subscribe: Posts | Comments

Kebijakan Ekonomi Bisa Menjadi Celah atas Perampasan Tanah dan SDA

0 comments
Kebijakan Ekonomi Bisa Menjadi Celah atas Perampasan Tanah dan SDA

Bali, Scale Up – Untuk menjelaskan pemahaman bersama sehubungan dengan perlindungan hak masyarakat atas tanah dan SDA kepada dunia internasional, Perkumpulan HuMa pada 23 – 24 November 2015 menyelenggarakan sebuah workshop regional di Bali bertajuk ‘Protection Of People’s Right to Land and Natural Resources in Facing The Wave of Asean Economic Integration,’ atau Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Menghadapi Gelombang Integrasi Ekonomi Asean.

Workshop regional yang diadakan di Hotel Mercure Sanur Bali itu, dihadiri berbagai utusan lembaga/NGO dari negara Asean yaitu, Vietnam (Culture Identity and Resource Use Management), Filipina (NTFP-EP, NPF), Kamboja (Cambodia Center for Human Rights), Myanmar (Food Security Working Group), dan Indonesia. Dari Indonesia dihadiri oleh sejumlah lembaga antara lain HUMA, Pusaka, Scale Up, Walhi Eknas, Walhi Sulsel, Walhi Bali, KPA,  Yayasan Merah Putih, LBBT Kalbar, Warsi, Elsam, INFID, Forum Asia, dan Debtwatch. Selain itu, dari lembaga/NGO regional lainnya dihadiri oleh ICCO, Samdhana Institute, Forum Asia.

bali-huma03

Menurut penjelasan Dahniar Direktur HUMA, pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam mendampingi kasus perampasan tanah dan SDA yang disebabkan oleh Visi Integrasi Ekonomi ASEAN. Kemudian daripada itu, adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang indikator  yang dapat digunakan  sebagai tools dalam memonitor Petinggi ASEAN terkait dengan akuntablitas, transparansi, responsivitas, inklusivitas, dan kesetaraan yang terakomodir dalam kebijakan.

“Pertemuan ini juga untuk memperkuat dialog dan memfasilitasi prioritas sasaran konsolidasi dan aksi bersama antara organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara, untuk memastikan akses yang sama bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam,” jelas Dahniar.

Ditambahkannya, kegiatan workshop regional ini berguna dalam membangun forum yang dapat bekerja secara efektif untuk berbagi informasi dan memantau integrasi ASEAN dalam kaitannya dengan hak masyarakat untuk tanah dan sumber daya alam.

Istiqomah Marfuah perwakilan dari Scale Up, di sela-sela pertemuan mengatakan, workshop ini adalah sebagai share informasi tentang konflik SDA dan perampasan tanah yang terjadi di negara-negara ASEAN.

“Fakta mengungkapkan bahwa praktek perampasan tanah dan SDA oleh perusahaan dan pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Selain itu juga terungkap bahwa  proyek-proyek yang pendanaannya dari Asia development Bank (ADB) serta kebijakan-kebijakan ekonomi ASEAN ternyata sangat berpengaruh terhadap perampasan tanah dan SDA,” ungkapnya.

bali-huma02

Materi kegiatan diisi oleh sejumlah narasumber antara lain Willem Van Der Muur (Peneliti) yang membawa presentasi bertajuk The ASEAN Economic Community 2015: Can it materialize by December 2015?, dan dilanjutkan oleh Diana Gultom dari DebtWATCH Indonesia, membawakan materi bertajuk Asian Development Bank: Policies, Projects, and Impact.

Dari Samdhana Institute diwakili oleh Nonette Royo, yang memberikan presentasi  dengan tema The Future Of Human Rights In ASEAN, dan dari SEAPA, Eko Maryadi yang menyampikan tema Media Perspective on ASEAN.

Undangan dari Indonesia dalam pertemuan ini membahas Update Kasus perampasan tanah dan sumber daya alam di Negara-negara ASEAN. Selain itu secara bergantian utusan dari Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar juga menyampaikan persoalan yang sama.

Pada hari kedua, kegiatan workshop diisi dengan diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi dan diakhiri dengan membuat pernyataan sikap bersama. (scale up)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image