subscribe: Posts | Comments

Mekanisme Whakatane Solusi Ketidakadilan Akibat Konflik SDA

0 comments
Mekanisme Whakatane Solusi Ketidakadilan Akibat Konflik SDA

Scale Up (Batam) – Mekanisme Whakatane lahir setelah terjadi dialog antara IUCN dan masyarakat adat pada tahun 2011 dalam  konferensi “Sharing Power” di Whakatane, Selandia Baru, di mana sebelumnya resolusi WCC 2008 telah dilakukan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan. Demikian kata Patrick Anderson, Policy Advisor dari Forest Peoples Programme (FPP). 

“Mekanisme ini untuk mengatasi dan memperbaiki efek dari ketidakadilan bersejarah, dan saat ini dilakukan terhadap masyarakat adat atas nama konservasi alam dan sumber daya alam. Ini sudah termasuk fokus dalam membantu mengamankan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, sehingga diharapkan bisa menjamin hak-hak secara berkelanjutan atas konservasi berbasis masyarakat. Demikian jelas Patrick Anderson sebagai narasumber di sela- sela acara workshop studi identifikasi konflik pengelolaan SDA pasca penetapan wilayah konservasi, lindung, dan restorasi ekosistem.

patrick

Patrick memapaparkan beberapa contoh penerapan taman nasional. Misalnya di Mount Elgon di Kenya, di mana masyarakat adat Ogiek yang sudah sangat lama menetap di kawasan tersebut harus terusir, dan tentunya mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dunia internasional melalui langkah Mt Elgon, Kenya Pilot Whakatane Assessment. Kemudian atas dorongan dari langkah-langkah tersebut, dilakukan dialog antara pemangku kepentingan bersama-sama dengan IUCN, Bank Dunia, Kementerian-kementerian, FPP, Kelompok Masyarakat Adat Kenya, dan Masyarakat Ogiek.

Hasil assesment yang diperoleh pada 2013, sebut Patrick, Pemerintah Daerah Mt. Elgon dengan suara bulat melaui resolusi, meminta tanah Ogiek kembali ke masyarakat. Peraturan-peraturan terkait keberlanjutan kehidupan masyarakat Ogiek, selanjutnya diadopsi oleh masyarakat dan ditegakkan oleh penjaga komunitas.  Komunitas Ogiek yang dilatih oleh KWS,  dengan penuh semangat siap menjaga, menangkap penyusup, menghentikan pembakaran serta perburuan gajah.

Patrick melanjutkan, selain di Kenya, Assessment Whakatane juga dilakukan di Taman Nasional Ob Luang, Thailand. Pada tahun 1993, Taman Nasional Ob Luang didirikan tanpa konsultasi. Masyarakat Adad Karen dan Hmong di Ob Luang yang berada di kawasan itu dilecehkan, mereka ditangkap dan diancam oleh pemerintah.

“Pada 2003-2006, melalui mekanisme whakatane, pemetaan masyarakat dan studi pemanfaatan adat dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola lingkungan. Selanjutnya pada 2005-2009, bersama Manajemen Taman Nasional, muncul dorongan untuk mulai menyelesaikan persoalan konflik di wilayah itu,” terang Patrick.

Di akhir sesi, Patrick memaparkan pelajaran kunci dari pelaksanakan proses Whakatane. Proses Whakatane tidak bisa cuma dalam satu pertemuan saja, karena ia adalah bagian dari (atau katalisator) proses jangka panjang. Pendekatan whakatane berdampak bagi masyarakat, karena dengan mengamankan kepemilikan kolektif mereka, tentunya akan memperkuat kemampuan mereka dalam melestarikan lingkungan.

“Whakatane menciptakan konteks dialog yang membumi dan membangun kepercayaan antara masyarakat adat dan otoritas taman nasional, tentunya hal ini akan sering membutuhkan dialog tingkat nasional demi mempengaruhi kebijakan dan perubahan hukum yang mungkin memerlukan resolusi, dan memungkinkan bergerak dari ‘Konservasi yang mengancam Masyarakat’ menuju  ‘Konservasi bersama Masyarakat,” ujarnya.

Sampai hari ini, pendekatan Wakatane dalam pengelolaan Taman Nasional terus berkembang di Dunia dan menjadi prioritas IUCN. Demikian tutup Patrick.

Selain Patrick Anderson, narasumber dari pemerintah diwakili oleh Mirawati Soedjono, yang menyampaikan tema ‘Kebijakan pemerintah tentang hak dan pengelolaan masyarakat di dalam wilayah konservasi.’

Semua sumber daya memiliki manfaat yang dapat digunakan bagi kesejahteraan manusia sesuai fungsi dan kemampuannya, dan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan kawasan konservasi sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi. Demikian kata Mirawati Soedjono, Kasubdit Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan tradisional, KLHK.

mirawati

“Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya harus menjadi salah satu fokus pembinaan desa binaan di daerah penyangga kawasan konservasi,” ungkap Mirawati sebagai narasumber dalam acara workshop yang diselenggarakan Scale Up di Batam pada 7 September 2016.

Menurutnya, berdasarkan Permen LHK no 76 tahun 2015, kawasan dibagi dua, yaitu zona/blok tradisional dan blok/zona khusus.

Zona/blok tradisional adalah bagian dari KPA yang telah ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan secara tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya alam. Sementara untuk zona/blok khusus, adalah bagian dari KSA dan KPA yang telah ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lainnya yang bersifat strategis. Demikian ungkap Mirawati.

Dijelaskan Mirawati, pemanfaatan zona/blok tradisional antara lain perlindungan dan pengamanan inventarisasi dan monitoring SDA dan ekosistem, pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan.

“Selain itu, pemanfaatan lainnya adalah wisata alam terbatas, pemanfaatan sumber daya alam genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan, dan pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional,” tutur Mirawati.

harry

Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Scale Up menyatakan bahwa acara workshop ini bertujuan membangun sirkulasi informasi model pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh para pihak seperti masyarakat, pemerintah, atau pihak lain dalam melindungi dan mengelola kawasan tersebut.

“Selain itu, pertemuan ini bertujuan memberikan masukan hasil studi kepada peneliti/penulis dari Bengkulu, Jambi, dan Riau untuk menjadi pembelajaran bersama mengenai wujud konflik SDA pasca penetapan wilayah konservasi, lindung, dan restorasi ekosistem,” tutup Harry. (su)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image