Home

Kamis, 25 Juli 2013
INFO SUMBAR
Perkumpulan Qbar Adakan Diskusi Publik Bertemakan Nagari dan Hutan Adat
Penulis : First San

EkspresNEWS.com - Polemik keberadaan hak atas hutan adat yang menghadapkan masyarakat hukum adat dengan negara akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi masuk dalam kawasan hutan negara melainkan masuk kedalam rezim hutan hak yang berada di wilayah territorial masyarakat hukum adat. Hal ini tentu berpengaruh dengan tata kelola hutan adat atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, termasuk diwilayah Provinsi Sumatera Barat. (read more)

Nagari secara normatif dalam Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi ada Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Artinya, keberadaan Nagari menjadi simbol keberadaan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Dengan kata lain, Nagari memiliki hubungan erat terhadap peguasaan dan pemanfaatan Hutan Adat di Sumatera Barat yang rata-rata keberadaannya berada pada wilayah ulayat nagari sebuah Nagari.

Hubungan antara Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nagari menjadi patut untuk didiskusikan, sehingga Perkumpulan Qbar mengadakan Diskusi Publik yang bertajuk “Nagari dan Hutan Adat”, pada Kamis, 25 Juli 2013, bertempat di Pangeran Beach Hotel, Padang. Diskusi ini memiliki beberapa pembahasan yang nantinya diharapkan dapat melihat peluang putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat terkait dengan posisi nagari sebagai pengelola hutan adat.

Untuk melihat kaitan antara Hutan Adat dengan Nagari secara komprehensif tentu membutuhkan sebuah konsep adat bagaimana pengelolaan hutan adat di Sumatera Barat, hal ini akan disampaikan oleh LKAAM Sumbar dengan tema “Konsep Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat”. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat ini tentu akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan adat. Dinas Kehutanan Sumbar melihat bahwa kebijakan perhutanni sosial merupakan salah saru peluang dalam pengelolaan dan pemanfataan hutan adat di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Ir. Hendri Oktavia, M.Si (Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat) akan membahas mengenai “Kebijakan perhutanan sosial dan kaitannya dengan putusan MK tentang Hutan Adat dalam rangka Pemberdayaan Nagari”.

Kekhasan Nagari sebagai sebuah kesatuan masyarakat hutan adat di Sumatera Barat tentu memiliki keunikan tersendiri dalam konteks pengelolaan hutan. Perkumpulan Qbar sebagai lembaga yang mencoba mempelajari, memahami dan mendorong Nagari dalam pengelolaan hutan baik secara normatif maupan secara praktis akan membahas mengenai “Eksistensi Nagari dalam Pengelolaan Hutan” yang akan disampaikan oleh Nora Hidayati, S.H (Staf Program Pembaharuan Hukum dan Kampanye Perkumpulan Qbar).

Disamping, pembahasan mengenai konsep adat, kebijakan perhutanan serta eksistensi nagari dalam pengelolaan hutan, ada satu hal lagi yang sangat berpengaruh dalam konteks supporting sebuah Nagari yakni peranan perantau. Solok Saiyo Sakato sebagai sebuah ikatan perantau Solok akan mencoba berbagi pengalaman, cita-cita, serta strategi yang dilakukan Perantau dalam mendukung pengelolaan hutan adat. Oleh karena itu, Solok Saiyo Sakato akan membahas tema “Peran Perantau dalam mendukung Pengelolaan Hutan Adat untuk Kesejahteraan Masyarakat Nagari”. Melalui diskusi yang multi tema ini akan terlihat peluang hukum serta kaitannya dengan posisi Nagari sebagai pengelola hutan pasca putusan Mahkamah Konsitusi No. 35/PUU-X/2012.

*Pres Release Perkumpulan Qbar

Sumber :
http://ekspresnews.com/nagari-dan-hutan-adat/