Home

Rabu, 27 Maret 2013
Wabup Inhu Minta Camat Maksimalkan Pencegahan Konflik

Riauterkini, RENGAT - Mengantisipasi potensi konflik akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan persoalan batas desa, Kecamatan, Kabupaten maupun batas Provinsi di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Pemkab Inhu menginstruksikan pada Camat se-Inhu untuk menghindari konflik lapangan.

Instruksi ini sekaligus menindak lanjuti Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini kepada riauterkinicom Rabu (27/3/13) melalui selulernya menegaskan, Pemkab Inhu telah memberikan instruksi kepada seluruh camat di wilayah Inhu untuk menghidari terjadi konflik di lapangan. Dengan melaksanakan 4 poin yang telah ditentukan.

Dimana 4 poin tersebut mencakup, 1. Mengidentifikasi semua masalah yang berpotensi konflik, 2. Mendeteksi dini masalah tersebut, 3. Melakukan upaya persuasif dan pendekatan musyawarah terhadap pihak pihak sesuai kewenangan yg ada, 4. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Pemkab Inhu.

"Pemkab Inhu menginginkan agar situasi daerah tetap kondusif, sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembanguna bisa berjalan dengan baik. Saat ini saya kira ada beberapa isu yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik, antara lain masalah tuntutan atas tanah/lahan perkebunan dan dampak lingkungan aktivitas usaha," tegasnya.

Ditambahkan Harman Harmaini, dalam menindak lanjuti Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2013, tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, para camat diharapkan dapat meningkatkan efektifivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan. Jelasnya. *** (guh)

Sumber :
http://riauterkini.com/inhu.php?arr=58003