subscribe: Posts | Comments

Perkembangan dan Pengadopsian Mekanisme ADR

0 comments
Perkembangan dan Pengadopsian Mekanisme ADR

Scale Up, Yogyakarta – Pada tanggal 20 Februari 2017, Scale Up menyelenggarakan workshop tentang Peluang Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) di Yogyakarta. Sebuah peluang tersendiri jika dilihat dari perkembangan ADR yang mulai diadopsi oleh para stakeholders, baik diadopsi dalam sebuah kebijakan pada tingkat pemerintah, strategi advokasi, komitmen dalam tubuh perusahaan ataupun dalam suatu konsorsium, dan pengkajian pada dunia akademik.

Untuk mempelajari perkembangan mekanisme ADR, narasumber yang hadir memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Ari W Soegiri sebagai Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di KLHK memaparkan tentang Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Konflik di Kawasan Hutan.

Khaerul Basyar menjelaskan mengenai komitmen yang dibangun oleh perusahaan April Group, yang tertuang pada Sustainable Forest Management policy 2.0. Penghormatan terhadap masyarakat adat menjadi salah satu poin di dalam komitmen. Untuk penyelesaian konflik, April group membangun mekanisme pengaduan (Grievance Mechanism) bagi masyarakat.

workshop-adr-yogya1

Zukri Sa’ad dari GAR (Golden Agri Resource), menceritakan bagaimana perusahaan melakukan peningkatan kapasitas staf lapangan dalam berkomunikasi. Karena perusahaan menginginkan pada tingkat estate akan dapat menjadi negosiator. Selain itu, identifikasi konflik laten dilakukan sebagai upaya antisipasi dan penanganan jika nantinya konflik itu manifest, walaupun proses identifikasi belum dilakukan di seluruh perusahaan.

Penyelesaian konflik juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan lembaga sertifikasi seperti RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil). Amalia Falah menjelaskan, RSPO memilki mekanisme penyelesaian konflik yang diberi nama DSF (Dispute Settlement Facilty). Di mana mekanisme DSF dapat digunakan oleh perusahaan yang menjadi anggota RSPO atau masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan. Alur kerja dari mekanisme itu sendiri melalui beberapa tahap, dimulai dari pengkajian lapangan dan pengamatan para ahli sebelum proses penyelesaiannya. Mekanisme penyelesaian konflik sendiri bisa menggunakan jalur negosiasi atau mediasi. Setelah itu ada proses post mediation untuk kemudian dimonitoring dalam penerapannya.

workshop-adr-yogya2

Perkembangan wacana HAM dan bisnis dipaparkan oleh Andiko dari AsM Law Office. Bagaimana advokasi memiliki banyak ruang, tidak hanya pada kampanye melalui media atau pemerintah. Ada juga pada ruang pada perusahaan, pasar, bank, lembaga sertifikasi, dan organisasi internasional. Ia juga menambahkan, muara kampanye HAM di pemerintah biasanya hanya berujung pada sebuah rekomendasi, sedangkan model advokasi HAM dan Bisnis adalah advokasi engagement.

Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi, mensyarakatkan bagi mediator untuk berpegang pada prinsip imparsial, ujar Sri Mamuji dari IICT (Indonesia Institute of Conflict Transformation). Ada beberapa kelemahan dalam mediasi, yaitu tidak mempunyai eksekutorial dan hanya berlandaskan pada kesepakatan. Sri Mamuji menandaskan, bahwa untuk menjadi mediator tidak harus seorang sarjana hukum. Dalam proses negosiasi juga harus memperhatikan aspek kearifan lokal.

Inda Fatinaware selaku Direktur Sawit Watch, memaparkan mengenai Dinamika Konflik dan Penyelesaian Konflik pada Sektor Sawit. Pemerintah yang memiliki target perluasan kebun sawit dengan luas 20 juta hektar dan dengan target produksi CPO 40 juta ton pada tahun 2020. Harus dilihat secara kritis, mengingat konflik yang terjadi di sektor perkebunan sawit berjumlah 769 konflik.

Samsir dari masyarakat Kedatukan Rajo Melayu berbagi cerita terkait proses penyelesaian negosiasi dengan PT. PSPI (Perawang Sukses Perkasa Industri). Proses komunikasi dan negosiasi yang dilakukan sejak tahun 2011, sudah mendapatkan hasil berupa tanaman kehidupan. Namun ada beberapa permasalahan lain yang masih dalam proses negosiasi hingga saat ini, yang belum mendapatkan titik terang.

workshop-adr-yogya3

Harry Oktavian selaku Direktur Scale Up, berbagi pengalaman dalam melakukan penyelesaian konflik. Mekanisme ADR yang sudah banyak dikembangkan dan diadopsi oleh pemerintah, perusahaan, dan dalam kajian akademik, setidaknya memberikan gambaran dan peluang baru akan penyelesaian yang lebih efektif. “Mengubah Konflik Menjadi Kemitraan” merupakan jargon yang diujarkan Harry.

Jika mendengarkan penjelasan dari pagi hingga sore, artinya penyelesaian konflik (ADR) harus ada keinginan untuk menyelesaikan konflik. Demikian ungkap Emil Kleiden selaku fasilitator. Untuk keinginan penyelesaian konflik ini perlu ada pemahaman yang sama akan konsepsi konflik itu sendiri dan penyelesaian konflik yang sama.

Emil Kleiden memberikan pertanyaan kepada peserta, bagaimana sebenarnya konflik dapat dikatakan selesai? Perlu pra-syarat yang seperti apa saja? Kemudian jika prasyarat itu ada, perlu adanya metode dan pendekatan yang aplikatif yang seperti apa? Dan jika diaplikasikan mesti akan menemui tantangan yang diprioritaskan, tidak ada tantangan yang setara.

Pertanyaan-pertanyaan dari Emil Kleiden, kemudian didiskusikan oleh para peserta dalam sebuah kelompok. Dari diskusi para peserta , menghasilkan beberapa poin, pertama bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan tapi juga karena adanya persamaan. Maksudnya, konflik merupakan perbedaan kepentingan pada wilayah atau objek yang sama. (som)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image