Home

Kamis, 14 Juni 2012
Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Menuju Hak Kelola
Oleh : Romes Irawan Putra

Pengelolaan hutan masih dihadapkan pada masalah klasik yang sampai saat ini masih belum terpecahkan, yaitu bagaimana hutan negara dapat ditetapkan dan diakui atas luas dan batas-batasnya dan bagaimana manajemen hutan berada dalam lingkungan yang kondusif dan terbebas dari belenggu ekonomi biaya tinggi. Dua masalah tersebut dapat dianggap sebagai penghambat pembangunan kehutanan yang proinvestasi dan pro terhadap masyarakat yang kini dijadikan dasar pembaharuan kebijakan kehutanan. Berbagai kesempatan dalam pembaharuan kehutanan dipergunakan oleh berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian masalah pengelolaan hutan.

Seperti yang kita ketahui, Menteri Kehutanan telah menetapkan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap di Propinsi Riau pada 21 September 2010 yang lalu, menjadi salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan karena organisasi KPHP Tasik Besar Serkap adalah organisasi perangkat daerah. Salah satu peran strategis pembentukan KPH di Propinsi Riau adalah optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan. Keberadaan KPHP Tasik Besar Serkap merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan hutan secara tepat. Bahkan tidak sulit lagi, karena pemerintah pusat sudah memberikan peluang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dengan adanya kebijakan model pengelolaan hutan bagi masyarakat, pemerintah bermaksud memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga ekonomi masyarakat dan desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peta arahan KPHP Tasik Besar Serkap, masyarakat bisa melakukan pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPH yang meliputi dua kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Oleh sebab itu, Scale Up merasa perlu untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang fungsi dan tujuan KPH kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada dalam kawasan KPH. Salah satunya adalah masyarakat Desa Penyengat yang berpeluang mendapatkan akses pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Berikut ini penjelasan singkat tentang pengelolaan hutan bagi masyarakat di dalam wilayah KPH.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan (PP. 6/2007 Bab 1 Pasal 1:19). Silvikultur sendiri merupakan cara utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki, yang disesuaikan dengan lingkungan setempat. Departemen kehutanan telah merespon upaya memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pembangunan HTR juga telah dipayungi produk hukum yakni PP No.6/2007 tentang HTR yang khususnya pasal 40 dan 41, di mana pasal ini menyebutkan mengenai penetapan areal HTR, akses lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu. Dasar hukum HTR adalah Peraturan menteri Kehutanan Republik Indonesia No. PP.55/Menhut-II/2011 tentang tata cara permohonan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman.

Hutan Desa (HD) mengacu pada penjelasan UU 41/1999 tentang kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5. Hutan Desa adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya di dalam PP. 6/2007 tentang hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Hutan Desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan desa. Inisiatif Hutan Desa sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1999, bertepatan dengan disahkannya UU. 41/1999 tentang kehutanan. Dengan pengembangan hutan desa diharapkan desa- desa yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan hutan bisa membangun skema pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dasar hukum Hutan Desa adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau community forestry menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 31 tahun 2000 adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Dasar hukum HKm sendiri adalah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.52/Menhut-II/2011 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan.

Melihat ini, Scale Up datang kepada masayarakat Desa Penyengat untuk menyampaikan informasi terkait KPH dan peluang masyarakat mendapatkan hak kelola yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Setelah penyampaian informasi ini, masyarakat dan pemerintah Desa Penyengat sepakat untuk merebut hak kelola yang berada dalam wilayah KPH dan administrasi Desa Penyengat. Menurut Kepala desa Penyengat Abet, masyarakat dan pemerintah desa harus siap merebut peluang hak kelola ini karena merupakan peluang yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga hutan untuk masa depan anak cucu. Selanjutnya masyarakat Desa Penyengat melalui tokoh adat dan kepala desa meminta kepada Scale Up agar bisa memfasilitasi instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk menyampaikan secara rinci fungsi dan tujuan KPH agar tidak ada benturan kepentingan, (27/04/2012).

Setelah informasi itu tersampaikan dengan baik, maka pemerintah Desa Penyengat menginisiasi pertemuan/ lokakarya kampung dan berharap bekerjasama dengan Scale Up sebagai narasumber dan memfasilitasi dinas Kehutanan Propinsi Riau menjadi narasumber utama dengan tema Tujuan dan Fungsi KPH. Selanjutnya pemerintah desa, masyarakat, dan Scale Up mulai melakukan persiapan teknis pertemuan (9- 13 Mei 2012). Pertemuan tersebut disepakati pada tanggal 2 juni 2012 di gedung Desa Penyengat.

Tepatnya pada Sabtu, 2 juni 2012, lokakarya bertemakan tujuan dan fungsi KPH di mulai, dengan narasumber utama dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Scale Up. Kegiatan ini dihadiri sedikitnya 40 orang warga Penyengat yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuda, kelompok perempuan, dan tokoh agama.

Pertemuan ini dibagi atas dua sesi, sesi pertama penyampaian tujuan dan fungsi KPH yang dipaparkan oleh Bapak Prayot selaku perwakilan Dinas Kehutanan Propinsi Riau dari Bidang Planologi serta paparan dari Scale Up tentang adanya peluang bagi masyarakat Desa Penyengat untuk mendapatkan hak kelola hutan berbasis masyarakat. Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi umum tentang permasalahan yang terjadi, seperti konflik masyarakat dengan perusahaan, konflik tapal batas serta pengakuan terhadap suku asli Anak Rawa oleh Pemerintah Daerah Siak. Setelah masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada, maka dicari secara bersama solusi penyelesaiannya. Dengan demikian, muncul upaya- upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan membuat Tim Desa yang nantinya akan di-SK-kan oleh Kepala Des,a dan pastinya tim tersebut ditunjuk oleh masyarakat secara langsung. Tim yang akan dibentuk dibagi berdasarkan hasil dari pertemuan ini, yakni Tim Penyelesaian Tapal Batas, Tim Pemetaan Partisipatif Wilayah Kelola, Tim Legislasi yang akan mendorong pengakuan suku asli Anak Rawa dan Pengajuan Hak kelola, dan terkahir adalah Tim Penyelesaian Konflik.

Setelah pertemuan usai, informasi terkait peluang masyarakat untuk mendapatkan hak kelola sudah didapatkan dengan akurat, kemudian masyarakat sepakat akan mendakan pertemuan umum musyawarah masyarakat guna membahas fungsi pokok dan peran Tim Desa. Pertemuan masyarakat ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dan membuat kesepakatan bersama serta cara kerja Tim Desa.