subscribe: Posts | Comments

Tingkatkan Pemahaman FPIC, Scale Up Gelar Lokakarya

0 comments
Tingkatkan Pemahaman FPIC, Scale Up Gelar Lokakarya

Scale Up, Pekanbaru – FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) adalah suatu proses yang memungkinkan masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap suatu aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya, dan prikehidupan masyarakat.

Demikian ujar Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, pada Rabu (25/6/2014) membuka Lokakarya dengan judul “Berbagi Pengalaman FPIC” di Hotel Grand Tjokro, Pekanbaru.

Fakta memperlihatkan bahwa masyarakat bukan anti-pembangunan, tetapi anti terhadap proses yang mengabaikan hak-hak mereka. FPIC membuat otoritas untuk memilih yang paling baik dan potensial meningkatkan kesejahteraan hidup berada pada tangan masyarakat sendiri. Demikian tambah Harry dalam Lokakarya yang diikuti oleh peserta dari sejumlah masyarakat Riau, Jambi, Sumatera Selatan, NGO, dan pihak swasta.

Acara yang diselenggarakan dua hari itu, akan diisi dengan kegiatan sharing bertema Satu Hari Dialog Bersama Masyarakat dan NGO di hari pertama, dan bertema Satu Hari Lokakarya Masyarakat dan Perusahaan di hari kedua.

“Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep FPIC bagi masyarakat maupun pihak swasta dan NGO. Selanjutnya adalah berbagi pengalaman atas penerapan FPIC yang telah dilakukan Riau, Jambi, dan Sumsel,” ungkap Harry.

“selain itu, lokakarya ini nanti akan melakukan diskusi bersama tentang bagaimana FPIC diimplementasikan dengan baik ke depannya,” ujarnya.

Scale Up dalam acara menghadirkan Emil Kleden dari Forest People Programme (FPP) sebagai fasilitator dan narasumber. Emil dalam penyampaiannya menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan FPIC itu.

“Unsur yang paling penting, adalah pengakuan bahwa setiap pihak punya hak; dalam hal masyarakat adat, mereka memiliki hak kolektif. Hak tiap pihak tidak boleh dipaksakan kepada pihak lain dan perlu kesepakatan untuk mempertemukan batasan hak masing-masing pihak,” katanya.

“Unsur yang paling lainnya adalah bahwa agar tidak perlu terjadi lagi adanya pembangunan dan rencana rencana konservasi dilakukan tanpa konsultasi, partisipasi, dan negosiasi atau dengan kata lain tanpa penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujarnya lagi.

Lokakarya yang diselenggarakan di Ruang Pelalawan Hotel Grand Tjokro ini menghadirkan narasumber dari PT WKS Jambi, PT PSPI Riau, PT BMH Sumsel, FPP, Huma, dan Scale Up. [mom-su]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image