Home

Rabu, 27 Maret 2013
KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi--Konflik Terpanjang (Bagian 4-habis)
www.bisnis.com - oleh : Anugerah Perkasa

BISNIS.COM, JAKARTA - Tiga sepeda motor meraung di sepanjang jalan aspal yang berdebu di kawasan pabrik kelapa sawit, pada sore itu. Saya dibonceng Gusmalik, petani muda asal Dusun Mekar Jaya, saat memasuki area PT Asiatic Persada, produsen kelapa sawit milik Grup Wilmar.

Area itu berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Iring-iringan lainnya adalah Nur Laila dan Zainal Abidin, yang baru saja kembali dari Jakarta, setelah melakukan aksi protes 3 bulan lebih. Kami melewati jalan aspal atau tanah merah yang becek. Debu tebal berasal dari truk pengakut buah sawit.

Sepanjang jalan, saya menyaksikan lautan pohon kelapa sawit di kedua sisi. Di sela-selanya ada rumah sederhana milik warga suku Anak Dalam (SAD). Berterpal biru dan dibuat dari bambu atau kayu. Ada anak-anak yang bertelanjang dada. Seorang ibu yang duduk termenung di depan pintu.

Konflik suku tersebut terbilang paling lama, dibandingkan dengan dua dusun yang saya datangi sebelumnya, yakni pada 1986. Sebelum bersengketa dengan PT Asiatic, nama perusahaan yang memperoleh hak guna usaha (HGU) itu adalah PT Bangun Desa Utama (BDU) milik keluarga Andi Senangsyah. Luas area yang dimiliki mencapai 20.000 hektare.

Pergantian kepemilikan saham dilakukan pada 2000, dari perusahaan Inggris hingga dimiliki Grup Wilmar pada akhir 2006.

“Ketika perusahaan PT BDU datang, mata pencaharian kami habis,” ujar Kutar kepada saya. “Dulu, kami diuber-uber oleh tentara. Tanah adat kami diambil, kebun karet dan durian habis.”

Saya menemui Kutar, 49 tahun, di Dusun Tanah Menang, salah satu dusun yang dihuni oleh warga SAD. Perawakannya tinggi dan agak botak di bagian depan.

Dia mengetahui benar cerita lama tentang konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat. Warga SAD sendiri terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Dan Kutar masuk ke dalam kelompok SAD 113 pimpinan Abas Subuk.

Nama kelompok itu berasal dari jumlah para perunding dari suku tersebut pada akhir 2003, dan meliputi tiga dusun. Dusun Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang.

Kebanyakan mereka tinggal di bagian utara dalam konsesi PT Asiatic. Perjalanan SAD 113 hingga kini, sama sekali tak mudah. Perundingan mungkin sudah ratusan kali dilakukan, setidaknya sejak 2001. Waktu itu adalah masa reformasi bergulir, masa ketika masyarakat mulai berani bersuara.

“Saya tidak senang hidup tengkek-tengkekan,” kata Kutar. “Kami ingin tanah adat dikembalikan, tanpa syarat.”

Benar saja, konflik yang berlarut-larut itu turut memicu emosi. Pada akhir 2005, kemarahan masyarakat sempat memuncak. Mereka memblokade truk pengangkut panen buah sawit saat menuju pabrik pengolahan.

Ratusan warga menutup jalan di Simpang Kelabai, satu tempat di Dusun Tanah Menang. Aksi itu dilakukan hingga 15 hari lamanya. Warga berpatroli dan mulai mendirikan pondok-pondok sederhana.

Namun, balasan dari perusahaan lebih mengejutkan di hari terakhir. Puluhan mobil karyawan masuk. Ini disusul maraknya petugas sekuriti dari perusahaan, yang mengawal exkavator. Pondok-pondok mulai dibabat habis. Aksi kekerasan sampai kriminalisasi pun datang bertubi-tubi.

“Puluhan orang dipukuli dan disiksa oleh petugas sekuriti,” kata Kusnadi, salah seorang pelaku pemblokiran pada saya. “Belasan orang ditangkap kepolisian dan akhirnya menimbulkan trauma.”

Kusnadi memaparkan keluarganya dan beberapa kawannya dipenjara hingga 6 bulan lamanya. Tetapi usaha tak boleh terhenti. Lahan adat mereka harus tetap kembali. Upaya lainnya pun dilakukan pendamping SAD 113, Serikat Tani Nasional (STN) pada awal 2007.

Organisasi itu mengirimkan suratnya ke BPN di Jakarta agar mengevaluasi kembali izin HGU milik PT Asiatic. Saat itu kepemilikan saham telah dikuasai oleh Grup Wilmar.
Permintaan STN juga dalam rangka penyelesaian konflik antara SAD 113 dengan pihak perusahaan. Di antaranya, tuntutan soal pengembalian lahan ulayat mereka. BPN pun menurunkan tim penelitinya selama seminggu pada Juli 2007.

“Dalam area yang disengketakan terdapat tanah masyarakat adat Suku Anak Dalam, khususnya bekas perkampungan di Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang,” demikian hasil penelitian tersebut. “Sebagai bukti terdapat kuburan, tunggul pemeras, sesap jerami serta tanaman tua, seperti durian.”

Namun, masalah lahan itu tak hanya dialami kelompok SAD 113. Kelompok SAD Sungai Beruang, yang tinggal di wilayah selatan area HGU, juga mengalami kekerasan serupa. Dari penggusuran hingga penembakan. Alasan perusahaan, karena terjadi pencurian besar maupun penjualan buah sawit—baik buah segar atau tandan— milik PT Asiatic.
Produsen kelapa sawit itu pun mendatangkan jajaran Brimob pada Agustus 2011. Ini setelah kepolisian lokal tak mampu menangani masalah tersebut. Perusahaan,menginginkan pengamanan lebih ketat di area perkebunan.

“Brimob melepaskan tembakan ke udara dan ini membuat masyarakat lari ke hutan,” kata Marcus Colchester yang memimpin penyelidikan bersama melalui Forest Peoples Programme, Oktober 2011. “Operator peralatan merubuhkan rumah di permukiman.”

Laporan penyelidikan Forest Peoples Programme (FPP) bertajuk Human Rights Abuses and Land Conflict in the PT Asiatic Persada Concession in Jambi pada November 2011, menemukan perusakan itu berlangsung selama tiga hari, yakni 9—11 Agustus 2011.

Rumah-rumah sederhana mereka dihancurkan. Pakaian, televisi dan mainan anak-anak dimusnahkan. Penggusuran ratusan orang itu menyebabkan mereka berpencar ke segala arah. Dari utara sampai timur.

Akhir bulan itu, pemerintah lokal akhirnya menyediakan makanan dan terpal plastik untuk membantu tempat tinggal sementara di bekas lahan rumah mereka. Ada yang memunguti kembali lembaran seng dan kayu.

Ada pula seorang perempuan menjual seng bekas untuk mendapatkan beras. Kesimpulan penyelidikan tersebut menyatakan sejumlah masalah antara kelompok SAD dan perusahaan saling berkaitan. Di antaranya adalah tidak diakuinya hak ulayat masyarakat adat oleh pemerintah dan perusahaan.

Di sisi lain, pemberian izin HGU justru membatasi mata pencarian suku Anak Dalam. Pencurian buah sawit, demikian laporan tersebut, adalah strategi bertahan hidup warga yang tak memiliki ruang lagi.

“Kami menuntut PT Asiatic Persada untuk membangun rumah kembali di tempatnya,” kata Ronny, Kepala Dusun Sungai Beruang dalam suratnya kepada pimpinan perusahaan itu. “Juga mengganti semua harta benda yang hilang dan hancur.”

Tetapi bantahan datang dari pihak perusahaan.

Saya menemui Muhammad Syafei, Kepala Bina Mitra PT Asiatic, dan manajer lapangan Joko Susilo, pada akhir tahun lalu di Jakarta. Mereka bergantian menjelaskan persoalan yang dihadapi.

Syafei, yang bekerja sejak 2006 untuk PT Asiatic, mengatakan perusahaan ingin secara terbuka menyelesaikan masalah antara pihaknya dan kelompok masyarakat adat. Misalnya pada Juni 2010, PT Asiatic memberikan lahan seluas 1.000 hektare sebagai bentuk kemitraan kepada Koperasi Sanak Mandiri.

Lahan itu berada di area anak usaha perusahaan, PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit, di kawasan Mentilingan dan Durian Dangkal, Desa Bungku.

Masalah kemudian muncul. Banyak kelompok masyarakat yang justru diduga menjual buah sawitnya kepada produsen lain, bukan kepada PT Asiatic. Atau juga soal lainnya: pendudukan lahan yang telah diganti rugi sampai penyewaan lahan milik perusahaan kepada pihak lain.

Belum lagi dugaan intimidasi terhadap karyawan. Hal itulah, demikian Syafei, membuat perusahaan meminta bantuan kepolisian hingga satuan Brimob.

“Banyak penunggang bebas dalam kasus suku Anak Dalam,” kata Joko. “Modus penjualannya adalah kuasai lahan dan menawarkannya kepada orang lain.”

“Kami ini korban,” kata Syafei. “Suku Anak Dalam hanya dijadikan tameng. Pemilik kebunnya dari pihak luar. Ada oknum-oknum tertentu.”

Namun, lahan untuk kemitraan pun sebenarnya bermasalah. Temuan penyelidikan FPP memaparkan izin PT Jamer, yang diperoleh pada 2002, telah habis pada Mei 2005. Pemerintah lokal juga tak memperpanjang izin tersebut. Sedangkan PT Maju Perkasa, sebenarnya hanya mendapatkan surat rekomendasi Gubernur pada Desember 1991. Perusahaan itu tak pernah mendapatkan izin HGU.

“Dua perusahaan itu seperti melampaui hukum” kata Colchester. “Izin PT Jamer memang habis, tetapi perusahaan masih membuka lahan dan melakukan penanaman.”

Konflik yang berkepanjangan itu membuat dua kelompok di wilayah utara dan selatan akhirnya menempuh cara berbeda. Kelompok Sungai Beruang—dan sedikitnya empat kelompok SAD lainnya— mau menempuh mediasi dengan mekanisme dari Compliance Advisor Ombudsman (CAO).

Ini adalah badan yang dibentuk guna mengatasi keluhan masyarakat yang terpapar buruk oleh proyek yang didanai International Finance Corporation (IFC) dan the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Keduanya merupakan lembaga yang terafiliasi dengan Bank Dunia.

Pelaporan soal konflik SAD itu disampaikan pada November 2011. Namun hingga akhir tahun lalu, keputusan mediasi belum juga terlihat terang-benderang.

SAD 113 memutuskan keluar dari mediasi CAO.

Aksi yang dilakukan kemudian, salah satunya, adalah menginap di depan DPR-RI sampai BPN di Jakarta. Menduduki lahan. Menyetop mobil pengangkut sawit sampai menduduki kantor Gubernur Jambi.

Menurut Abas Subuk, pimpinan SAD 113, pendudukan lahan membuat sebagian warga ditangkap kepolisian. Namun, itu justru memicu aksi ekstrem yang baru. Mereka menginap hampir dua minggu di kantor Gubernur Jambi pada April 2012.

Aksi-aksi semacam ini membuat Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, Mawardi , ditahan selama tiga hari. Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Jambi, Utut Adianto pun dilaporkan pihak perusahaan ke Polres Batanghari pada September tahun lalu. Tuduhannya: melakukan kekerasan dan pencurian.

“Namun akhirnya pemerintah Jambi dan BPN bersepakat untuk menyelesaikan masalah,” kata Abas. “Kesepakatan itu di antaranya pemerintah meminta PT Asiatic untuk melakukan pemetaan ulang berdasarkan peta mikro 1987 dari Departemen Kehutanan.”

Peta resmi yang dimaksud adalah peta yang menyatakan bahwa terdapat area perkampungan seluas 50 ha, peladangan 2.100 ha, serta belukar 1.400 ha dalam area konsesi PT Bangun Desa Utama, perusahaan kelapa sawit milik Andi Senangsyah, saat itu. Inilah yang dijadikan Abas Ubuk dan kelompok SAD 113 sebagai dasar untuk memperoleh lahan adat kembali.

Dan soal mediasi, SAD 113 sepertinya lebih percaya pada Komnas HAM, dibandingkan CAO.

Upaya tersebut dilakukan lembaga itu bersama-sama dengan pihak yang terlibat pada Juli 2012. Ini setelah semua pihak duduk bersama dan sepakat untuk melakukan pengukuran ulang tanah ulayat, dalam rapat di kantor Gubernur Jambi, tiga bulan sebelumnya.

Muhammad Syafei menandatangani kesepakatan tersebut. Sedangkan Joko Susilo, anak buahnya, meneken hasil mediasi Komnas HAM, di Jakarta. Intinya serupa: semua pihak setuju untuk mengukur ulang lahan seluas 3.550 hektar seperti yang dituangkan dalam surat Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan pada 1987.

Namun, masalah baru muncul. SAD 113 didera perpecahan internal. Sebagian kelompok dari Dusun Pinang Tinggi mulai ikut mediasi CAO. Ada pula yang tetap setia dengan kepemimpinan Abas Subuk. Namun, dari CAO sampai hasil kesepakatan di Komnas HAM, belum satu pun yang menunjukkan titik terang.

“Pertanyannya, apakah SAD 113 itu masih ada?” kata Syafei. “Mereka sudah pecah.”

“Kelompok yang keluar tak berpengaruh, hanya sebagian kecil,” jawab Mawardi, Ketua PRD Jambi. “Ini bisa dibuktikan.”

“Tanah itu adalah hak orang banyak, bukan tiga dusun saja,” kata Abas Subuk. “Kalau mereka keluar dari tuntutan, hak itu tak akan didapatkan.”

Siang itu, saya baru saja melintasi pos pertama PT Asiatic, untuk meninggalkan kawasan perusahaan tersebut. Petani muda asal Dusun Mekar Jaya, Muhammad Nur Habibie, mengantarkan saya hingga ke Pasar Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi.

Tujuannya, mencari mobil angkutan, kembali ke ibukota provinsi itu. Kami bertemu banyak truk yang lalu-lalang. Petugas sekuriti yang memacu sepeda motornya. Para penjaga yang melakukan pengawasan dari dalam pos.

Liputan kali ini memang hampir selesai. Dari dalam mobil dengan bau bensin yang menyengat, saya memikirkan kekerasan demi kekerasan yang masih berulang. Dari Mekar Jaya hingga Sungai Beruang.

Mulai petani sampai masyarakat adat. Belum sampai separuh jalan, hujan lebat tumpah-ruah. Setidaknya, ribuan bulir air kali ini menyejukkan, di tengah-tengah panasnya perseteruan di tanah Melayu.

Sumber :
http://www.bisnis.com/konflik-agraria-yang-tersingkir-dari-jambi-konflik-terpanjang-bagian-4-habis