subscribe: Posts | Comments

Komitmen Perusahaan APRIL dan APP Group Masih Jauh dari Harapan

0 comments
Komitmen Perusahaan APRIL dan APP Group Masih Jauh dari Harapan

Scale Up, Pekanbaru – Pada tahun 2013, APRIL Group, sebuah perusahaan produsen serat, pulp, dan kertas halus terbesar di dunia yang berlokasi di Provinsi Riau, mengeluarkan komitmen terhadap keberlanjutan dan penyelamatan hutan, yang dikenal dengan kebijakan Sustainable Forest Manajement Policy 1 dan 2.0 (SFMP).  Januari 2014, setahun setelah kebijakan SFMP itu, APRIL mengumumkan kebijakan manajemen hutan berkelanjutan dengan komitmen menyetop mengambil serat kayu dari hutan alam dalam 2020. 

Kemudian, perusahaan industri bubur kertas APP Group juga mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). FCP diluncurkan pada Februari 2013 sebagai komitmen APP untuk segera mengakhiri deforestasi dalam rantai pasokannya dan mengutamakan keberlanjutan dalam tiap aspek operasional perusahaan. Komitmen yang tertuang dalam FCP adalah termasuk mengakhiri konversi hutan alam dalam rantai pasokannya; menyusun dan menerapkan praktek terbaik dalam pengelolaan lahan gambut; serta mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian isu-isu sosial. 

FGD_MASY

Apabila dirasakan saat ini – setelah komitmen-komitmen tersebut didengungkan secara global, realitanya perusahaan tidak dengan sungguh-sungguh menjalankan komitmen itu. Scale Up masih menemukan proses penyelesaian konflik yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip FPIC dalam mengakomodir kepentingan masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik, tim perusahaan selalu mengedepankan kepentingan mereka dan memaksakan proses penyelesaian tersebut. Masyarakat sering tidak diberi kesempatan untuk memperoleh haknya sehingga konflik masih saja terus terjadi. Demikian ungkap Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Scale Up bersempena Focus Group Discussion (FGD) Analisa Kebijakan Penyelesaian Konflik di APP dan April Group pada Rabu, 11 Januari 2017 di Pekanbaru. 

“Untuk memenuhi komitmen ini, pihak perusahaan sudah meluncurkan sebuah metode yang disebut dengan Grievance. Diketahui bahwa mekanisme Grievance adalah metode untuk menampung keluhan dan masukan dari masyarakat,” ujar Harry. 

Mekanisme ini bisa menjadi wadah dan saluran bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan dalam menyampaikan persoalan-persoalan mereka. Tetapi realitanya sebagaimana laporan dari masyarakat sendiri, pengaduan mereka tidak mendapatkan respon sebagaimana harapan, solusi atas permasalahan mereka seperti menemui jalan buntu. Demikian kata Harry. 

FGD_NGO

Pertemuan FGD ini dihadiri sejumlah utusan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan AAP dan April Group di Riau. Mereka adalah masyarakat yang menjadi sumber tulisan untuk studi kasus yang sedang dilakukan oleh Scale Up, dan masyarakat yang sama-sama berkonflik dengan perusahan dimaksud. Demikian kata Istiqomah Marfuah, dari Divisi Training dan Mitigasi Konflik dan penguatan jaringan Scale Up. 

“Mereka adalah masyarakat dari Teluk Meranti- Kabupaten Pelalawan, masyarakat Sakai dan Kampung Dayun – Kabupaten Siak, dan dari Datuk Rajo Melayu – Kabupaten Kampar, dan beberapa NGO sebagai jaringan dan mitra kerja Scale Up,” terang Istiqomah. 

Tujuan dari diskusi kelompok ini adalah menggali informasi dan pengalaman terhadap kesungguhan perusahaan dalam menjalankan komitmen mereka dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini,” kata Istiqomah yang dipanggil Jois ini. 

Kemudian adalah  menggali lebih dalam proses penyelesaian konflik yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan melalui mekanisme resolusi konflik yang ada di dalam perusahaan. Demikian tutup Jois. (SU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image