subscribe: Posts | Comments

Prof. Aprizal : HGU Penyebab Banyak Masalah Hubungan Korporasi dengan Masyarakat Hukum Adat

0 comments
Prof. Aprizal : HGU Penyebab Banyak Masalah Hubungan Korporasi dengan Masyarakat Hukum Adat

Maninjau, Scale Up – Gerakan sosial menuntut perubahan kebijakan tata kelola hutan dan lahan terus meluas, menentang kriminalisasi masyarakat, mendesak penyelesaian konflik dan penegakan hukum serta menagih janji-janji ‘nawacita’ untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terus berlangsung. Namun, kesungguhan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif dan melaksanakan komitmen tersebut belum terlihat secara nyata.

Berlandaskan atas situasi dimaksud, Scale Up memandang perlu mendiskusikan, mengkaji, dan merefleksikan kembali aksi-aksi advokasi yang telah dilakukan maupun tantangannya di lapangan, serta menemukan kembali rumusan-rumusan masalah, strategi, pendekatan dan aksi advokasi yang baru dan relevan bermanfaat bagi transformasi sosial dan lingkungan.

Oleh karenanya, pada Selasa tanggal 26 Januari 2016, Scale Up bersama dengan Pusaka dan Forest Peoples Programme (FPP) melakukan kegiatan Workshop bertema ‘Pengembangan Strategi Advokasi Kebijakan Kehutanan dan Lahan.’ Acara ini diselenggarakan di Nuansa Maninjau Resort Hotel, Kampung Embun Pagi, Sumatera Barat.

Workshop yang akan diadakan hingga 28 Januari 2016, dihadiri lebih dari 30 utusan/undangan dari pemerintah, Perwakilan Warga Pasaman, Sumbar dan berbagai utusan lembaga/NGO dari Jakarta, Pekanbaru, Batam, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pontianak (Kalimatan Barat), Kapuas dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Manokwari dan Sorong (Papua Barat).

Berdasarkan penjelasan Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, kegiatan workshop ini memiliki tujuan dan hasil kegiatan sebagai berikut, yaitu melakukan diskusi dan berbagi informasi pengetahuan advokasi kebijakan dan penegakan hukum berhubungan dengan tata kelola hutan dan lahan, penyelesaian konflik dan penguatan hak-hak masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan.

“Melakukan refleksi dan diskusi strategi advokasi untuk memperkuat kerja advokasi, memperkuat posisi dan daya juang masyarakat, pengembangan kapasitas dan komunikasi antara mitra dan dengan komunitas dampingan,” terangnya.

Kemudian lanjut Harry, dalam kegiatan ini, perlu adanya rumusan strategi dan rencana aksi advokasi untuk perubahan kebijakan, pembaruan, dan penegakan hukum di tingkat lokal dan nasional.

Pada hari pertama, sejumlah narasumber hadir dalam kesempatan itu. Penyampaian materi diawali oleh Prof. DR. Aprizal, dosen dan peneliti dari Universitas Andalas (UNAND) Padang. Materi yang disampaikan bertema ‘Dasar-Dasar Sosial Penyelesaian Konflik di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.’

Menurut Aprizal, Konflik di dalam dan di luar kawasan hutan adalah konflik struktural. Peristiwa-peristiwa konflik umumnya terkait dengan aturan-aturan HGU, seperti aturan-aturan penetapan, kegunaan, dan konsekuensi HGU.

“HGU penyebab banyak masalah hubungan korporasi dengan masyarakat hukum adat,” ungkapnya.

Narasumber selanjutnya adalah utusan dari BPN yang menyampaikan materi terkait dengan agraria dan tata ruang/pertanahan.
Setelah sesi presentasi penyampaian materi dari kedua narasumber, kemudian pada siang sekira pukul 14.00 Wib, peserta kemudian melakukan diskusi refleksi perihal kegiatan rekan-rekan NGO dalam mendorong pengakuan hak-hak masyarakat di daerah dan apa saja capaian serta tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan.

Pada hari kedua akan diadakan Diskusi Review bertema ‘Dinamika Kebijakan International, Nasional dan Lokal, serta Daya Juang Masyarakat,’ dan pada hari ketiga akan dilakukan kunjungan ke lapangan yaitu berdiskusi dengan Masyarakat Nagari Kapar dan Kunjungan ke Lokasi Hutan Adat Nagari Talu (Scale Up).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image