Home

Sabtu, 8 Desember 2012
Suku Anak Dalam Lelah Berharap kepada Negara

KBR68H, Jakarta - [8 November 2012] Alih fungsi hutan di Jambi menjadi ancaman serius bagi kehidupan orang rimba atau biasa disebut suku anak dalam. Maraknya pembukaan kebun kelapa sawit, ertambangan, hutan tanam industri menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di hutan dan sekitarnya juga bagi satwa. Lantas di tengah situasi itu bagaimana warga adat seperti suku anak dalam ini bisa bertahan? Bagaimana kearifan lokal dalam menjaga lingkungan ini bisa berjalan seiring dengan industri kehutanan dan agro sembari tetap mempertahankan kelestarian lingkungan?

Kearifan Lokal Suku Anak Dalam

Membahas asal muasal keberadaan Suku Anak Dalam (SDA) di Jambi kita akan dihadapkan dalam beragam versi silsilah. Mutholib yang kesehariannya menjadi dosen di IAIN Jambi menuturkan hasil dari Disertasi yang dia bikin soal SDA. Ia yang kini akrab dengan sebutan “Doktor Kubu” mengaku tentang beragam referensi itu.

“Masyarakat internasional mengenal Suku Anak Dalam dengan istilah Orang Kubu. Di dalam Disertasi saya menjelaskan, ada 3 , Suku Bajau yang hidup di pantai, Talang Mamak di Bukit Tiga Puluh dan yang ketiga Orang Rimba. Asalnya, menyebutkan ada dua teori. Teori Batang Hari ke Sungai Lilin, itu berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Sementara Jambi Bagian utara, itu berasal dari Pagaruyung”.

Tokoh Warga Suku Anak Dalam, Pengedum Tampung menyebutkan Suku Anak Dalam atau dia sebut Orang Rimba sampai sekarang masih tetap hidup dari hutan ke hutan.

“Rimba adalah rumah kami. Tapi kami terpaksa berpindah-pindah agar bias menjaga keberadaan hutan. Hutan yang sudah tebang, ditinggal, nantinya ketika mereka sudah kembali. Alasan lain orang rimba berpindah-pindah karena tradisi Belangun. Belangun, salah satu dari kita yang meninggal, maka harus pergi. Tujuannya untuk menghindari kesedihan dari seseorang yang sudah meninggal” kata Pengendum Tampung.

Pengendum mengatakan, seiring dengan perjalan waktu sekarang orang rimba sudah mulai terbagi-bagi.

“Orang rimba adalah suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Sekarang terbagi-bagi, misalnya Orang Rimba Batin, Batin 1- 9, Orang Rimba Bukit Tiga Puluh dan Orang Rimba Singkut. Singkut yang sudah kehabisan hutan. Sehingga mereka tidak nyaman dan sering digusur” tuturnya.

Meski tinggal di Rimba, tapi Suku Anak Dalam memiliki aturan hidup yang jelas.

“Orang tidak mengakui aturan Negara. Orang rimba hanya punya hokum adat yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Misalnya Tanah bedewa atau Tuhan Orang Rimba. Ada ritual adat Behelo, memanggil-manggil dewa. Begitu juga dengan aturan tentang mengatur isi hutan” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jambi merilis jumlah populasi Suku Anak Dalam itu cukup banyak. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Haris AB menyebutkan, sedikitnya 4513 KK Suku Anak Dalam.

“Berapa jumlah desa di Provinsi Jambi, 57 Desa, Kecamatan 36, lokasi 71” kata Haris.

Alih Fungsi Lahan

Tokoh warga Suku Anak Dalam, Pengedum Tampung menyebutkan, kini eksitensi kebudayaan mereka mulai terusik. Ini seiring dengan pembabatan hutan besar-besaran di kawasan mereka. Misalnya di kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) mengancam kelangsungan hidup Suku Anak Rimba atau Suku Kubu. Ratusan suku asli yang sangat bergantung pada hasil hutan itu semakin terjepit karena porak-porandanya habitat hidup mereka.

Berdasarkan data sensus Komunitas Konservasi Indonesia (Warsi), sedikitnya terdapat 550 jiwa Suku Anak Rimba yang hidup di sekitar TNBT. Secara keseluruhan diperkirakan ada 4.000 jiwa Suku Anak Rimba yang tersebar di sejumlah hutan perbukitan di TNBT dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

Konflik pun tak bisa dihindari setiap saat antara pengembang dan warga Suku Anak Dalam. Salah satunya pernah terjadi dengan PT.Wira Karya Sakti ujar Pengendum Tampung.

Manager CSR PT.Wira Karya Sakti, Mochamad Ridwan Nuryadi tidak menampik adanya penolakan Suku Anak Dalam denga kehadiran pengembang maupun perusahaan tambang dan sejenisnya. Tapi ia mengklaim tidak merusak keberadaan etnis SDA. Bahkan ia menyebutkan PT WKS telah membina warga Suku Anak Dalam.

“Marginalisasi bukan ketika perusahaan ada. Itu terjadi ketika kawasan hutan itu dibagi menjadi HPH. Sementara HTI itu konsensi baru kemudian diberikan ke HPH. Hingga kontak kami belum terlalu lama. Namun memang ada pergesakan dengan Suku Anak Dalam” kata Ridwan.

Tapi ia mengklaim tidak merusak keberadaan etnis SDA. Bahkan ia menyebutkan PT WKS telah membina warga Suku Anak Dalam.

“Perusahan telah berkontribusi merubah pola hidup mereka lebih baik. Kita fasilitasi dengan memperoleh pendidikan. Kami pun telah menyediakan lahan konservasi bagi mereka” kata Ridwan.

Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan sengketa lahan antara SDA dan Perusahaan pengembang akan selalu menjadi tugas pemerintah. Tapi itu bisa ditangani selama masih tetap menghargai keberadaan mereka. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, Haris AB menyebutkan, SDA memiliki komitmen yang cukup tinggi. Sehingga sikap seperti itu menunjukan masih ada negosiasi yang bisa ditempuh.

Suku Anak Dalam Merasa Tidak Dianggap Pemerintah

Bagi Suku Anak Dalam menjadi bagian Indonesia merupakan satu kebanggan. Tapi rasa senang itu akan semakin lengkap bagi mereka jika keberadaan mereka tidak diusik. Tokoh Suku Anak Dalam Pengendum menegaskan, modernisasi jangan sampai merusak kultur yang sudah dipertahankan nenek moyangnya sejak dari dulu.

“Sebenarnya harapan kami. Semoga selamanya orang rimba tidak berharap pada Negara. Buat apa kita berharap sama negara sementara pemerintah tidak menghargai keberadaan kita’ kata Pengendum.

Pengendum mencontohkan ketika pemerintah membuka Taman Nasional di Bukit Dua Belas.

“Ketika pemerintah menjadikan Bukit Dua Belas menjadi Taman Nasional, kenapa tidak mengajak serta Orang Rimba. Padahal Orang Rimba jauh lebih paham cara menjaga Hutan’ tegas dia.

Sumber :
http://www.kbr68h.com/berita/nasional/39606-suku-anak-dalam-lelah-berharap-kepada-negara