Home

Kamis, 4 Oktober 2012
Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Capai Kesepakatan
Terkait Pengelolaan Hutan dalam Kawasan KPH Tasik Besar Serkap

Desa Penyengat, Scale Up - Setelah melalui beberapa tahapan pertemuan, masyarakat suku Asli Anak Rawa, Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak, pada Kamis, 4 Oktober 2012, akhirnya mencapai kesepakatan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap. Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Kepala Desa Penyengat, sebagai salah satu syarat untuk pengajuan izin hak kelola hutan.

Diketahui Diketahui bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Propinsi Riau telah menetapkan satu unit KPH model yang disebut sebagai KPH Produksi Tasik Besar Serkap, dan penetapan oleh Menteri Kehutanan atas wilayah dimaksud sebagai KPHP Model Tasik Besar Serkap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 seluas kurang lebih 513.276 Ha.

Proses menuju kesepakatan ini sudah cukup lama hingga dapat mencapai sebuah hasil keputusan sepakat, karena dinamika yang berkembang di tengah masyarakat atas konsep pengelolaan hutan di wilayah mereka. Tim Pendamping dari Scale Up, Romesh Irawan Putra, yang terus memberikan pemahaman dan masukan kepada warga, mendorong masyarakat semakin memahami bahwa peluang yang ditawarkan oleh pemerintah dapat memberikan akses kepada mereka untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Rapat masyarakat desa yang dihadiri sebagian besar warga beserta tokoh-tokoh masyarakat pada Kamis, dipimpin oleh Kepala Desa Penyengat, Abet, dan dihadiri pula oleh Kepala Suku, Dom, dan Ketua Adat, Kiat. Dalam rapat itu juga hadir Wakil Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, yang dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah perihal terkait tahapan pengajuan pengelolaan hutan dan beberap proses teknis yang harus dilengkapi.

"Jika izin pengelolaan kawasan KPH ini berhasil dicapai, maka Desa Penyengat merupakan desa pertama yang memperoleh hak kelola di Propinsi Riau," ungkap Harry.

Menurut Kepala Desa Penyengat, Abet, dalam pertemuan ini selain memutuskan kesepakatan, akan dipilih anggota-anggota yang tergabung dalam Tim Sembilan, yang bertugas mempersiapkan administrasi, lintas komunikasi antar pihak, draft peraturan-peraturan desa, dan lembaga pengelolaan hutan.

"tim ini diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin, dan setelah ditunjuk orang-orangnya (tim sembilan-red), maka diharapkan peran yang optimal dan pro aktif dari seluruh anggota tim," tegas Abet.

Ditambahkan Harry, Scale Up akan terus mendampingi proses yang berjalan, dan diharapkan pada akhir tahun 2012 ini, izin pengelolaan bisa didapatkan. [mom-su]