subscribe: Posts | Comments

Lokalatih Penguatan Peran Para Pihak dalam Resolusi Konflik di KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model Tasik Besar Serkap (TBS)

0 comments
Lokalatih Penguatan Peran Para Pihak dalam Resolusi Konflik di KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model Tasik Besar Serkap (TBS)

PEKANBARU, scaleup.or.id – Guna melakukan penguatan peran para pihak dalam resolusi konflik di KPHP Model Tasik Besar Serkap Scaleup menggelar lokalatih di hotel Alpha Selasa dan Rabu, 17-18 Februari 2015.

Lokalatih ini melibatkan para pemangku kepentingan yang meliputi perusahaan, pemerintah, masyarakat, akademisi/universitas, LSM serta wartawan. Perusahaan yang hadir adalah utusan dari PT RAPP (APRIL Group) dan Sinar Mas tForestry. Pihak Pemerintah dari KPH TBS Riau, Dishut Pelalawan, dan Dishut Siak. Sedangkan masyarakat berasal dari desa-desa di sekitar TBS, Semenanjung Kampar.

Kepala Seksi Perencanaan KPHP Model Tasik Besar Serkap, Jamhuruddin Mya, SHut MT MSc yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam pembukaan Lokalatih ini mengatakan, pihaknya mengakui hutan di Riau makin menurun kualitas dan kuantitasnya.

Masyarakat mengklaim sebuah lahan adalah miliknya secara turun temurun, sementara pihak perusahaan berpegang pada surat keputusan Menteri Kehutanan atas hak pengelolaan lahan.

Untuk mengatasi itu, diupayakan pembentukan KPH. Ada 4 KPH di Riau, salah satunya KPHP Tasik Besar Serkap di Semenanjung Kampar, ujar Jamhur.

Di dalam perkembangan hutan, sambungnya, konflik kerap terjadi antar perusahaan, antara masyarakat dengan perusahaan, pemerintah dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.

Materi yang dibahas pada lokalatih ini seperti Resolusi Konflik, Analisis Konflik, Eskalasi Konflik, Bentuk Penyelesaian Konflik, dan Merancang Kesepakatan. Usai pembahasan materi, peserta diajak melakukan simulasi resolusi konflik dan cara mengatasi konflik tersebut. Dan di akhir pelatihan peserta mempresentasikan hasil simulasi tersebut. Lokalatih ini diakhiri dengan lokakarya dan pembuatan kesepakatan penyelesain konflik SDA.

Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian,berharap setelah mengikuti lokalatih ini, masyarakat maupun perusahaan lebih mengutamakan penyelesaian konflik lewat proses-proses dialogis

Penyelesaian konflik SDA tidak perlu dilakukan di pengadilan atau litigasi, lanjut Harry. Proses non litigasi atau diluar jalur pengadilan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pilihan yang lebih baik untuk para pihak.

dengan lokalatih ini, ke depan masyarakat bisa mengetahui cara-cara penyelesaian konflik yang aman. Dan Scale Up siap menjadi mitra KPH dalam penyelesaian konflik SDA, tegas Harry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image