Home

Rabu, 13 November 2013
Release Media :
"DARURAT" PENYELAMATAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT RIAU MASYARAKAT VS EKSPANSI SAWIT

RSPO, Gagal dalam Menjaga Komitmen Industri Sawit yang Berkelanjutan
Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), terus melakukan pemantauan terhadap lajunya degradasi yang disebabkan oleh alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk pekebunan sawit. Di Indonesia wilayah hutan dan lahan gambut memiliki luas lebih kurang 20 Juta hektar atau setara dengan 50% luas lahan gambut tropis di seluruh dunia yang luasnya mencapai 40 Juta Hektar. Total lahan gambut Riau 4,04 juta hektar atau sektiar 48% dari total wilayah Riau. Bahkan hamparan gambut di Riau itu merupakan 56% dari total gambut di Sumatera. Dari 4,04 juta hektar itu sekitar 60% sudah rusak. Kerusakan itu paling besar dipicu oleh praktik buruk ekspansi sektor perkebunan sawit. Hal ini menyebabkan emisi gas rumah kaca (green house gas) meningkat secara drastis dan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim.

Data tiga tahun terakhir (2009 - 2012), Riau kehilangan tutupan hutan alam sebesar 565.197.8 hektar (0,5 juta Ha), dengan laju deforestasi pertahun sebesar 188 ribu hektar pertahun atau setara dengan hilangnya 10 ribu kali lapangan futsal per hari. Dan 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada Hutan Alam Gambut yang seharusnya dilindungi. Kini sisa hutan alam Riau hanya tersisa 2.005.643.56 hektare (2,005 juta Ha) atau 22,5 persen dari luas daratan Riau.

Selain dari dampak perubahan iklim tersebut konflik berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan menjadi satu hal yang miris, dari tahun ketahun konflik lahan yang sebagian besar terjadi di wilayah hutan dan lahan gambut kerap tidak terselesaikan secara baik. Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini saja perusahaan atau instansi yang berkonflik dengan masyarakat dibagi menjadi beberapa grup yaitu: Duta Palma, Torganda, Sinar Mas, WILMAR, Surya Dumai, Ganda Group dan beberapa grup besar lainya yang bergerak di sektor sawit.

Masyarakat adat dan lokal dengan ekonomi lemah yang berada di dalam maupun di sekitar hutan dan lahan gambut adalah pihak yang paling terpengaruh dengan masifnya ekspansi sawit. Seperti luasnya daerah dataran rendah berupa wilayah gambut yang rawan banjir, dan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian dan sumber-sumber kehidupan yang ada di hutan dan lahan gambut.

Dengan situasi ini JMGR menganggap bahwa penyelamatan wilayah hutan dan lahan gambut merupakan kondisi darurat yang harus menjadi konsen serius bagi semua pihak untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan wilayah hutan dan lahan gambut, dan mengevaluasi izin-izin dan pelaksanaan pemanfaatan wilayah gambut yang dilakukan dalam skala raksasa dan didominasi oleh perusahaan sektor sawit.

Adapun faktor-faktor penyebab konflik ini adalah kehilangan lahan, kerusakan lingkungan, keterbatasan akses lapangan pekerjaan, negosiasi yang tidak tuntas, dan pelanggaran hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, intimidasi dan kekerasan. Sedangkan alasan utama yang paling dominan adalah tentang perjanjian yang diingkari oleh salah satu pihak, masuknya lahan masyarakat ke dalam konsesi serta penolakan secara umum atas operasional perusahaan. Seperti yang terjadi di Riau antara masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Kec. Kubu Babusalam dengan PT. JATIM JAYA PERKASA milik WILMAR GROUP, yang tidak kunjung merealisasikan pola Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota (KKPA)nya, tidak mempekerjakan tenaga kerja tempatan, dan Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan yang dirampas tanah adatnya yang dilakukan oleh PT. ASIATIC PERSADA yang juga milik WILMAR GROUP dimana WILMAR itu sendiri adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), namun kemudian disaat konflik dan sengketa belum terselesaikan Wilmar malah menjual kedua perusahannya tersebut tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahanya. Sementara RSPO seakan “tutup mata” padahal apa yang dilakukan WILMAR GROUP adalah preseden buruk bagi anggota RSPO yang lainya dan bahkan menjadi preseden buruk bagi masa depan RSPO yang berkomitmen dalam mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga dikatakan bahwa RSPO “ GAGAL” dalam hal ini.

Anggota Majelis Pusat Gambut Riau (MPGR) JMGR, Syafri mengatakan PT JATIM JAYA PERKASA tidak komitmen menyelesaikan konflik dengan masyarakat terutama tidak terealisasinya pola KKPA secara penuh dan tidak menjalankan program CSR.

Berdasarkan hal tersebut, dalam agenda pertemuan tahunan RSPO ke 11 di Hotel Santika, Medan-Sumut (12 November 2013) Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) dan Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan serta SERBUNDO (Buruh) mengadakan aksi damai bersama buruh dan tani. Aksi kritisi ini mendesak agar RSPO dan anggotanya untuk segera:

1. Memberi teguran keras kepada Wilmar dan anggota RSPO lainya yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan industri sawit yang berkelanjutan.
2. Menunda memberikan sertifikat RSPO kepada calon perusahaan angotanya dan mencabut sertifikat RSPO anggotanya yang bermasalah dengan masyarakat sekitarnya.
3. Melakukan revisi-revisi terhadap standar RSPO, sehingga tidak ada celah perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mengabaikan tanggung jawab berkelanjutan sosial dan perbaikan terus menerus, serta menerapkan mekanisme teguran dan sanksi yang jelas terhadap anggota yang melanggar.
4. Menuntaskan permasalahan PT. JATIM JAYA PERKASA di Rokan Hilir-Riau dan Suku Anak Dalam (SAD) Jambi (Exs Wilmar).
5. Memberikan sangsi kepada Anggota RSPO yang tidak menjalankan program CSR-nya
6. Menerapkan prinsip-prinsip FPIC

RSPO merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit, yakni: produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial. RSPO bersama para pemangku kepentingan bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan.

Medan, 13 November 2013
ISNADI ESMAN
Sekretaris Jendral JMGR
CP: 0853 65 818283