subscribe: Posts | Comments

Masyarakat Bergantung Lahan Gambut

0 comments
Masyarakat Bergantung Lahan Gambut

kabarsumatera.com, Palembang – Serikat Petani Sriwijaya (SPS) menggelar studi dokumen pengelolaan dan penelitian soal gambut di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Berharap kedepannya pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat mengelola lahan gambut dan lahan lainnya dengan tak hanya andalkan perusahaan.

Kepala Divisi Gambus SPS Sudarto Marelo menyebutkan, biasanya masyarakat ketika mengelola lahan dulunya memakai sistim sonor (mengelola lahan sawah gambut di ladang). Di OKI itu punya tradisi untuk bertanam padi membuka hutan dengan cara membakar lahan hingga terbakar tanahnya.

Karena itulah yang menghilangkan keasaman gambut di lahan tersebut. Dengan kemudian dibiarkan dalam satu bulan, barulah menghamburkan bibit padi, kemudian ditinggalkan saja hingga tiga bulan kedepan baru dikontrol,apakah tumbuh atau tidak padi itu.

” Jika tumbuh ditunggui sampai panen, kalau tidak ditinggalkan,” cetusnya.

Masih kata Sudarto, berbeda dengan cara masyarakat transmigrasi seperti di Desa Nusantara OKI, mereka mengelola hanya mengumpulkan kotoran didiamkan hingga pembusukan kemudian dikelola. Pengelolaan dicampur kapur kaporit dealomit.

“Nah, pencampuran itulah menghilangkan keasaman gambut seluas satu hektare lahan membutuhkan satu ton kapur kaporit untuk menyuburkan tanah dengan makan waktu lama hingga bertahun tahun. 1 hektare lahan bisa menghasilkan 4-5 ton padi,” ungkapnya.

Sambung Sudarto, sejak adanya kebijakan dari pemerintah setelah tanah mineral (biasa) berkurang, kebijakan pemerintah menyerahkan lahan gambut untuk perkebunan dikelola oleh perusahaan HTI, dan perkebunan sawit. Semenjak itu juga, terjadinya pengurangan penghasilan bagi masyarakat. Gambut mampu menyimpan air, menyerap karbon.

Dengan dikelola oleh perusahaan ada tradisi masyarakat yang berkurang bahkan hilang. Seperti, pedamaran punya tradisi menganyam tikar, dulu mereka untuk mengambil bahan tinggal mengambil di Lebak Purun. Karena lebak purun tidak ada lagi lahan purunnya, maka harus membeli bahan ditempat lain dengan harga yang mahal.

“Tikar purun bukan hanya memberikan penghasilan, namun menjaga tradisi nenek moyang, di mana tikar itu sudah mengembang dan dikenal di mana-mana. Dari hasil studi ini, akan mencari solusi,” harap dia.

“Hasil pertemuan ini berharap pemerintah menjaga tradisi tradisi yang ada dimasyarakat. Jangan memberikan lahan lahan kehidupan masyarakat hanya untuk kepentingan investasi. Jadi pikirkan juga para petani dan masyarakat. Pikirkan terlebih dahulu kepentingan hajat orang banyak daripada investasi,” tambah Sudarto.

Dirinya juga mengungkapkan jika total lahan gambut di OKI lebih kurang 700.000 hektar, yang paling besar di Kecamatan Pedamaran. Antisipasi gambut dimusim kemarau dibuatlah kanal dengan lebih dalam kanal dibanding lahan.

Di kanal bisa mencapai 2-3 meter dari permukaan air. Sehingga terjadi pengeringan di musim kemarau itu. Ketika masyarakat mengelola mereka membuat membuat saluran air saja dilahan pertanian.

Di tempat yang sama, Saudi Berlian selaku narasumber berbasis sosiolog dan tergabung dalam organisasi Ikatan Sosiolog Indonesia Sumsel mengatakan, tradisi masyarakat tidak secara holistik (umum). Masyarakat sendiri, kalau tanah umum tanah pematang, kalau berair itu lembah, dan gambut itu masuk ke lembah.

“Kalau perusahaan tergantung management kapitalis, kalau masyarakat management untuk menyambung hidup (resisten). Perusahaan mengekploitasi lahan sesuai kor bisnis dia, namun kalau masyarakat tidak memaksa hanya batasan kur mereka. Selain pertanian masyarakat menilai untuk mata pencarian perikanan. Untuk menebar benih,” ungkapnya.

Dalam melaukan pengelolaan lahan juga menurut dia, masyarakat menghadapi itu sebagai bagian kehidupan mereka. Kalau perusahaan melihat itu objek eksploitasi.

“Mengantisipasi kebakaran, dari tradisi marga punya hak atas wilayah. Masing masing orang dapat mempunyai hak di lingkungan yang ada. Mereka ketika melakukan pembakaran lahan dijaga oleh mereka, dengan catatan jika teledor mengenai lahan orang lain akan dihukum,” katanya.

“Tetapi jika pihak Perusahaan berbeda, tidak ada urusan dengan masyarakat. Semua kebakaran dia bertanggung jawab, tidak memikirkan akibatnya yang penting milik dia,” tambah Berlian.

Anwar Putra Bayu, selaku tim yang melakukan studi langsung ke lapangan mengenai lahan gambut juga mengungkapkan, di OKI memang terbanyak jika dibanding kabupaten lainnya.

“Masyarakat OKI sangat tergantung dengan yang ada di lahan gambut mulai kayu, ikan, dan sebagainya. Ancaman bagi lahan gambut, hanya akan menyisakan kemiskinan bagi masyarakat,” tegas dia. [ARDHY FITRIANSYAH]

Sumber :
http://kabarsumatera.com/2015/02/masyarakat-bergantung-lahan-gambut/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image