Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik SDA

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik SDA

14 November 2019 614

Pekanbaru - Kegiatan Sharing Session yang di gelar oleh Scale Up Pada 28 Agustus 2019 mengambil tema Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik SDA yang materinya disampaikan oleh Prof. Dr. Afrizal, M.A yang merupakan salah satu dosen Jurusan Sosiologi, FISIP, di Universitas Andalas, Padang.

"Ada 3 cara bagaimana konflik dapat didefinisikan, yaitu dari sudut persepsi, kepentingan serta dari sudut perilaku," kata Prof. DR. Afrijal, M.A di Pekanbaru.

Ia menjelaskan bahwa dari sudut persepsi konflik merupakan pertentangan kepentingan yang dipersepsikan oleh para pihak, kemudian dari sudut kepentingan, konflik adalah pertentangan kepentingan dalam suatu relasi sosial sedangkan dari sudut perilaku, konflik sama dengan perbuatan pemaksaan kehendak oleh satu pihak kepada pihak lain yang berkeberatan dalam suatu relasi sosial.

"Ada banyak jenis, aktor, dan isu konflik SDA, diantaranya, jenis konflik areal pertambangan, konflik lahan perkebunan, konflik lahan pembangunan infrastruktur maupun konflik lahan pemukiman, sedangkan aktornya bisa jadi adalah komunitas Adat atau kelompok kekerabatan, Pemerintah atau instansi pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional, maupun Korporasi pertambangan, perkebunan dan pengembang, dengan isu penguasaan dan pengontrolan sumber-sumber agraria ataupun pengakuan dan penghargaan hak berdasarkan adat" jelasnya. Oleh sebab itu, lanjutnya dibutuhkan resolusi Konflik SDA sebagai upaya untuk mengubah pola relasi atau perilaku para pihak satu sama lain dalam penguasaan dan pengontrolan sumberdaya alam.

 

"Resolusi konflik itu juga dapat menjadikan yang awalnya bermusuhan beralih ke perdamaian,dari menolak ke menerima, mengakhiri perebutan pemanfaatan, penggunaan, pemilikan, dan kewenangan pengaturan, serta menghasilkan solusi" paparnya.

Ia menyebutkan bahwa konflik dengan intensitas tinggi dan struktural memerlukan pihak ketiga, sebab faktor efektivitas Resolusi oleh Pihak Ketiga .

"Transformasi konflik, memerlukan pihak ketiga, karna kualitas penguasaan ide-ide mengenai resolusi konflik serta tentang persoalan para pihak yang berkonflik, salah satu pihak ketiga yang telah banyak menangani konflik SDA adalah Scale Up," ucapnya.

Direktur Scale Up DR. Rawa El Amady menyebutkan bahwa Scale Up memiliki strategi yang diantaranya ialah melalui penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia, kemudian pedampingan dan penguatan kelembagaan sosial masyarakat, serta fasilitasi pengembangan tata kelola yang tanggap secara sosial budaya dari kelembagaan sektor swasta dan fasilitasi proses kebijakan pembangunan sosial partisipatif.

"Dan dalam penanganan konflik maupun yang masih berpotensi konflik, scale up selalu mengedepankan transparansi pada pihak-pihak yang berkonflik, sebab konflik tidak dapat diselesaikan jika ada rasa kecurigaan dari salah satu pihak," katanya.

Kemudian, lanjutnya, untuk mewujudkan visinya, Scale up juga memiliki program yang beberapa diantaranya ialah resolusi konflik dan penumbuhkembangan kerjasama, penelitian aksi partisipasi (Participatory Action Research), Penumbuhan dan penguatan kapasitas para pihak serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

"Selain itu, Scale Up akan menjalin kerjasama dengan para pihak (stakeholders) di level lokal, nasional, maupun internasional. Scale Up yakin dan mampu bekerjasama karena Scale Up didukung oleh tenaga-tenaga profesional berpengalaman di bidangnya,” katanya.