Home

Rabu, 11 Juli 2012
INFO JAMBI
Pelatihan Negosiasi untuk Solusi Penyelesaian Konflik bagi Masyarakat di kawasan Proyek Restorasi Ekosistem Sumatera

jambi-reki1 jambi-reki2 jambi-reki3

Scale Up, Jambi - Membangun penguatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik sangat diperlukan, sehingga kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan negosiasi bagi masyarakat perlu digalakkan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuannya dalam melakukan negosiasi, dan mendorong mereka untuk berinisiatif menyelesaikan konflik yang terjadi secara bijak.

Dalam rangka penguatan kapasitas tersebut, pada 11 – 12 Juli 2012 diselenggarakan pelatihan negosiasi bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan proyek Restorasi Ekosistem Sumatera, Propinsi Jambi. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik dengan proyek Restorasi Ekosistem.

Diketahui bahwa setelah dilaksanakan kesepakatan solusi perubahan iklim pada pertemuan tingkat dunia beberapa waktu yang lalu, maka proyek solusi perubahan iklim pada Restorasi Ekosistem di Sumatera dapat membawa dampak konflik sosial yang luas, dan dapat mengakibatkan posisi masyarakat semakin lemah.

Tujuan pelatihan ini diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal dalam melakukan negosiasi dan memahami standar FPIC. Mereka diharapkan mampu berbagi informasi dan pembelajaran bersama antar masyarakat dalam melakukan partisipasi pembangunan yang berdampak pada kehidupan. Selanjutnya adalah mendorong inisiatif dan belajar bersama untuk penyelesaian konflik di wilayah proyek restorasi ekosistem Sumatera.

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di Kota Jambi Hotel Cosmo, diikuti oleh peserta yang berasal dari utusan Desa Bungku, Tanjung Mandiri, Simpang Macan, Sako Suban dan beberapa pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Ormas. Sedangkan narasumber berasal dari Pusaka, FPP dan Scale Up.

Menurut Wakil Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, setelah menyampaikan pembukaan acara terkait latar belakang kegiatan, tujuan, peserta narasumber, dan proses pelaksanaan selama 2 hari, ia mengharapkan agenda ini menjadi awal dari komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik.

Dalam agenda kegiatan, ada beberapa hal yang penting terungkap, antara lain adalah masyarakat harus diberikan ruang untuk pengelolaan kawasan hutan – berdasarkan kepastian pengelolaan jangka panjang. Kemudian adalah adanya keterbukaan atas kepemilikan - dengan argumentasi dan asumsinya – dan adanya kepastian kelola selama 35 tahun yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan hak milik. [SU-Mom]