunia.
Permasalahan gambut yang kemudian muncul melalui bencana asap bersumber dari buruknya tata kelola gambut oleh rezim yang berkuasa. Tidak dipungkiri lagi bahwa asap yang melanda Sumatera sejak 18 tahun berhulu pada rezim Orde Baru yang otoriter hingga rezim reformasi saat ini.

Sebagaimana dijelaskan dalam Buku ‘Pengelolaan Gambut Berbasis Kearifan Lokal’ terdapat beberapa poin usulan kebijakan terkait pengelolaan gambut, antara lain : 1) Land Reform, dan 2) Pemberdayaan Berbasis Budaya Hutang.

Dalam usulan kebijakan Land Reform, diketahui bahwa petani diberi lahan oleh pemerintah melalaui kebijakan land reform. Tentu saja penguasaan hak atas lahan gambut oleh warga masyarakat melalui penguasaan tanah atas nama Negara. Petani yang menerima lahan gambut tersebut diberi kewajiban untuk mengelola, mengawasi dan mengembangkan kaswasan gambut dengan luasan tertentu agar menjadi kawasan gambut yang lestari. Program ini tentu berkaitan degan program pemberdayaan masyarakat di kawasan gambut.

Untuk usulan kebijakan Pemberdayaan Berbasis Budaya Hutang, dilakukan dengan copy paste dari institusi tauke, maka pemerintah harus menyediakan uang untuk warga berhutang dan membeli hasil pertanian warga, menyedikan kedai untuk tempat warga berhutang untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Penyediaan teknologi yang dibutuhkan warga dalam upaya bertani di kawasan gambut, serta kemampuan pengawasan terhadap teknis pekerjaan pengawasan di kawasan gambut. Seperti pengawasan terhadap kebakaran hutan gambut, pemanfaat alih fungsi gambut dan sebagainya (scale up).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image