Home

Senin, 19 November 2012
DKN Tengahi Konflik Warga-PT PSPI

Salo, Tribun Pekanbaru – Konflik pertanahan (tenurial) antara perusahaan dengan masyarakat adat yang terjadi tanah ulayat Anak Kemenakan Datuk Rajo Melayu, mendapat prioritas penanganan dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

Lembaga ini turun ke lapangan secara khusus di lokasi yang dipersengketakan, Desa Siabu, Kecamatan Salo, Jumat (16/11) pekan lalu. Kedatangan DKN guna mengumpulkan data lapangan seputar konflik lahan seluas 4.500 hektare yang diklaim menjadi areal konsesi PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI). Perusahaan ini diduga supplier untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) anak grup dari Asia Pulp and Paper (APP).

Dari kunjungan DKN tersebut, disimpulkan PT PSPI tak memiliki tata batas administrasi dan belum juga melakukan tata batas partisipatif. Tim DKN berjumlah dua orang itu datang dari Jakarta. Sebagaimana diketahui, DKN wilayah kerjanya khusus mengurus persoalan di kawasan hutan adalah lembaga bentukan bersama antara Non-Government Organization (NGO), Kementerian Kehutanan dan Akademisi.

Ketua Komisi Konflik Lahan DKN, Jomi Hendrik di lokasi menyebutkan, tujuan kedatangan mereka setelah mendapat laporan masyarakat untuk mengkaji kepemilikan lahan. Tinjauan ke lokasi mengumpulkan data seputar kekuatan legalitas non-formal dimiliki Anak Kemenakan Datuk Rajo Melayu.

“Kita ingin melihat nilai historis, apakah lahan konflik benar-benar dikuasai Datuk Rajo Melayu,” jelasnya kepada Tribun.

Berdasarkan pantauan, utusan DKN itu mengamati sekeliling lahan konflik yang terhampar luas. Menurutnya, tinjauan historis merupakan unsur bisa menguatkan klaim Anak Kemenakan atas tanah ulayat Kenegerian Empat Koto Sebelimbing.

Pasalnya, Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menyinggung tentang Tanah Ulayat. “Walau dalam undang-undang pokok agraria dan Perda (Kampar) telah diatur,” tuturnya.

Jomi mengungkapkan, hasil tinjauan menunjukkan, Datuk Rajo Melayu memiliki tinjauan historis yang kuat atas lahan dikuasai PT PSPI saat ini, jauh sebelum perusahaan perkayuan itu beroperasi.

Tim DKN menemukan, diantaranya, pemakaman Datuk Rajo Melayu pertama bernama Zainal Abidin. Kemudian pohon durian berusia ratusan tahun serta Kampung Pertemuan, Desa Siabu, Salo dulu menjadi tempat bermukim keturunan Datuk Rajo Melayu.

Jomi menjelaskan, memang benar perusahaan sudah memperoleh legalitas izin dari Menteri Kehutanan. Ia mengakui, pemerintah saat mengambil keputusannya dalam penyelesaian konflik hanya mempertimbangkan unsur yuridis formal. Sehingga, masyarakat adat kerap merasa dirugikan.

Berdasarkan data-data tertulis diterima DKN, PT PSPI ternyata belum memiliki peta tata batas partisipatif. Hal itu dikuatkan dengan hasil tinjauan ke lokasi. Menurutnya, tata batas partisipatif harusnya menjadi vital harus dipenuhi perusahaan dalam mengurus izin.

Ia mengasumsikan, ketiadaan tata batas partisipatif adalah penyebab bergulirnya konflik dengan masyarakat. Jomi menjelaskan, peta tata batas partisipatif adalah bentuk pengakuan perusahaan terhadap tanah ulayat.

Sebab, dalam peta tercantum batas-batas lahan konsesi perusahaan dengan lahan milik masyarakat atau tanah warisan adat. Ditanya apakah Menteri Kehutanan RI tidak salah karena telah menerbitkan izin meski peta tata batas tidak ada, ia belum bisa beri penjelasan.

“DKN akan coba untuk menemukan solusi terbaik. Setelah data dipelajari, DKN akan menghasilkan rekomendasi kemudian diserahkan ke Menteri,” kata Jomi sambil tertawa dan tak mau berkomentar terlalu jauh.

Menurut Jomi, dari tujuh rekomendasi terkait konflik yang diberikan DKN, seluruhnya Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Satu diantaranya, tuturnya, konflik di Pulau Padang, Kepulauan Meranti.

Fokus pada nilai historis, Saripudin Datuk Rajo Melayu mengatakan, ia tidak ingat secara pasti usia makam, pohon durian dan perkampungan tersebut. “Yang pasti usianya sudah ratusan tahun,” katanya dan Jomi Hendrik pun menganggukkan kepala (ndo)