Home

Kamis, 20 Desember 2012
Kapolri: Kurangnya Alat Ukur Tanah Ikut Picu Konflik Lahan

KBR68H, Jakarta - Minimnya peralatan untuk mengukur lahan di Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya konflik lahan. Kepala Kepolisian Indonesia Timur Pradopo mengatakan, hingga saat ini belum ada metode yang dapat mengukur lahan secara akurat dan cepat, kecuali dengan alat ukur tanah.

"Yang dihitung itu tanah yang ribuan hektar, ratusan ribu hektar, hingga jutaan hektar. Bagaimana cara mengukurnya itu? Mau pakai satelit atau menggunakan teknologi biasanya, ada kecenderungan berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga sebaiknya masalah ini diselesaikan secara komprehensif," kata Timur Pradopo.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mengeluarkan perizinan, maka ketika kasus itu dalam penyidikan atau penyelidikan polisi, yang diizinkan itu belum tentu sesuai dengan peta."

Badan Pertanahan Nasional BPN mencatat hingga saat ini masih ada 4,000 kasus sengketa lahan yang belum selesai. Jumlah itu merupakan kasus yang terjadi selama belasan tahun terakhir. Setengah dari jumlah itu merupakan konflik warga dengan perusahaan, dan lainnya konflik antarkeluarga.

Alat ukur tanah atau ukur wilayah disebut Teodolit. Beberapa laporan menyebutkan BPN di daerah kekurangan alat ukur tanah, termasuk minimnya tenaga yang bisa mengoperasikan alat ukur itu. Sementara di masyarakat juga banyak keluhan pegawai BPN kerap mempersulit atau mencari-cari alasan keluarnya alat ukur untuk mengukur tanah warga.

Sumber :
http://www.kbr68h.com/berita/nasional/43074-kapolri-kurangnya-alat-ukur-tanah-ikut-picu-konflik-lahan