subscribe: Posts | Comments

Hutan Desa untuk Kesejahteraan

0 comments
Hutan Desa untuk Kesejahteraan

Lembaga desa sendiri harus berusaha menjadikan hutan desa sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan

Masyarakat adat/asli kini diberikan kesempatan untuk dalam mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan. Pada tanggal 25 Agustus 2008 lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Dalam peraturan ini Menteri Kehutanan membuka seluas-luasnya kemandirian masyarakat adat/asli mengelola hutan di sekitar wilayah desa.

Dalam aturan ini, masyarakat desa harus terlebih dahulu membentuk lembaga desa yang diberi wewenang untuk mengelola hutan desa. Lembaga yang diserahi tanggung jawab harus diformalkan dengan adanya anggaran dasar serta disahkan oleh kepala desa dan diketahui pihak kecamatan.

Penetapan kawasan untuk dijadikan hutan desa harus disetujui oleh Menteri Kehutanan. Persetujuan menteri ini dapat diwakilkan oleh pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota setelah disetujui Menteri Kehutanan. Areal yang ditetapkan sebagai hutan desa dapat berupa hutan lindung ataupun hutan produksi yang belum dibebani izin pemanfaatan namun masih di sekitar areal desa.

Lembaga desa sendiri harus berusaha menjadikan hutan desa sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Kegiatan peningkatan kesejahteraan ini tidak dibenarkan menghilangkan fungsi utama penetapan kawasan.

Sebagai penanggung jawab pengelolaan hutan, lembaga desa juga diberi hak untuk memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Namun hak ini terhitung cukup lama, karena Rencana Kerja Hutan Desa (RKDH) lamanya 35 tahun dengan evaluasi minimal sekali dalam setahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image