Home

Sabtu, 30 Juni 2012
Scale Up Ungkap Fakta Pemicu Konflik

Pekanbaru (RP) - Persoalan agraria yang banyak merenggut korban jiwa dinilai karena banyak faktor. Fakta-fakta konflik agraria ini diungkapkan Ketua Scale Up (Sustainable Social Development Partnership), Ahmad Zazali bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan komunitas jurnalis di Riau dalam pertemuan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Jumat (29/6) di Balai Adat Riau.

Fakta-fakta itu, menurutnya dihimpun mulai tahun 2008 hingga 2010. Dibeberkannya, dalam pembangunan Riau, pedoman yang digunakan masih menggunakan dua peta. Pertama, peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1986 sebagai acuan dalam menentukan alokasi pembangunan di Riau. Peta ini hanya memberikan ruang yang bisa digunakan masyarakat sekitar 2,07 persen berdasarkan SK Memhut nomor 173/Kpts-II/1986.

Kedua, peta RTRWP Riau berdasarkan Perda nomor 10 tahun 1994, yang dialokasikan hanya 4,7 persen dari luas Riau 8,5 juta hektar lebih. Selebihnya adalah kawasan hutan yang penggunaannya harus mendapatkan izin Menhut.

Kalau menurut peta ini, kantor gubernur pun masuk kawasan hutan, jelasnya.

Sementara setiap pembangunan harus mengacu peta TGHK, karena belum ada perubahannya. Alokasi ini terbilang sangat kecil. Areal lain yang digunakan masyarakat adalah Hutan Tanaman Produksi yang bisa dikonversi dengan izin Menhut. Karena masuk kawasan hutan. Peruntukan lahan di Riau berdasarkan peta Kehutanan Riau, luasan kawasan hutan lebih besar yakni mencapai 79,65 persen. [dac]