subscribe: Posts | Comments

Memahami Hak Suku Asli

0 comments
Memahami Hak Suku Asli

Di seluruh kepulauan Indonesia, hak ulayat merupakan hak tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat adat/asli. Hukum ulayat memberi kewenangan kepada masyarakat asli untuk mengelola hasil-hasil lahan yang ada di wilayah keruangan mereka. Sedangkan status tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama dalam suku asli

Dengan kata lain, masyarakat asli berhak atas tanah ulayatnya baik untuk pengerjaan tanah hutan belukar, membuka lahan, mendirikan teratak, memungut hasil hutan, berburu dan mengembala. Imam Soedijat (1981) menjabarkan ciri ciri pokok ulayat di luar pulau Jawa adalah, pertama, hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah di wilayah kekuasaannya. Kedua, orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran. Ketiga, warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk keperluan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing yang harus meminta izin terlebih dahulu. keempat, persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan melawan hukum, dan yang kelima, hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, atau diasingkan untuk selamanya.

Hak masyarakat asli yang diatur dalam UUD 1945 pada pasal 18 dan pasal 28 ini pada kenyataannya tidak sekuat yang dituliskan. Hak masyarakat asli baru mengikat ketika adanya pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, kelembagaan adat, dan hak-hak atas sumberdaya alam. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, hukum ulayat menjadi tidak mengikat. Di sini muncul benih konflik yang ditanam negara, UUD yang sama justru mengabaikan hukum ulayat dengan pasal 33 yang menyatakan semua kekayaan alam baik darat, laut dan ruang angkasa serta kekayaan didalamnya menjadi milik negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Di lapangan kedua aturan bertolak belakang berimplikasi luas. Atas nama kemakmuran, orang asli dipindahkan dari ulayatnya.

Hak Ulayat dan FPIC

Pada 13 September 2007, Perserikatan Bangsa Bangsa mendeklarasikan pengakuan terhadap Hak Hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini menjadi standar minimum untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak azasi manusia masyarakat asli. Deklarasi ini memberi penegasan bahwa masyarakat asli memiliki hak kolektif, diantaranya yang paling penting, adalah hak atas identitas budaya, kekayaan intelektual, hak atas free, prior and informed consent (FPIC), dan hak atas penentuan model dan bentuk bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.

Namun pengakuan terhadap FPIC tergantung pada asumsi-asumsi yang dianut. Asumsi tersebut mengenai: siapa pemilik sumberdaya alam, apa hak-hak yang dipunyai oleh pemilik SDA, apa kewajiban para peminjam atau penyewa (orang ketiga). Bila asumsinya negara lah pemilik SDA, bukan rakyat, maka FPIC dianggap tidak diperlukan. Namun bila asumsinya SDA alam sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh rakyat maka FPIC diperlukan sekalipun dibatasi oleh konsep tanah berfungsi sosial. Untuk melindungi hak ulayat ini maka penguatan kembali hukum adat menjadi hal yang tak terhindarkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image