subscribe: Posts | Comments

JMGR dan Scale Up Taja Workshop Terkait Hutan Rawa Gambut di Siak

0 comments
JMGR dan Scale Up Taja Workshop Terkait Hutan Rawa Gambut di Siak

Siak, Scale Up – Organisasi Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bekerjasama dengan Scale Up menyelenggarakan Workshop di kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak pada  senin, 30 November 2015. Kegiatan workshop ini dihadiri lebih dari 25 orang utusan masyarakat yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Siak.

Narasumber yang memberikan materi workshop bertema ‘Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak Serta Hubungan Dengan Kebakaran di Hutan Rawa Gambut’ ini adalah  Sekretaris Jendral (Sekjen) JMGR, Isnadi Esman, S.Pd dan Direktur Yayasan Hutan Riau, Raflis.

Pemaparan awal disampaikan oleh Isnadi Esman, S.Pd yang memperkenalkan profil JMGR serta visi misi dari organisasi tersebut. Dikatakannya bahwa visi JMGR adalah terciptanya kedaulatan mengelola ekosistem hutan rawa gambut Riau yang menjamin keselamatan ruang hidup masyarakat, kelangsungan pelayanan alam, dan peningkatan produktivitas rakyat. Sedangkan misinya antara lain adalah membangun gerakan bersama dalam menghadapi persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan ekosistem hutan rawa gambut Riau.

“Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki visi dan misi yang sama dan menyadarkan seluruh elemen masyarakat Riau akan perlunya penyelamatan hutan rawa gambut Riau juga merupakan bagian dari misi organisasi ini,” jelasnya Isnadi Esman.

Selain itu, tambahnya, JMGR memilik tujuan dimana orgnisasi ini bersama anggotanya dapat memperjuangkan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kehidupan masyarakat gambut yang lebih baik.

“JMGR  secara kelembagaan dan anggota JMGR mampu menggerakkan kekuatan yang dimiliki dalam memperjuangkan hak-hak untuk menjamin kehidupan masyarakat gambut “secara sistematis dari tingkat anggota sampai organisasi,” ujarnya.

Di samping itu, Isnadi Esman juga menyampaikan pandangan sehubungan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 pasal 108 Tentang Perkebunan. Bunyinya antara lain “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dipidana” dan seterusnya.

Menurutnya, semangat keluar undang-undang itu sebetulnya baik untuk menjawab persoalan kebakaran lahan yang saat ini menjadi hal yang serius, tetapi ketika undang-undang itu tidak memberikan solusi lain kepada masyarakat, ini menjadi masalah.

didi-esman

“Masyarakat ketika akan menanam ubi, lada, bayam dan sebagainya, maka lahan harus dibakar (agar subur-red), kalau tidak dibakar maka (tanaman-red) tidak bisa hidup. Kalau di Pelalawan seperti di Desa Segamai dan Pulau Muda, itu masyarakatnya mengolah  komoditi jagung sampai ribuan hektar. Tetapi sekarang menjadi persoalan karena mereka tidak boleh membakar,” ungkapnya.

“ Jadi undang-undang itu ada sisi baik, tetapi ada pula sisi ancaman. Jadi apabila tidak boleh membakar, harusnya ada solusi dari pemerintah misalnya ada subsidi pupuk, atau ada teknologi yang bisa dalam kapasitas besar untuk membantu pengolahan lahan,” ucapnya.

Setelah itu, penyampaian materi selanjutnya dipaparkan oleh Direktur Yayasan Hutan Riau, Raflis. Raflis mengawali dengan memperkenalkan profil Yayasan Hutan Riau. dijelaskannya, Hutan Riau ini merupakan sebuah supporting system dari rangkaian advokasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama yang dilakukan hutan riau adalah mencoba mengumpulkan data-data baik legal maupun tidak resmi terkait kawasan hutan di Propinsi Riau. Hutan Riau lebih banyak berbicara dengan data dan peta, dan pada suatu waktu menghasilkan sebuah riset atau kajian untuk mendorong perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah.

raflis

Ada tiga komponen di Hutan Riau yang berkolaborasi membentuk struktur di dalamnya. Pertama, adalah komponen NGO; Kedua, komponen akademisi atau perguruan tinggi; dan ketiga, komponen jurnalis.

“Hutan Riau memiliki portal yang bisa diakses secara online, yaitu hutanriau.org. Dasar pembentukannya adalah karena banyak persoalan kebijakan hutan yang terjadi di Riau,” jelas Raflis.

Dalam pemaparannya, Raflis memberikan pandangan terkait  fenomena terbakarnya lahan gambut dan sulitnya memadamkan. Menurutnya ada beberapa aspek yang perlu diperhitungkan ke depan untuk mengantisipasinya, antara lain adalah melakukan evaluasi seluruh pemanfaatan ruang pada kawasan bergambut dan menetapkan peta kesatuan hidrologis gambut.

“Kemudian adalah menetapkan peta fungsi ekosistem gambut, lalu mencabut izin pemanfaatan ruang pada kesatuan hidrologis gambut yang tidak mampu menjaga fungsi ekosistem gambut,” terang Raflis.

Menurut Istiqomah Marfuah dari Kepala Divisi Penguatan Jaringan Scale Up, kegiatan workshop ini penting bagi masyarakat untuk mendapatkan wawasan terkait hutan rawa gambut serta persoalan-persoalan yang tercakup di dalamnya. Banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses dalam menyuarakan pandangan atau pengaduan terkait masalah hutan dan lahan di sekitar wilayah mereka.

“Melalui workshop ini, utusan yang hadir mewakili masyarakat mereka di wilayah masing-masing bisa menjadi “penyambung lidah” atas pengetahuan yang mereka dapatkan di sini. Masyarakat juga tahu bahwa ternyata ada organisasi yang peduli seperti JMGR yang bisa menjadi wadah dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat gambut,” ujarnya.

Kemudian daripada itu, masyarakat bisa menjadi lebih paham dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul khususnya terkait hutan rawa gambut. Demikian tutup Istiqomah Marfuah yang sering dipanggil Jois ini. (Scale Up)*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image