Home

Sabtu, 30 Juni 2012
Jangan Latah Sebut Tanah Ulayat
Tenas : Ada Tiga Status Tanah di Riau
Diskusi LAM Riau Mencari Solusi Konflik Tenurial

PEKANBARU, TRIBUN - Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Tenas Effendy, mengingatkan, selama ini terjadi kekeliruan pada berbagai kalangan mengenai defenisi tanah ulayat yang berlaku dalam adat istiadat di Propinsi Riau.

Tenas menyatakan, tidak semua tanah-tanah di Riau memiliki status tanah ulayat. Tanah ulayat, tuturnya, merupakan milik suku-suku asli, seperti Talang Mamak, Bonai, sakai, Akit, Duano dan lainnya. "Sedangkan di Riau Pesisir, sama sekali tidak ada istilah tanah ulayat, melainkan tanah hikayat. Untuk di Riau, tanah ulayat diatur dalam adat mereka, seperti di Kampar, kuantan," jelas Tenas, Jumat (29/6), saat berdiskusi di ruang pertemuan lantai II Gedung LAM Riau.

Peraih gelar doktor kehormatan dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini menjelaskan, di wilayah Riau Pesisir, seperti di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak, dan sebagainya, itu berlaku tanah hikayat.

Tanah ini, tuturnya, diberikan oleh Sultan kepada suatu Komunitas didasari apa isi dari surat diberikan oleh kerajaan kepada mereka.

"Kita punya konsep sendiri, kerajaan zaman dulu mengatur itu semua. Tanah hikayat, diluar tanah ulayat, diberikan sultan kepada sebuah komunitas. Kekuatan hukum tergantung isinya, misal sampai habis masa jabatannya," ungkap tenas.

Tidak hanya itu, konsep pertanahan di Riau, tuturnya, juga mengenal tanah ayat. Tanah ini merupakan tanah tumbuh, tanjung, dengan kepemilikan murni punya sultan. "Ini terserah sultan mau dikasih atau mau diapakannya. Ini tanah kepemilikan sultan," jelasnya.

Dengan demikian, jelasnya, hukum yang berlaku di tanah ulayat tidak bisa berlaku di tanah berstatus hikayat ataupun ayat. Demikian juga sebaliknya. Seorang batin menjual tanah ulayat dikategorikan tidak sah. untuk menjual tanah ulayat diputuskan melalui musyawarah mufakat dan harus diketahui kades.

"Ini jangan salah penafsiran. Tanah ulayat punya suku. Batin mengelola tanah hikayat, bukan pemilik tanah ulayat, itu milik komunitas," katanya secara gamblang.

Tenas menjelaskan, dalam konsep kemelayuan, tanah itu merupakan harkat martabat paling utama, baru sumber budaya masyarakat dan sumber nafkah. "Orang adat mengikuti alur dan patutnya sesuai dengan kaidah hukum-hukum adat berlaku," ujarnya.

Dalam diskusi selama dua jam kemarin, juga dipaparkan konflik berlatar belakang sumberdaya alam atau tanah di Riau. Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali, mengatakan, di dalam kawasan hutan, BPN tidak memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat, itu kewenangan Kemenhut.

Diskusi ini, tutur Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Al Azhar, mencoba mengubah imej lembaga adat bukan lagi menara gading. LAM sudah seharusnya mengambil peran menjadi solusi mengatasi konflik pertanahan yang kerap terjadi di Riau.

"Balai adat, lembaga adat bukan lagi di menara gading. Kami ingin menjadi mitra bagi jurnalis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Riau. Harus ada sinergi di antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah," jelasnya. (rzi)