Home

Selasa, 2 April 2013
Caplok Lahan, DPRD Rohil Panggil PTPN IV Sumut

DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat dengan PTPN IV Sumut. Perusahaan plat merah tersebut dituding mencaplok 637 hektar lahan warga Rohil.

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI - Carut-marut lahan perusahaan kembali terjadi diwilayah perkebunan PTPN IV Sumatera Utara. 637 ha lahannya masuk wilayah Rohil. Kondisi itu terungkap saat hearing lanjutan Komisi I DPRD Rohil Selasa (2/4/13) dengan PTPN IV, Pemkab Rohil, Kepenghuluan Panipahan Laut, BPN di gedung DPRD, hearing serupa sudah pernah dilakukan (26/3/13) lalu.

Pemimpin hearing Ketua Komisi I DPRD Rohil Dedi Humadi pada awalnya memaparkan alasan memanggil pihak PTPN IV, terkait penyerobotan lahan milik mayarakat Pasir Limau Kapas oleh PTPN IV, sedangkan izin operasi perusahaan itu berada di Sumatera Utara.

Pihak PTPN IV diberi kesempatan memberi penjelasan melalui Abd Wahid Rambe, Kepala Hukum dan Pertanahan didampingi Jimmi Silalahi, dan mereka mengakui sekira 637 ha lahan milik PTPN IV berada di wilayah Rokan Hilir Propinsi Riau.

Lahan ini katanya telah diganti rugi kepada masyarakat melalui Pemerintah Sumatera Utara, namun dia menyanggupi jika dalam lahan tersebut tumbuh tanaman masyarakat akan diganti rugi.

Lahan yang masuk Rohil tersebut disanggupinya pula untuk mengurus izin di Riau sesuai aturan yang berlaku, namun mereka tidak bersedia kalau lahan tersebut dibuat Pola Inti Rakyat (PIR).

Izin dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara diakuinya telah dikantongi, namun belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) karena lahan tersebut masih bersengketa, dan operasional perusahaan sudah ada sejak tahun 2005.

Pengakuan polos pihak PTPN IV tersebut ternyata mendapat serangan balik dari DPRD dan Pemkab Rohil, mereka mendesak PTPN IV mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat Rohil.

Asisten I Muhamad Rusli Syarif mengusulkan kepada Komisi I DPRD Rohil untuk secepatnya menjadwalkan turun lapangan dengan melibatkan pihak terkait.

Dalam turun lapangan nanti, pihak PTPN IV diminta Rusli untuk membawa semua dokumen, sedangkan terkait tapal batas, Rohil katanya tetap bertahan pada SK Menteri Dalam Negeri tahun 1984.

Saat hearing juga terungkap (3/7/12) lalu telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara akan melakukan pengukuran dan menjelang tercapai kesepakatan, segala aktivitas perusahaan untuk sementara dihentikan

"Akan tetapi sampai pagi ini pihak perusahaan masih melakukan aktivitas dilapangan.berarti pihak perusahaan tidak komitmen," kata Datuk Penghulu Kepenghuluan Laut Syahrial kesal.***(nop)

 

Sumber :
http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=58223