Home

Kamis, 9 Agustus 2012
Penyelesaian Konflik Secara Damai atas Tanah Ulayat Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu

Pekanbaru, scale Up - Konflik sumber daya alam/agraria yang terjadi di Provinsi Riau berpotensi menjadi konflik yang lebih besar jika tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah. Salah satunya dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

Sejak dari zaman dahulu kala, masyarakat ini telah menguasai dan mengelola wilayah dimaksud sebagai tempat perladangan . Awal mula sengketa terjadi ketika ada pinjam pakai kawasan hutan produksi antara Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Riau dengan Mabes ABRI U.b Komandan Pangkalan TNI AU Pekanbaru untuk Air Weapon Range tahun 1987, yang mana wilayah ini didiami oleh anak kemenakan Dt. Rajo Melayu Dusun Kampung Pertemuan sebanyak 85 Kepala keluarga. Dengan demikian, secara tidak langsung anak kemenakan Dt. Rajo Melayu tergusur dan harus meninggalkan kampung asal mereka sehingga tercerai berai. Apalagi semenjak keluarnya SK.Menhut/249/KPTS.II/98 yang memberi hak kelola kepada PT. PSPI yang juga mengelola tanah ulayat Dt. Rajo Melayu seluas 4500 Ha.

Saat ini anak kemenakan Dt. Rajo Melayu telah lama memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah ulayat kampung asal dengan membuat pondok-pondok dan musholla di batas-batas areal konsesi HTI PT.PSPI. Anak kemenakan Dt. Rajo Melayu telah pula menanami areal itu dengan karet dan tanaman palawija seluas ± 100 Ha yang termasuk dalam wilayah kedatukan Dt.Rajo Melayu Kampung Pertemuan Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu, dengan harapan anak kemenakan Dt. Rajo Melayu bisa berkumpul kembali di Kampung Pertemuan dan bisa mengelola tanah ulayat untuk perladangan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari penyelesaian secara damai, mulai dari menyurati camat, polres kampar, bupati, hingga Dewan Kehutanan Nasional. 

Munculnya surat pemberitahuan dari PT.PSPI atas permasalahan ini, membuat masyarakat resah dan seringkali ada ancaman agar membongkar pondok-pondok dengan alasan mereka telah mendapat izin kelola. Sementara itu di lain pihak, unsur Muspika dan Muspida telah pula mengharapkan persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan musyawarah.

Atas dasar itu, kami menyesalkan  tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan beranggapan bahwa perusahaan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu, kami menuntut :

  1. Perusahaan menunjukkan legalitas perizinan;
  2. Perusahaan menunjukkan hasil tapal batas yang dibuat;
  3. Keluarkan Tanah Ulayat Dt. Rajo Melayu dari konsesi seluas 4500 Ha.

Kronologis

Pada 6 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, sedikitnya 30 orang karyawan  dan security PT. PSPI mendatangi posko warga yang mengklaim lahan seluas 4500 ha sebagai tanah ulayat Dt. Rajo Melayu yang berada dalam konsesi PT. PSPI. Rombongan PT. PSPI ini didatangkan dari Perawang untuk berpatroli dan melakukan pembongkaran posko- posko yang didirikan oleh anak kemenakan Dt. Rajo Melayu Kenegerian III Koto Sebelimbing Desa Siabu.  Para karyawan dan security meminta masyarakat meninggalkan lokasi karena sudah meresahkan dan menyebabkan tanaman akasia terbakar.

Pembongkaran ini seakan-akan dipaksakan karena terlihat dari upaya Dt. Rajo Melayu yang beritikad baik menyelesaikan masalah ini secara damai. Dt. Rajo Melayu telah mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan Muspida dan Muspika Kabupaten Kampar juga menginginkan permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan damai. Sebelumnya juga terjadi pertemuan antara Dt. Rajo Melayu, Lembaga Adat Kampar dan Kapolres Kampar yang menyepakati agar pihak perusahaan dan anak kemenakan Dt. Rajo Melayu saling menahan diri hingga ada penyelesaian. Namun pihak perusahaan pada sekira pukul 15.00 Wib malah merobohkan tujuh pondok yang selama ini dijadikan sebagai hunian warga untuk menjaga ladang. Pembongkaran ini berlangsung cukup lama hingga pukul 20.00 Wib dan, security masih berjaga-jaga di lokasi tersebut.

Pada 7 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 Wib, masyarakat mencoba masuk ke lokasi melihat perkembangan di lapangan, namun masyarakat sudah tidak diperbolehkan masuk jika tidak ada kepentingan serta jalan masuk ke lokasi sudah ditutup dengan menggunakan kayu, container, dan pos-pos jaga security.

Pada tahun 2012 ini sudah terjadi dua kali pembongkaran dan satu kali pencabutan tanaman warga oleh pihak perusahaan. Pembongkaran pertama terjadi pada bulan April yang lalu, dan pencabutan tanaman karet serta palawija dilakukan pada pertengahan bulan Juli yang lalu. Pembongkaran ini diawali dari surat himbauan oleh perusahaan agar masyarakat yang membuat posko di dalam konsesi perusahaan meninggalkan lokasi, jika tidak di indahkan maka perusahaan akan melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum.

contact person :  
Dt. Rajo melayu, saripudin (082169351450)
Jufri (085271942556)
Ginting - saksi mata (081361167301)