subscribe: Posts | Comments

Jika Diabaikan, Masyarakat Hukum Adat Berhak Tidak Akui Negara

0 comments
Jika Diabaikan, Masyarakat Hukum Adat Berhak Tidak Akui Negara

Scale Up, Pekanbaru – Tanah ulayat di Riau yang notabene milik masyarakat hukum adat, telah lama diketahui banyak yang berkonflik dengan perusahaan karena tidak ada perlindungan yang jelas oleh pemerintah terhadap hak atas tanah atau lahan. Artinya pemerintah belum mengakomodir hak-hak masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung pro terhadap investasi saja.

Scale Up telah mencatat dan mengkonfirmasi bahwa sepanjang 2015 terjadi 55 konflik sumber daya alam (SDA) dan lahan di  Riau yang meliputi 36 titik di sektor perkebunan, 18 titik di kehutanan dan satu di tapal batas. Luasan konflik kehutanan  di Riau sepanjang 2015 mencapai 41 ribu hektar dan sektor perkebunan mencapai 51 ribu hektar, sehingga total luasan konfik  mencapai 92 ribu hektar lebih. Sebagiannya adalah tanah milik masyarakat adat.

Dualisme kewenangan pemberian izin atau hak atas tanah atau lahan antara Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu hambatan dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam (SDA). Hambatan lainnya adalah faktor belum diakuinya hak ulayat secara nyata dalam hukum positif di Indonesia.

Dengan melihat secara substansial persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, Scale Up berinisiatif melakukan pertemuan bertema dialog untuk mendiskusikan serta mencari solusi atas masalah hak ulayat, sebagai pedoman dalam penyelesaian  konflik SDA dan lahan/tenurial milik masyarakat hukum adat di Riau.

Kegiatan bertema Dialog Hak Ulayat di Riau, berlangsung pada 17 Juni 2016 di ruang pertemuan Hotel Royal Asnof, Pekanbaru. Hadir dalam kegiatan ini sebagai pembicara adalah DR. Mexsasai Indra (akdemisi), DR. Firdaus (staf ahli), Al Azhar (Ketua LAM Riau), Andiko Sutan Mancayo (praktisi), dan Harry Oktavian (Direktur Eksekutif Scale Up).

dialog-hak-ulayat-riau

Fachrurrozy dari AJI Pekanbaru sebagai moderator yang memandu acara, membuka dialog dengan pertanyaan terkait filosofi  tanah ulayat kepada DR.Mexsasai Indra sebagai salah seorang yang terlibat atas lahirnya Perda tentang tanah ulayat di  Riau.

Menurut Mexsasai Indra, secara filosofi masyarakat adat sudah ada sebelum negara ini ada. Ia tidak dibentuk, proses  pembentukan itu lahir sudah ada sebelum negara ini memproklamirkan diri. Maka dari itu negara harus mengakui itu.

Al Azhar dalam penyampaiannya menjelaskan, relasi masyarakat hukum adat dengan Negara selama ini bersifat hirarkis. Dalam  paradigma kolonialisme, perspektif masyarakat adat adalah kaum kolonial baru.

“Oleh karenanya dapat dimaklumi kalau ada pernyataan dari AMAN, jika negara tidak mengakui masyarakat hukum adat, maka  masyarakat hukum adat juga berhak tidak mengakui negara,” ujar Al Alzhar.

Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Scale Up, dalam kesempatan dialog menyampaikan materinya perihal FPIC dan masyarakat  adat. FPIC lahir dari dunia kedokteran, di mana pasien berhak mengetahui segala aspek sebelum proses pengobatan atau  operasi dilakukan. Kemudian dalam perkembangannya, FPIC kemudian berkembang dan dipakai oleh banyak orang, termasuk dalam  konteks pembangunan.

“FPIC berbicara mengenai keterwakilan. Ke depan yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat adat perlu membangun namun ada  batasan-batasan bagi masayarakat adat sendiri. FPIC memberikan implikasi terhadap pihak luar maupun masyarakat adat itu  sendiri,” ungkapnya.

Istiqomah Marfuah dari Scale Up sebagai penanggung jawab acara, di sela-sela kegiatan ini, mengatakan bahwa dialog  bertujuan mengkompilasi pemikiran dan gagasan guna mendapatkan kesepahaman dan jalan keluar atas persoalan-persoalan hak  ulayat di Riau.

“Capaiannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong para pemangku kebijakan dalam membuat  keputusan  yang berpihak kepada kepentingan masyarakat hukum adat,” jelas Istiqomah. (Mo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image