Home

Sabtu, 22 Maret 2014
Perkebunan Primadona Konflik di Riau

Pekanbaru, Tribun Pekanbaru – Korban jiwa dari tahun ke tahun semakin meningkat akibat konflik sumber daya alam (SDA) di Provinsi Riau. Pemicu konflik pertanahan ini saling tumpah tindihnya perizinan yang dikeluarkan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat atau tempatan. Akar masalah lainnya, kegagalan pengaturan tata ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil, ekspansi penguasaan lahan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman industri kehutanan dan perkebunan, serta tidak efektifnya program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

“Sialang (pohon tempat madu bersarang) ditebang, tidak ada lagi tempat lebah bersarang menghasilkan madu. Hutan ditebang, tidak ada lagi tempat berburu, serta aktifitas lainnya tadinya sudah muncul sebelum masuknya perusahaan besar mengeksploitasi, “ujar Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian dalam sebuah diskusi yang digelar Jumat (21/3) di Pekanbaru. Scale Up mencatat pada 2012, muncul 29 titik konflik dengan korban luka 37 orang, dan 1 jiwa melayang.

Sementara pada 2013, muncul 62 titik konflik dengan korban luka 27 orang dan korban jiwa 5 orang. Jika dilihat luasan konflik, maka pada 2012 mencakup 79.100 hektare area sengketa, dan 2013 sejumlah 171.645 hektare. Jika ditinjau persektor, tutur Harry, maka pada 2012 sektor kehutanan menyumbangkan angka konflik tertinggi, 10 titik konflik.

Namun, pada 2013 justru sektor perkebunanlah mencatatkan rekor angka konflik tertinggi, 39 titik konflik.

“Apabila melihat dari luasan konflik pada 2012 dan 2013, maka sektor kehutanan paling tinggi, 57.355 hektare (2012) dan 98.419 hektare (2013). Kalkulasi untuk total konflik pada semua sektor, terdiri dari kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tapal batas pada tahun 2012, 79.100 hektare, dan total konflik pada tahun 2013 seluas 171.645 hektare,” jelasnya.

Ditinjau dari sebaran kabupaten di Riau, ujarnya, maka titik konflik tertinggi pada 2012 berada di Kabupaten Kampar, 8 titik. Sementara pada 2013 lalu, kabupaten tetangga Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu, masing-masing 10 titik.

“Sedangkan luasan konflik, terbesar pada 2012 di Kabupaten Meranti 41.205 hektare, dan pada 2013 ada di Kabupaten Pelalawan 42.241 hektare,” jelas alumni Faperika Unri ini.

“Riau penuh dengan perizinan akan lebih tinggi potensi konfliknya. Propinsi Riau bagaikan kembang desa di Sumatra, jadi magnet investasi,” ujarnya memperingatkan pentingnya manajemen konflik atas lahan bagi Riau saat ini.

Scale Up meyakini pintu masuk penting untuk memperbaiki kondisi sosial sekarang dengan cara memperbaiki tanggung jawab sosial, menciptakan komunikasi seimbang dan demokratis antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta yang berbeda kepentingan.

“Upaya ini dilakukan agar ditemukan kesepahaman bersama sehingga dapat mengubah konflik menjadi mitra sejajar saling menguntungkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah pintu untuk menemukan kesepahaman itu,” sarannya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan inisiatif bisa menjadi pilihan. Pendekatan ini diyakini bisa mewujudkan penyelesaian lebih berkeadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, meskipun ada bentuk lainnya seperti penilaian ahli, konsultasi, konsiliasi, dan negosiasi (iam)