Home

Senin, 6 Mei 2013
BPN Tak Mampu Atasi Konflik Agraria

INILAH.COM, Jakarta - Konflik pertanahan di beberapa daerah, tak pernah berkurang. Eskalasinya justru makin meningkat. Ini bukti ketidakmampuan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menangani konflik semacam itu. Menurut anggota Komisi II asal PDIP, Zainun Ahmadi, tren melonjaknya konflik industrial pertanahan, tak bisa dipungkiri. Sejak 2010, terjadi 106 konflik. Meningkat menjadi 163 konflik pada 2011. Dan, mencapai 198 konflik pada 2012. ‘’Harus diakui, BPN lemah,’’ tegasnya kepada INILAH.COM, Senin (06/05/2013).

Kisruh di sektor pertanahan, lanjutnya, harus segera disudahi. Karena memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi yang tengah digadang-gadang SBY. Kalangan investor bisa saja mengalihkan rencana bisnisnya karena tak mau terlibat dalam sengketa pertanahan yang marak akhir-akhir ini.

Dalam catatannya, terdapat beberapa konflik pertanahan yang menyeret sejumlah perusahaan. Misalnya konflik pertanahan PT Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo (Jambi), PT Tunggal Perkasa Plantations di Inhu (Riau), dan PT Barat Selatan Makmur Investindo di Mesuji (Lampung).

‘’Kalau didiamkan, jelas pemerintahlah yang merugi. Menjadi preseden buruk bagi pertumbuhan investasi nasional,’’ tuturnya.

Menurut Juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Galih Andreanto, konflik pertanahan terbesar terjadi di sektor perkebunan. Disusul infrastruktur, pertambangan, kehutanan, pertanian-tambak pesisir dan pesisir pantai.

‘’Dari 198 konflik, 45 persennya konflik pertanahan di sektor perkebunan, 30 persen pembangunan infrastruktur, 11 persen pertambangan, 10 persen kehutanan, 3 persen pertanian tambak pesisir dan 1 persen kelautan dan wilayah pesisir pantai. [tjs]

Sumber :
http://nasional.inilah.com/read/detail/1986394/bpn-tak-mampu-atasi-konflik-agraria#.UYljhaLPRoF