subscribe: Posts | Comments

Sebuah Catatan Tentang Ranperda Tanah Ulayat Provinsi Riau 2016

0 comments
Sebuah Catatan Tentang Ranperda Tanah Ulayat Provinsi Riau 2016

Oleh : M.Rawa El Amady

Saya dikirim oleh Jois (Scale Up) Peraturan Daerah (Perda) Tanah Ulayat Provinsi Riau. Menurut keterangan beliau, Perda ini sudah disahkan DPRD Provinsi Riau tetapi belum ditandatangani oleh Gubernur Riau. Tentu saya sangat senang dan semangat menerima kiriman ini karena sebagai antropolog tentu Perda ini sangat dekat dengan habitat displin ilmu saya, Antropologi.

Semula, Saya membayangkan Perda ini mengatur tentang Masyarakat Adat (MA) bagaimana masyarakat adat memperoleh haknya terutama tanah ulayat tempat di mana masyarakat adat hidup secara ekonomi dan sosial dan berdiam. Begitu juga, tanah ulayat atau tanah adat yang selama ini sudah diambil secara paksa oleh multinasional melalui tangan rezim Orde Baru, Saya pikir menjadi pembahasan penting pada Perda ini. Tapi sayang sekali, Saya tidak menemukan apa yang saya bayang tersebut pada Perda ini. Perda ini menjadi Perda yang sangat politis dan mentekniskan Masyarakat Adat hanya terbatas masalah tanah.

Setelah membaca Perda Tanah Ulayat, Saya membuat catatan berikut :

Pertama, misi Perda ini sangat mengkerdilkan masyarakat adat. Ini terlihat dari 1) judul “Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya”  yang dibahas pada Perda ini hanya tanah ulayat saja bukan hak ulayat dan masyarakat adat; 2) tidak satupun pasal yang menjelaskan status tanah ulayat yang sudah menjadi tanah negara dan dikuasai oleh perusahaan, karena tidak tersedia satupun pasal peralihan hak ulayat yang dikuasai perusahaan untuk menjadi hak ulayat oleh masyaraat adat; 3) Perda justeru memperkuat kekuasaan negara atas masyarakat adat karena pada pasal 10 dengan sangat jelas bahwa Perda ini memberi wewenang penuh kepada negara untuk pengelolaan tambang berat di wilayah tanah ulayat. Begitu juga pasal 18, memberi hak kepada negara melalui penyelidikan oleh pejabat negeri sipil jika terjadi tindak pidana pada tanah ulayat, padahal masyarakat adat mempunyai tata aturannya sendiri di wilayah adatnya.

Kedua,  Perda ini sangat politis dan teknis, sebab Perda ini hanya membahas tanah ulayat saja, hak ulayat dan masyarakat adat tidak dibahas pada Perda ini. Padahal jika masyarakat adat dan dan hak ulayat menjadi subjek Perda, maka secara otomatis tanah ulayat akan menjadi subjeknya juga. Hak ulayat melingkupi tanah, air, hutan, sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial dalam masyarakat adat. Sedangkan tanah ulayat hanya mencakup tanah adat saja. Jadi ruang lingkup Perda ini sangat kecil dan meletakkan posisi masyarakat adat secara sangat teknis dan hanya sebagai objek saja. Bisa dikatakan bahwa Perda ini hanya pepesan kosong karena yang diatur pada Perda ini  sudah tidak ada, sudah diambil oleh negara diserahkan ke perusahaan. Selain itu, di pasal 1 tentang definisi istilah, terutama definisi tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. UU investasi dan peraturan lainnya meletakkan semua tanah di bumi Indonesia ini adalah tanah negara, negara bisa secara sepihak mengambil alih tanah mlik perorangan atau kelompok orang untuk kepentingan negara, yang pada Orde Baru diserahkan ke pengusaha.

Ketiga, pemahaman pembuat Perda ini terutama tim ahli, komisi yang membidangi di DPRD sangat terbatas. Padahal sudah jelas perjalanan sejarah bangsa ini sejak berlakunya UU Pemerintah Desa di rezim Soeharto, masyarakat adat diberangus dengan menyeragamkan pemerintahan desa seluruh Indonesia, menghapus pemerintahan adat, dan menjadikan hukum adat hanya mengatur nikah, cerai, kelahiran dan kematian, di luar dari itu hukum adat tidak diperkenankan.  UU Pemerintah Desa No. 5 Tahun 1979 dan UU No 3 tentang Parpol menghapus fungsi politik di desa melalui konsep  massa mengambang (floating mass). Kebijakan ini diperburuk lagi dengan sentralisasi konsep desa dan penggantian kepala desa atas persetujuan pemerintah atasannya. Selain itu, pembuatan perda ini tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas tanah ulayat.

Saya berpendapat bahwa kehadiran Perda  ini mempertegas pendapat Daniel Lev (1985) bahwa negara Indonesia yang merdeka merupakan negara yang sama yaitu negara kolonial. Negara merdeka Indonesia sebagai kelanjutan kolonialisme yang berganti agensi, dari dominasi rasial Eropah bergerak ke elit nasional yang berpendidikan, dan berdasarkan darah bangsawan menggantikan posisi orang Belanda. Proposisi Lev tersebut diperkuat oleh Tania Li  (2012) bahwa penjajahan terhadap negara sendiri masuk dalam ranah UUD 45 dengan memposisikan UUD 1945 secara abstrak terutama tentang kebudayaan, adat istiada,t dan hak-hak ulayat. Negara mengadopsi sistem kekuasaan belanda dan memposisikan sumber daya alam terutama tanah sebagai milik negara, sebagaimana sistem kerajaan di Eropah dan di Jawa.

Negara dikonstruksi sedemikian rupa agar tersedia ruang bagi agensi kekuasaan negara membangun relasi ekonomi politik dengan multinasional dan agensi lokal dalam upaya menguasaai sumber daya produksi dan distribusi terhadap hutan dan tanah. Untuk mencapai upaya itu, Li (2012) mengemukakan bahwa  pejabat negara dan para ilmuan memanfaatkan alasan pemborosan sumber daya oleh petani  sebagai pembenaran penguasaan negara atas hutan. Pemerintah kolonial Belanda tahun 1874 mengeluarkan aturan pelarangan perladangan berpindah-pindah dan mengharuskan petani untuk mendapat izin resmi sebelum membuka hutan untuk memperluas lahan pertanian di desa. Meskipun Presiden Sukarno sudah mengeluarkan UUPA tahun 1960, namun belum ada presiden mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, sehingga UUPA tidak pernah operasional. Seharusnya Perda Masyarakat Adat merupakan antithesa dari pendapat Lev dan Li tersebut.

M. Rawa El Amady, Doktor Antropologi, dapat dihubungi di 08127627068

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image