Scale Up dan Pokker-SHK Taja Diskusi Pemetaan Partisipatif di Palangkaraya

Palangkaraya, Scale Up – Didukung Badan Restorasi Gambut (BRG), Scale Up dan Kelompok Kerja – Sistem Hutan Kerakyatan (Pokker-SHK) menyelenggarakan kegiatan Belajar Bersama bertema Membangun Perencanaan Tata Kelola Desa Berbasis Ekosistem Gambut Melalui Pemetaan Partisipatif.

Kegiatan berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini merupakan proses belajar bersama untuk memperoleh pemahaman betapa pentingnya peta partisipatif guna rencana membangun dan pengelolaan gambut di wilayah desa atau kampung, dan bagaimana sebenarnya pengelolaan gambut dalam situasi sekarang ini yang banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah terkait pengelolaan gambut. Demikian kata Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Scale Up di awal pembuka acara Belajar Bersama pada Selasa, 23 Januari 2018.

Menurut Harry, Scale Up sudah hampir enam tahun menyelenggarakan kegiatan masyarakat gambut, dan beberapa kali dalam skala nasional. Pada 2013 diselenggarakan di Bogor yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat gambut di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Kemudian pada 2015 di Palangkaraya, dan pada 2016 bersama Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jambi dan Sumatera Selatan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Gedung Manggala Wana Bakti yang didukung oleh Dewan Kehutanan Nasional.

“Hari ini, ada tiga lembaga yang menggagas kegiatan serupa, yaitu Scale Up dan Pokker-KLH yang didukung oleh BRG untuk memberikan banyak informasi dan ilmu pengetahuan soal pentingnya melakukan pemetaan di wilayah gambut secara berkelanjutan,” ujar Harry.

Belajar bersama menghadirkan tiga narasumber yaitu Andi Kiki dari Kemitraan, Edi Subahani atau biasa dipanggil Oeban dari Pokker-LHK, dan Harry Oktavian dari Scale Up. Hadir dalam diskusi perwakilan masyarakat desa dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam pemaparannya, Oeban menjelaskan bagaimana perencanaan tata guna lahan partisipatif menjadi penting. Peta bukan hanya sebagai alat dan gambar, tetapi juga untuk advokasi terutama bagi NGO dalam menyelesaikan konflik.

“Bagaimana peta bisa menjadi pandangan hidup bagi masyarakat selain sebagai alat advokasi, tetapi adalah sebagai wadah untuk mengetahui nama-nama karakteristik tanah untuk tata guna lahan,” katanya saat menyampaikan materi berjudul Perencanaan Wilayah Desa : Melalui Pemetaan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.

Selain daripada itu, Andi Kiki dari Kemitraan mengutarakan bagaimana pemetaan bisa memberikan sumbangan terhadap kebijakan/regulasi atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurutnya, pada 2001 pernah terjadi konflik antar suku di kalimantan yang melibatkan masyarakat Dayak. Belajar dari masa lalu itu, kemudian timbul rasa identitas orang Dayak untuk memunculkan diri dan bagaimana menyeimbangkan hak-hak masyarakat Dayak.

“Bagaimana masyarakat Dayak bisa memiliki lahan, akses informasi, dan sebagainya. Bagaimana mengimplementasikannya? maka mereka harus didorong bahwa ada lembaga yang harusnya diakui oleh pemerintah, bagaimana kelembagaan Dayak bisa legal dan diakui. Maka oleh karena itu kami dari NGO mendorong pemerintah untuk bisa mengakuinya dengan menerbitkan peraturan. Bagaimana peran pemetaan bisa memperkuat hak-hak adat,” terang Andi Kiki.

Kunjungi Desa Pilang

Sehari sebelumnya, pada Senin, 22 Januari 2018, peserta menyempatkan mengunjungi Desa Pilang Kecamatan Jebiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. Desa ini merupakan salah satu desa yang berhasil melakukan pemetaan partisipatif di wilayah Kalimantan Tengah.

Teman-teman dari Sumatera ingin melihat dan belajar kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Desa Pilang terutama kegiatan pemetaan. Kemudian dari pemetaan, kegiatan apa lagi yang dilakukan setelah peta, baik itu pengelolaan gambut maupun melakukan pengelolaan dana desa. Demikian jelas Oeban dari Pokker-KLH.

Ada bagian yang paling penting dari proses pembuatan peta yaitu adalah dokumen perencanaannya. Hasil dari kegiatan pemetaan, maka akan memudahkan untuk melaksanakan aksi selanjutnya seperti usulan hutan desa dan sebagainya. Demikian tambah Oeban.

Pertemuan di Desa Pilang, dilakukan di kantor desa dan dihadiri oleh sekretaris desa, perangkat desa, Kapolsek, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pilang. (mom-su)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image