Home

Rabu, 25 September 2013
Scale Up dan JMGR Selenggarakan Dialog Resolusi Konflik
Masih tinggi, konflik Agraria di Riau

Scale Up, Pekanbaru — Sale Up bekerjasama dengan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menyelenggarakan dialog yang bertema Resolusi Konflik Sumber Daya Alam di Riau pada Rabu, 25 September 2013 di Auditorium RRI Pekanbaru. Acara dialog ini dihadiri sekitar 80 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, NGO, pemerintah, akademisi, swasta, dan media. dalam kegiatan itu, hadir sejumlah narasumber yaitu Zulkifli Yusuf - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Mangapul - Kepala Bidang Penanganan Pengkajian Konflik Pertanahan BPN Propinsi Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, HuMa, Sekjen JMGR, dan Direktur Ekekutif Scale Up.

Akar persoalan penyebab konflik di sektor kehutanan adalah ketidaksesuaian antara kebijakan kehutanan produk Kementerian Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang Propinsi (RTRWP) yang hingga saat ini belum disahkan, demikian kata Kadishut, Zulkifli Yusuf. "Sehingga pengeluaran izin usaha sektor kehutanan masih mengacu pada TGHK dimana hal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian Propinsi Riau, dengan demikian banyak terjadi konflik di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Mangapul dari Kabid BPN dalam kesempatan itu, membahas mengenai konflik yang terjadi di sektor pertanahan dan solusi yang telah dilakukan oleh BPN. Dalam pemaparannya, konflik yang terjadi di bidang pertanahan lebih banyak pada sektor individu, misalnya sengketa tanah antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam penanganan konflik BPN mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diluar jalur hukum, BPN selalu mengarahkan untuk melakukan mediasi kepada para pihak yang berkonflik dan BPN sebagai mediato. "Hal ini dirasa lebih bisa mengakomodir kepentingan para pihak dan menghasilkan keputusan yang lebih baik karena keputusan yang dihasilkan adalah win win solution," terangnya.

Menurut Sekjen JMGR, Irsyadul Halim, Terdapat 62 wilayah desa yang berkonflik di wilayah Gambut Riau, dan konflik ini tersebar di Wilayah Kabupaten Inhil 2 desa, Kabupaten Inhu 4 desa, Kabupaten Pelalawan 5 desa, Kabupaten Siak 8 desa, Kepulauan Meranti 30, Kabupaten Bengkalis 9, Kabupaten Rohil 3, dan kota Dumai 1 konflik. "Konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi karena sikap arogansi perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga menganggap masyarakat adalah ancaman bagi investasi," imbuhnya. Seharusnya tidak demikian, masyarakat tidak anti investasi, tidak anti pembangunan, tetapi investasi harus turut mensejahterakan masyarakat. Maka sebenarnya masyarakat bisa dijadikan sebagai mitra, demikian tambahnya.

Harry Oktavian mengungkapkan bahwa dialog resolusi konflik ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan sumber daya alam saat ini dan berbagai persoalan yang muncul, selain itu juga untuk berbagi informasi mengenai upaya penyelesaian konflik sumber daya alam di Riau dan kebijakan pemerintah daerah tentang konflik SDA Riau.

"Tujuan dialog ini juga adalah demi memperkuat pemahaman perihal konflik sumber daya alam di Propinsi Riau serta langkah strategis penyelesaiannya, dan merumuskan kesepahaman bersama tentang solusi penyelesaian konflik sumberdaya alam di Propinsi Riau," jelasnya.

Dialog yang berlangsung setengah hari ini, mendapatkan masukan dari Kadishut Propinsi Riau, Zulkifli Yusuf, bahwa solusi dari konflik kehutanan yang saat ini adalah saat ini pemerintah Propinsi Riau telah mengajukan usulan Paduserasi RTRWP dan TGHK kepada Menteri Kehutanan Tahun 2008, dan telah dilakukan kajian oleh Tim Terpadu yang hasilnya telah dilaporkan kepada Menteri Kehutanan tanggal 5 Desember 2012. Kemudian adalah mendesak Menteri Kehutanan untuk segera menerbikan Keputusan Penunjukan kawasan hutan dan Perairan Propinsi Riau yang baru, serta percepatan pengesahan revisi RTRWP Riau oleh Menteri Kehutanan.

"Kami mendesak percepatan penyelesaian tata batas kawasan hutan dan mendesak Kementerian Kehutanan segera menetapkan kawasan hutan yang telah di tata batas untuk memberi kepastian hukum kawasan hutan dan non kawasan hutan, sekaligus tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011," ungkapnya. [jo/mom]