Home

Rabu, 27 Maret 2013
KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi (Bagian 1)
www.bisnis.com - oleh : Anugerah Perkasa

BISNIS.COM, JAKARTA - Hampir 3 jam lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari.

Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir.

Dari dalam bak truk, ada yang terus-terusan duduk atau sebaliknya, berdiri. Saya sendiri gonti-ganti posisi karena kaki yang mulai pegal. Ada yang mencoba tidur: menyandarkan punggungnya sampai menarik sarung ke kepala. Yang lainnya, iseng, mulai dari mencabut bulu kaki temannya yang lagi berdiri atau kentut.

Sebagian penumpang, adalah pemuda yang berumur sekitar 20 tahun. Keisengan lainnya adalah menyapa pasangan muda-mudi yang tengah istirahat di bangku pusat kota. Melambaikan tangan kepada pengendara yang berhenti di perempatan lampu lalu-lintas. Atau memberikan kecupan jarak jauh.

“Dadah…dadah…dadah.”

“Saya cinta kalian semua..”

“I miss you… I love you… Mmmmuaaaah….”

Di belakang kami, satu truk merah tua lainnya, mengangkut puluhan petani asal Dusun Kunangan Jaya II, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dua truk ini menembus keramaian, bergerak beriringan.

Dari jalan aspal hingga tanah yang bergelombang. Dari pusat kota sampai jalan desa. Baik Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II punya cerita serupa: memiliki konflik agraria sedikitnya dalam 2 tahun terakhir dengan perusahaan kertas dan restorasi hutan.

Dua korporasi yang terlibat itu adalah PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Kantor pusatnya masing-masing berada di Pluit Raya, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat.

PT REKI—diinisiasi di antaranya oleh the Royal Society for the Protection of Birds yang didukung Pangeran Charles dari Inggris— mengantongi izin konsesi untuk restorasi hutan hingga 100 tahun lamanya di dua provinsi.

Area itu terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dan Kabupaten Batanghari, serta Kabupaten Sarolangun, Jambi. Masing-masing area mencapai 52.170 hektare yang izinnya diperoleh pada 2007 dan 46.385 hektare pada 2010.

Adapun PT AAS—terafiliasi dengan kelompok bisnis Grup ADR— memperoleh izin mengolah hutan tanaman industri pada 2009 untuk area seluas 22.525 hektare di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.

Ketika dua perusahaan tersebut mulai beroperasi, para petani memprotes area konsesi yang melintasi batas ladang mereka. Protes itu membuat perwakilan petani bolak-balik Jambi-Jakarta.

Aksi mereka juga didampingi Serikat Tani Nasional (STN) maupun Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dua organisasi politik tersebut mulai membantu Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II sejak awal 2011.

Tuntutan Mekar Jaya adalah pelepasan lahan sekitar 3.842 hektare dan 8.000 hektare untuk Kunangan Jaya II dari konsesi perusahaan. Desakan itu dicatat dalam pertemuan dengan Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan pada Desember 2011.

Selama November 2012—Januari 2013, ratusan petani kedua dusun tersebut tinggal dalam tenda berterpal biru di pembatas jalan, depan kantor Kementerian Kehutanan, Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Santapan setiap hari, jangan ditanya: raungan knalpot kendaraan bermotor hingga terompet kereta api yang melintas. Stasiun Palmerah memang tak jauh dari tenda. Kurang dari 10 menit dengan jalan kaki. Malam harinya, banyak yang kedinginan dan diserang nyamuk. Belum lagi ditambah hujan yang lebat.

Sakit pun datang silih berganti. Keluhan yang paling sering diderita: batuk hingga pencernaan bermasalah. Mereka juga sering kehabisan ongkos. Bahkan untuk bayar mandi dan mencuci.

Saya menemui para petani kedua dusun tersebut saat berdemonstrasi awal Desember tahun lalu. Selain dua dusun itu, ada pula petani dari suku Anak Dalam (SAD)—salah satu kelompok adat dari Jambi—yang bermasalah dengan PT Asiatic Persada. Ini adalah perusahaan kelapa sawit yang sejak akhir 2006 dimiliki oleh kelompok bisnis raksasa, Grup Wilmar.

Sebagian mereka tinggal di Dusun Tanah Menang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Namun urusan Dusun Tanah Menang adalah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan Kementerian Kehutanan. Persoalannya setali tiga uang: tumpang-tindih lahan milik petani dan korporasi.

Kelompok masyarakat itu juga didampingi oleh STN maupun PRD sejak 2007. Saya pun mulai berkenalan. Dua aktivis dari masing-masing organisasi yang saya temui adalah Utut Adianto dan Mawardi. Sedangkan yang lainnya, petani perempuan asal Dusun Mekar Jaya, Nur Laila, 38 tahun.

Saya kira Nur Laila punya tugas yang lumayan repot. Dari orator di lapangan, ikut berunding sana-sini, sampai belanja sayuran ke Pasar Palmerah. Pasar memang terletak berdekatan dengan Stasiun Palmerah. Satu waktu saya melihat dia memegang mikrofon dalam sebuah unjuk rasa. Satu waktu lainnya, mengaduk-aduk sayuran dan nasi dalam panci besar.

“Saya berangkat pagi-pagi sekitar pukul 05.30 untuk belanja sayuran atau beras,” kata Laila pada saya, Desember lalu. “Masaknya apa saja.”

Desakan soal pelepasan lahan juga kian digencarkan. Apalagi mereka telah mengantongi hasil pemetaan lahan bersama dengan pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan sejak Juli 2012. Ada kesepakatan para pihak yang terlibat konflik.

Para petani juga menemui politisi di Senayan. Bolak-balik berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan. Dan terakhir, protes paling ekstrim: aksi jalan kaki dari Jambi ke Istana Negara, Jakarta, oleh 33 petani pada Desember 2012—Januari 2013.

Aksi demi aksi itu, paling tidak, membuahkan hasil. Kementerian Kehutanan akhirnya menyetujui pelepasan lahan melalui mekanisme hutan tanaman rakyat (HTR). Ini berarti, warga dapat mengelola lahan yang tengah bermasalah dengan perusahaan.

Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono untuk Gubernur Jambi. Secarik kertas yang meluncur di penghujung Januari itulah yang bikin para petani meninggalkan Jakarta.

Tenda-tenda pun dirapikan. Peralatan masak diangkut kembali. Spanduk-spanduk dan terpal biru digulung. Kepulangan kali ini, adalah kepulangan yang sungguh istimewa. Penuh dengan kegembiraan. Penuh dengan canda.

Mungkin mereka sedikit ingin melupakan kekerasan yang melanda dusun itu dalam 2 tahun terakhir. Dari dalam bak truk merah tua itu, saya menyaksikan mereka mulai berdendang:

“Gelang sipatu gelang...Gelang si rama-rama…”

“Mari pulang…Marilah pulang…Marilah pulang ke Mekar Jaya…”

BISNIS.COM, JAKARTA - Hampir 3 jam lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari. Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir.

Dari dalam bak truk, ada yang terus-terusan duduk atau sebaliknya, berdiri. Saya sendiri gonti-ganti posisi karena kaki yang mulai pegal. Ada yang mencoba tidur: menyandarkan punggungnya sampai menarik sarung ke kepala. Yang lainnya, iseng, mulai dari mencabut bulu kaki temannya yang lagi berdiri atau kentut.

Sebagian penumpang, adalah pemuda yang berumur sekitar 20 tahun. Keisengan lainnya adalah menyapa pasangan muda-mudi yang tengah istirahat di bangku pusat kota. Melambaikan tangan kepada pengendara yang berhenti di perempatan lampu lalu-lintas. Atau memberikan kecupan jarak jauh.

“Dadah…dadah…dadah.”

“Saya cinta kalian semua..”

“I miss you… I love you… Mmmmuaaaah….”

Di belakang kami, satu truk merah tua lainnya, mengangkut puluhan petani asal Dusun Kunangan Jaya II, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dua truk ini menembus keramaian, bergerak beriringan.

Dari jalan aspal hingga tanah yang bergelombang. Dari pusat kota sampai jalan desa. Baik Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II punya cerita serupa: memiliki konflik agraria sedikitnya dalam 2 tahun terakhir dengan perusahaan kertas dan restorasi hutan.

Dua korporasi yang terlibat itu adalah PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS) dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Kantor pusatnya masing-masing berada di Pluit Raya, Jakarta Utara dan Bogor, Jawa Barat.

PT REKI—diinisiasi di antaranya oleh the Royal Society for the Protection of Birds yang didukung Pangeran Charles dari Inggris— mengantongi izin konsesi untuk restorasi hutan hingga 100 tahun lamanya di dua provinsi.

Area itu terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dan Kabupaten Batanghari, serta Kabupaten Sarolangun, Jambi. Masing-masing area mencapai 52.170 hektare yang izinnya diperoleh pada 2007 dan 46.385 hektare pada 2010.

Adapun PT AAS—terafiliasi dengan kelompok bisnis Grup ADR— memperoleh izin mengolah hutan tanaman industri pada 2009 untuk area seluas 22.525 hektare di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun.

Ketika dua perusahaan tersebut mulai beroperasi, para petani memprotes area konsesi yang melintasi batas ladang mereka. Protes itu membuat perwakilan petani bolak-balik Jambi-Jakarta.

Aksi mereka juga didampingi Serikat Tani Nasional (STN) maupun Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dua organisasi politik tersebut mulai membantu Mekar Jaya dan Kunangan Jaya II sejak awal 2011.

Tuntutan Mekar Jaya adalah pelepasan lahan sekitar 3.842 hektare dan 8.000 hektare untuk Kunangan Jaya II dari konsesi perusahaan. Desakan itu dicatat dalam pertemuan dengan Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan pada Desember 2011.

Selama November 2012—Januari 2013, ratusan petani kedua dusun tersebut tinggal dalam tenda berterpal biru di pembatas jalan, depan kantor Kementerian Kehutanan, Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Santapan setiap hari, jangan ditanya: raungan knalpot kendaraan bermotor hingga terompet kereta api yang melintas. Stasiun Palmerah memang tak jauh dari tenda. Kurang dari 10 menit dengan jalan kaki. Malam harinya, banyak yang kedinginan dan diserang nyamuk. Belum lagi ditambah hujan yang lebat.

Sakit pun datang silih berganti. Keluhan yang paling sering diderita: batuk hingga pencernaan bermasalah. Mereka juga sering kehabisan ongkos. Bahkan untuk bayar mandi dan mencuci.

Saya menemui para petani kedua dusun tersebut saat berdemonstrasi awal Desember tahun lalu. Selain dua dusun itu, ada pula petani dari suku Anak Dalam (SAD)—salah satu kelompok adat dari Jambi—yang bermasalah dengan PT Asiatic Persada. Ini adalah perusahaan kelapa sawit yang sejak akhir 2006 dimiliki oleh kelompok bisnis raksasa, Grup Wilmar.

Sebagian mereka tinggal di Dusun Tanah Menang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Namun urusan Dusun Tanah Menang adalah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan Kementerian Kehutanan. Persoalannya setali tiga uang: tumpang-tindih lahan milik petani dan korporasi.

Kelompok masyarakat itu juga didampingi oleh STN maupun PRD sejak 2007. Saya pun mulai berkenalan. Dua aktivis dari masing-masing organisasi yang saya temui adalah Utut Adianto dan Mawardi. Sedangkan yang lainnya, petani perempuan asal Dusun Mekar Jaya, Nur Laila, 38 tahun.

Saya kira Nur Laila punya tugas yang lumayan repot. Dari orator di lapangan, ikut berunding sana-sini, sampai belanja sayuran ke Pasar Palmerah. Pasar memang terletak berdekatan dengan Stasiun Palmerah. Satu waktu saya melihat dia memegang mikrofon dalam sebuah unjuk rasa. Satu waktu lainnya, mengaduk-aduk sayuran dan nasi dalam panci besar.

“Saya berangkat pagi-pagi sekitar pukul 05.30 untuk belanja sayuran atau beras,” kata Laila pada saya, Desember lalu. “Masaknya apa saja.”

Desakan soal pelepasan lahan juga kian digencarkan. Apalagi mereka telah mengantongi hasil pemetaan lahan bersama dengan pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan sejak Juli 2012. Ada kesepakatan para pihak yang terlibat konflik.

Para petani juga menemui politisi di Senayan. Bolak-balik berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan. Dan terakhir, protes paling ekstrim: aksi jalan kaki dari Jambi ke Istana Negara, Jakarta, oleh 33 petani pada Desember 2012—Januari 2013.

Aksi demi aksi itu, paling tidak, membuahkan hasil. Kementerian Kehutanan akhirnya menyetujui pelepasan lahan melalui mekanisme hutan tanaman rakyat (HTR). Ini berarti, warga dapat mengelola lahan yang tengah bermasalah dengan perusahaan.

Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono untuk Gubernur Jambi. Secarik kertas yang meluncur di penghujung Januari itulah yang bikin para petani meninggalkan Jakarta.

Tenda-tenda pun dirapikan. Peralatan masak diangkut kembali. Spanduk-spanduk dan terpal biru digulung. Kepulangan kali ini, adalah kepulangan yang sungguh istimewa. Penuh dengan kegembiraan. Penuh dengan canda.

Mungkin mereka sedikit ingin melupakan kekerasan yang melanda dusun itu dalam 2 tahun terakhir. Dari dalam bak truk merah tua itu, saya menyaksikan mereka mulai berdendang:

“Gelang sipatu gelang...Gelang si rama-rama…”

“Mari pulang…Marilah pulang…Marilah pulang ke Mekar Jaya…”

 

Sumber :
http://www.bisnis.com/konflik-agraria-yang-tersingkir-dari-jambi-bagian-1