subscribe: Posts | Comments

Gambut Indonesia Salah Kelola dan Terancam Punah

0 comments
Gambut Indonesia Salah Kelola dan Terancam Punah

Scale Up, Palangkaraya –Sejumlah perwakilan masyarakat gambut pada Selasa, 24 Februari 2015 menyelenggarakan pertemuan nasional di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan mengusung tema “Memperkuat Posisi dan Model Kelola Masyarakat Gambut dalam Kebijakan Nasional.”  [Link foto acara : Pertemuan Nasional Masyarakat Gambut di Kota Palangkaraya]

Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional mengambil tempat di Hotel Aquarius dan dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sejumlah NGO turut hadir seperti HUMA, Walhi Kalteng, Walhi Kalsel, KPSHK, YBB, POKKER SHK, Kemitraan, Weatlands Indonesia, YEL, dan Save Our Borneo. Pertemuan nasional ini berlangsung selama 2 hari yaitu pada 24 – 25 Februari 2015.

Tujuan kegiatan dari pertemuan ini adalah 1) Berbagi pengalaman tentang pengelolaan dan pembelaan masyarakat gambut terhadap sumber daya alam sebagai hak kehidupan dari berbagai daerah; 2) Berbagi pengalaman tentang pengorganisasian dan jaringan kerja masyarakat gambut dalam menyikapi isu perubahan iklim dan kebijakan terkait pengelolaan di wilayah gambut; 3) Menerima informasi terkini dan mendiskusikan isu – isu di seputar wilayah gambut bersama parapihak, dan; 4) Menyusun rencana kegiatan bersama masyarakat gambut terkait advokasi, jaringan pasar komoditi pertanian, dan model pengelolaan wilayah gambut.

Menurut Sekretaris Jenderal JMGR (Jaringan Masyarakat Gambut Riau), Isnadi Esman, kerusakan gambut di Provinsi Riau sudah berada di level sangat parah, dari 4.06 juta luas gambut di Riau kini hanya tersisa kurang dari 1 juta hektar.

“Konversi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit dalam skala besar merupakan pemicu utama kerusakan gambut tersebut. Hal ini berimplikasi kepada hilangnya hak hidup masyarakat berupa sumber-sumber kehidupan, baik itu ruang kelola dan hutan gambut tempat masyarakat bergantung hidup,” ungkapnya.

Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 24 – 25 Februari 2015

Harry Oktavian, dari Scale Up saat menyampaikan materi dalam Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 24 – 25 Februari 2015

Ungkapan serupa juga dikemukakan oleh Perwakilan Masyarakat Kalimantan Tengah, Ane Binti, bahwa Program Pangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar tahun 80-an tidak berhasil dilakukan sehingga berdampak pada penghilangan sumber ekonomi, perusakan ekologi, kebakaran lahan, dan mudah banjir.

“Hal ini merupakan bukti dari kegagalan dalam mengelola gambut secara lestari dan ini juga menjadi bencana bagi masyarakat gambut di 5 Kabupaten di Kalteng,” terangnya.

Pertemuan yang dihadiri pula oleh perwakilan dari SPS (Sarikat Petani Sriwijaya), menyebutkan bahwa masyarakat memandang lahan gambut itu adalah lahan kehidupan, sementara investasi memandang gambut sebagai lahan eksploitatif serta pemerintah melihat gambut sebagai PAD. Demikian ujar Sudarto Marelo, Kepala Devisi Gambut SPS.

Lahan Gambut Indonesia Terancam

Diketahui bahwa luas lahan rawa gambut Indonesia sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Kawasan gambut di Indonesia mengalami kerusakan yang begitu parah. Sebagian besar kawasan gambut di Indonesia telah dikonversi menjadi kawasan industri skala besar seperti perkebunan sawit, pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Ekspansi industri skala besar dan monokultur mengancam keberadaan lebih dari 10 juta jiwa masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya terhadap kawasan gambut. Kanalisasi yang dilakukan di lahan gambut oleh industri skala besar menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan kehilangan fungsi hidrologisnya.

Saat ini masyarakat gambut mengalami kesulitan mengenai : 1) Kepastian lahan bagi kehidupan; 2) Stigma para pihak yang menyebutkan masyarakat tidak mampu mengelola lahan gambut, dan; 3) Gambut dipandang sebagai lahan kosong dan tidak produktif.

Menurut salah seorang perwakilan dari Masyarakat Papua, Abdul Gani Kaize menjelaskan, proyek MIFFE telah menyebabkan masyarakat Papua menderita.

“Proyek MIFFE telah menyebabkan masyarakat kehilangan hak dan akses atas tanah, serta kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, dan bahkan merusak tatanan adat di Papua,” ungkapnya.

Akhir sesi, Pertemuan Masyarakat Gambut Nasional di Palangkaraya kemudian menghasilkan Deklarasi Bersama sebagai perwujudan eksistensi masyarakat gambut yang ada di Indonesia. [su]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image