subscribe: Posts | Comments

Press Release: Catatan Konflik SDA Riau Sepanjang Tahun 2016

0 comments
Press Release:  Catatan Konflik SDA Riau Sepanjang Tahun 2016

Press Release Scale Up :  Catatan Konflik SDA Riau Sepanjang 2016

Dalam catatan akhir tahun 2016, rupanya konflik SDA belum memiliki ruang jeda untuk tidak muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, angka konflik SDA meningkat dari tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016, Scale Up mencatat sedikitnya terjadi 73 konflik SDA terjadi di Provinsi Riau pada sektor kehutanan, perkebunan, dan tapal batas dengan luas 166.927,85 hektar.

Catatan konflik SDA penutup tahun 2016 perlu diberi cetak merah dari deretan data konflik sebelumnya. Ada peningkatan konflik yang signifikan 28% dari tahun 2015. Jika dirunut pada data konflik empat tahun ke belakang, jumlah konflik tahun ini menjadi tertinggi.

Tumpang tindih lahan, penyerobotan lahan, atau secara regulatif adanya perbedaan alas hukum yang kemudian saling klaim atas keabsahan kepemilikan lahan, merupakan penyebab terjadinya konflik. Dimana satu pihak mengeluarkan berbagai argumentasi untuk mengklaim lahan. Sedangkan pihak lain dianggap tidak memiliki cukup argumentasi untuk menyatakan suatu klaim. Hal serupa sering ditemukan dalam lahan peladangan masyarakat, kebun, dan tanah ulayat yang secara tiba-tiba masuk dalam kawasan konsesi kehutanan ataupun perkebunan.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan masih menjadi aktor utama dalam terjadinya konflik. Sedikitnya ada 43 konflik dengan aktor yang berhadapan langsung antara masyarakat dengan perusahaan. Komitmen atas penghormatan hak masyarakat dan penyelesaian konflik yang lahir dari “rahim” swasta, hanyalah sekedar hiasan dashboard website. Tidak ada progress akan komitmen perusahaan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Justru angka konflik meningkat dengan signifikan.

Lahan gambut yang dulu dianggap sebagai lahan marjinal, kini menjadi sebuah sasaran ekspansi perusahaan skala besar, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Gambut seolah menjadi arena kontestasi dengan motif ekonomi di tengah ketersediaan lahan mineral yang kian sempit dan terbatas. Pengkonversian lahan gambut menjalar terhadap akibat-akibat lain, salah satunya kebakaran yang menjadikan gambut kian kritis. Kebakaran besar pada tahun 3 tahun sebelumnya melahirkan akan sebuah respon penjagaan gambut dengan menuangkan dalam bentuk kebijakan larangan membakar lahan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun.

Ada dua hal besar yang kini menguasai dan memiliki otoritas terhadap gambut. Pertama, lahan gambut ‘dikuasai’ oleh perusahaan skala besar dengan mengantongi izin konsesi. Kedua, lahan gambut tidak cukup sekedar dijaga, namun juga diawasi oleh aparat keamanan yang siap menciduk orang yang berani membakar lahan. Lalu di manakah dan bagaimana posisi masyarakat yang hidup di wilayah gambut dengan posisi terkurung oleh konsesi dan aktivitas berladang yang dijegal oleh kebijakan larangan membakar?

Berdasarkan gambaran situasi konflik di atas, Scale Up sebagai lembaga yang fokus pada isu penyelesaian konflik sumber daya alam, menyimpulkan bahwa :

1.Memastikan ruang akses kelola sumber daya alam bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal;
2.Mengefektifkan kembali nilai kearifan lokal atau adat dalam proses penyelesaian konflik;
3.Mempercepat pengesahan RTRW sebagai kejelasan pengelolaan tata ruang dan akses kelola masyarakat;
4.Mendorong dan mengefektifkan fungsi serta peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik dan membentuk lembaga penyelesaian konflik di tingkat daerah.

Baca juga :

Konflik Agraria Tinggi, Pemprov Riau Diminta Bentuk Lembaga Mediasi
APRIL Dan APP Penyebab Terbesar Konflik Agraria Di Riau

Tahun 2016, Konflik SDA di Riau Meningkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image