Home

Ahad, 28 Oktober 2012
Klaim Areal Moratorium Hutan Alam APP Tak Sesuai Fakta
Oleh Sapariah Saturi

www.mongabay.co.id - PRODUSEN raksasa kayu Indonesia, PT Asia Pulp and Paper (APP) memberikan data jauh dari kenyataan mengenai area moratorium penyiapan lahan hutan alam pada konsesi ‘milik’ mereka maupun pemasok di Sumatera dan Kalimantan. Fakta di lapangan, ‘hutan alam’ yang disiapkan seluas hampir 200 ribu hektar itu ternyata mayoritas berkonflik dengan masyarakat.

Demikian laporan Greenomics Indonesia yang dirilis 22 Oktober 2012, berjudul “Mengapa Asia Pulp and Paper (APP) direkomendasikan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia untuk merevisi “APP Sustainability Roadmap 2020 and beyond?”

Laporan Greenomics menyebutkan, areal moratorium penyiapan lahan pada hutan alam di sembilan konsesi seluas 198.841 hektar mayoritas sudah tidak lagi hutan alam tapi areal berkonflik dengan masyarakat. Jadi, tidak tepat jika disebutkan sebagai areal moratorium penyiapan lahan pada hutan alam dalam pembangunan HTI seperti yang disebutkan dalam APP Sustainability Roadmap.

APP mengakui, sebagian besar areal moratorium itu berupa belukar atau lahan garapan masyarakat (lahan berkonflik karena dikuasai pihak ketiga), namun masih ada sebagian kecil berupa hutan alam. APP menyebutkan, ada areal hutan alam seluas 204 hektar berada satu blok, tidak terpencar-pencar, yang terkena kebijakan moratorium. “Dengan luas izin sembilan HTI milik APP seluas 1.082.934 hektar, areal moratorium hutan alam yang benar-benar masih berupa tutupan hutan alam dan berada dalam satu blok hanya 204 hektar, tentu klaim moratorium hutan alam itu tidak tepat,” tulis laporan itu. Areal 204 hektar itu terdapat di konsesi HTI milik APP, yakni PT Satria Perkasa Agung Unit Merawang.

Greenomics meminta kepada APP untuk merevisi APP Sustainability Roadmap mengingat mayoritas tutupan areal moratorium itu bukan hutan alam seperti dalam roadmap mereka. Terlebih, mayoritas areal moratorium berkonflik dengan masyarakat.

Temuan Greenomics sama dengan beberapa yang sudah diumumkan oleh Eyes on the Forest, pada Juli 2012. Muslim Rasyid, koordinator Jikalahari dan anggota Eyes on the Forest menyatakan, analisis mereka menemukan tak ada hutan alam yang tersisa untuk diterapkan dalam kebijakan baru APP di Riau. “Kami percaya kebijakan baru APP tidak menawarkan manfaat konservasi untuk hutan di luar Riau sekalipun.”

Koordinator Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi mengatakan, laporan ini berdasarkan hasil analisis spasial yang mengacu pada data deliniasi mikro, rencana kerja usaha (RKU), dan rencana kerja tahunan (RKT) pada masing-masing HTI APP.

“Kementerian Kehutanan pun merekomendasikan APP untuk revisi kebijakan moratorium mereka agar menyelaraskan dengan fakta lapangan dan data yang dalam dokumen deliniasi mikro, RKU, dan RKT.”

Laporan itu meminta agar The Forest Trust (TFT) sebagai pihak yang terlibat dalam merancang APP Sustainability Roadmap menghormati rekomendasi Kementerian Kehutanan itu, dengan bersama APP merevisi roadmap itu. “Jika tidak direvisi, maka roadmap itu dapat dikatakan sebagai roadmap yang substansinya melakukan pembohongan publik.”

Menurut Vanda, permintaan Greenomics dan rekomendasi Kementerian Kehutanan merevisi APP Sustainability Roadmap ini harus dilihat sebagai upaya mendukung dan memperkuat substansi roadmap agar tidak mengandung unsur pembohongan publik.

APP mengumumkan Sustainability Roadmap pada Mei 2012, sebagai bagian dari upaya mengeluarkan serat bersumber dari hutan alam pada 2015. Target pelaksanaan hanya pada hutan konsesi APP, meskipun pemasok diharapkan melakukan penilaian HCVF pada kepemilikan mereka di tahun yang sama.

Inisiatif ini merupakan respon terhadap kritik dari organisasi-organisasi lingkungan atas praktik pengelolaan hutan APP. Mulai dari WWF ke Rainforest Alliance lalu Greenpeace. WWF memperkirakan, APP dan pemasok telah menghancurkan 2 juta hektar hutan di Sumatera sejak 1984, termasuk habitat penting bagi harimau yang terancam punah, gajah, orangutan, dan badak. Konversi ini juga mendorong emisi gas rumah kaca cukup besar. Dengan satu perkiraan, emisi karbon dioksida dari industri pulp dan kertas Indonesia 600 juta ton per tahun, atau lebih dari total emisi deforestasi di Amazon, Brasil.

Protes dari kelompok lingkungan memukul APP. Kampanye Greenpeace sangat mempengaruhi puluhan pelanggan utama APP- termasuk Xerox, Kraft, National Geographic, Mattel, dan Carrefour, dan lain-lain dalam beberapa tahun terakhir. WWF juga telah menerbitkan serangkaian laporan yang menunjukkan, APP gagal mematuhi tiga sasaran masa lalu untuk pentahapan keluar penebangan hutan. Salah satu komitmen sebelum itu, adalah menerapkan HCVF sebagaimana ditentukan dalam program SmartWood Rainforest Alliance. APP melanggar janji ini pada 2005 dan 2006. Rainforest Alliance mengakhiri perjanjian dengan APP tahun 2007. The Forest Stewardship Council (FSC) pun mengakhiri hubungan dengan APP.

Mengingat beragam catatan ini, respon masyarakat terhadap inisiatif lingkungan APP cukup hangat. Sebagian berharap kali ini mungkin berbeda untuk APP, salah satun The Forest Trust, sebuah kelompok yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dari rantai pasokan mereka. Bulan lalu, seperti dikutip dari Mongabay.com, TFT mengungkapkan, bekerja dengan APP untuk melaksanakan dan memantau program keberlanjutan baru raksasa kertas ini.

Keterlibatan TFT penting karena berjalan cukup baik di anak perusahaan Sinar Mas yang lain, Golden Agri Resources (GAR). Pada 2011, TFT membantu GAR, produsen sawit terbesar di Indonesia juga satu grup dengan APP, menetapkan kebijakan konservasi hutan dengan mengecualikan konversi lahan yang memiliki lebih dari 35 ton karbon.

Apakah TFT bisa melakukan hal sama dengan APP masih harus dilihat. APP pun bersikeras akan membuat lembaran baru. “Untuk membantu membawa perubahan positif, kami bekerja sama baik di Indonesia dan China dengan TFT, yang memberikan nasihat, bimbingan, peningkatan kapasitas serta pemantauan pada isu-isu sekitar nilai hutan konservasi tinggi, hutan stok karbon tinggi, pembukaan lahan gambut, konflik masyarakat serta masalah operasional lain yang mempengaruhi kinerja lingkungan dan sosial,” kata APP dikutip dari Mongabay.com.

Sumber :

http://www.mongabay.co.id/2012/10/28/klaim-areal-moratorium-hutan-alam-app-tak-sesuai-fakta/