21 November 2007
Pertemuan RSPO ke-5 Kualalumpur
Petani Minta RSPO Bentuk Badan Resolusi Konflik Independen Hingga ke Daerah
Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) ke 5 yang di Kualalumpur sejak senin (19/11) menghasilkan rekomendasi, khususnya dari kelompok kerja petani sawit yang berasal dari Indonesia, Malaysia dan Papuanugini.
Riauterkini, KUALALUMPUR - Para petani sawit mulai menjadi stakeholder utama dalam pertemuan RSPO sejak tahun 2006, 2 tahun sejak pertama kali RSPO digulirkan. Awalnya RSPO hanya diikuti oleh kelompok pengusaha hulu dan hilir kelapa sawit serta LSM lingkungan dan sosial. Tetapi dalam perjalanannya, disadari bahwa prinsip dan kriteria yang dirumuskan dalam RSPO tidak bias disamaratakan antara perusahaan dan petani sawit (smallholders), karena petani memiliki keterbatasan dari segi manajemen, luasan kepemilikan, dan sumberdaya manusia serta teknologi.
Ahmad Zazali, Direktur Eksekutif Scale Up yang sedang mengikuti RSPO di Kualalumpur mengatakan bahwa petani sawit harus merumuskan prinsip dan kriteria sendiri untuk mewujudkan perkebunan sawit yang bertanggungjawab sosial dan lingkungan, namun sangat tidak adil apabila disamakan dengan tanggungjawab perusahaan, sedangkan bagi perusahaan prinsip dan kriteria harus dibuat seketat mungkin agar tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk lari dari tanggungjawab sosial dan lingkungan.
“Saya berharap kecurangan-kecurangan yang selama ini sering mereka (perusahaan sawit) tutup-tutupi tidak terjadi lagi jika mereka sudah menjadi anggota RSPO, karena sebagai anggota akan melekat tanggungjawab yang akan menentukan citra perusahaan di pasar CPO internasional”, lanjut Ahmad.
Berdasarkan pengalaman-pengalaman petani dalam berhadapan dengan perusahaan di Negara masing-masing, Kelompok kerja petani pada RT5 ini menginginkan langkah yang lebih kongkrit dapat dihasilkan dari pertemuan ini, karena menurut mereka sejak RT4 tahun lalu yang berlangsung di Singapura, belum terlihat perubahan nyata yang dilakukan anggota RSPO, terutama di bidang sosial seperti penangan konflik dengan masyarakat lokal/adat. Ini terungkap dari hasil presentasi perwakilan petani sawit masing-masing negara yang berlangsung hingga hari ini (20/11).
Dalam rekomendasi yang disampaikan pada rapat pleno yang diikuti 500 peserta hari ini (20/11), juru bicara petani yang diwakili Marcus Colcester dari the Forest People Program (FPP), sebuah LSM sosial Internasional dari Inggris menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit menginginkan agar RSPO yang ke 5 ini membentuk badan khusus yang independent untuk mengasistensi penyelesaian konflik antara masyarakat lokal/adat di masing-masing negara dengan perusahaan anggota RSPO, badan ini akan bekerja hingga ke daerah (provinsi/kabupaten) di bawah pengawasan langsung executive board RSPO. Selain itu badan ini hendaknya juga bias membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menggagas dukungan kebijakan pengimplementasian prinsip dan kriteria RSPO.
"Tidak ada sertifikasi RSPO jika perusahaan-perusahaan anggota RSPO belum menunjukkan niat yang sungguh-sungguh menyelesaikan konflik dengan masyarakat," demikian lanjut Ahmad. *** (h-we)
